DPRD Bantah Masalah APDB Terlambat Akibat Pokir, Elita: Buka Catatan Risalah

APBD Perubahan 2021 ditolak Pemprov Jabar,
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES KONFERNSI PERS: Ketua DPRD Narca Sukanda didampingi Elita Budiarti ketika konferensi pers menanggapi penolakan APBD Perubahan 2021.

SUBANG-Menyikapi APBD Perubahan 2021 ditolak Pemprov Jabar, unsur pimpinan DPRD Subang akhirnya buka suara. Berdasarkan catatan surat menyurat yang diperlihatkan kepada media, DPRD sudah meminta agar TAPD Pemkab Subang mengajukan pembahasan APBD Perubahan sejak Juni 2021 lalu.

Bahkan melalui surat resmi, DPRD sudah mengingatkan, pembahasan APBD sudah melebihi batas waktu berdasarkan Permendagri No 17 tahun 2020. Tapi, pembahasan terus mulur hingga terlambat pengesahan.

Kronologis itu disampaikan pimpinan DPRD Subang, Selasa (27/10) dalam konferensi pers. Hadir pada kesempatan itu Ketua DPRD Narca Sukanda dan unsur pimpinan lainnya, Aceng Kudus dan Elita Budiarti serta Sekwan Ujang Sutrisna.

BACA JUGA: Kulit Bentol Saat Terbangun? Awas Gigitan ‘Bangsat

Pimpinan DPRD memaparkan secara gamblang bagaimana kronologis pembahasa APBD Perubahan 2021 hingga akhirnya tersebar kabar ada penolakan dari Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan catatan di sekretariat dewan (Sekwan), DPRD sudah berkirim surat ke Bupati Subang sejak 16 Juni 2021, perihal permohonan untuk menyampaikan rancangan/nota pengantar dan melakukan pembahasan KUA PPAS 2022 dan KUA PPAS Perubahan 2021.

“Prinsipnya kita tidak sedang mencari kambing hitam siapa yang salah. Kami juga sebetulnya tidak mau buka catatan notulensi ini. Tapi, karena DPRD terus disudutkan ya mau tidak mau, catatan ini dibuka. Ini dasar kami,” ungkapnya.

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2021, menurut catatan notulensi juga terdapat surat balasan ke DPRD dari Sekretaris Daerah, yang berisi eksekutif akan menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 2022 paling lambat minggu kedua bulan Juli, dan KUA PPAS Perubahan 2021 pada minggu pertama bulan Agustus.

Berita berlanjut di halaman berikutnya…