Honorer K2 Bakal Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA-Sudah tiga hari ribuan guru Honorer Kategori 2 masih terus melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Namun, selama itu juga keinginan mereka bertemu Presiden Joko Widodo belum juga terpenuhi. Mereka menuntut untuk diakomodir menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahkan, dalam aksi tersebut dilaporkan lima orang meninggal dunia.

Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), Titi Purwaningsih menyesalkan sikap Presiden Jokowi yang memilih untuk melakukan blusukan ke pasar dibanding menemui ribuan guru honorer di Istana Merdeka. Olehnya itu, pihaknya “mengancam” akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan. Tak hanya itu, jelang Pemilihan Presiden 2019, honorer K2 juga akan mengambil sikap politik jika tidak mendapat jawaban dari pemerintah. “Kita akan tempuh jalur hukum dan akan ambil sikap politik di bulan Januari 2019,” tegas Titi kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (2/11).

Titi mengatakan, sebelum menentukan sikap politik, pihaknya akan tetap menunggu kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah setidaknya hingga Desember 2018 mendatang.

Harapannya kepada pemerintah ada kebijakan dengan mengalokasikan anggaran yang diperuntukkan untuk honorer K2 di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019.
“Kita tunggu kebijakan pemerintah sampai bulan Desember. Ada tidak itikad baik pemerintah mengalokasikan anggaran buat K2 di APBN 2019. Kalau tidak ya kita akan dukung capres yang pro honorer K2 karena memang tidak ada niat baik dari pemerintah. Yang pasti di Januari 2019 kita sudah akan mengambil sikap politik,” tuturnya.

Jika memang ada kendala dalam jumlah alokasi anggaran, lanjut Titi pihaknya tidak mempersoalkan jika memang nantinya akan dilakukan pengangkatan secara bertahap. Tetapi untuk hal tersebut harus diperjelas mengenai jangka waktu pengangkatan. “Ya tidak apa-apa (kalau baru sebagian). Kan kita memang tidak minta di angkat sekaligus. Tapi kita minta di angkat bertahap dengan tempo waktu yang jelas. Misalnya 2 tahun atau 3 tahun pengangkatannya,” tambahnya.

BACA JUGA:  Guru Honorer Terima Insentif Rp1.500.000 Per Tahun

Pasca aksi unjuk rasa di depan istana, pihaknya belum memutuskan langkah apa selanjutnya yang akan ditempuh. Seperti yang terjadi sebelumnya di beberapa daerah banyak guru honorer yang melakukan aksi mogok kerja. Saat ini, pihaknya tengah berkonsultasi dan menyusun berkas-berkas yang akan disodorkan ke Mahkamah Agung (MA) untuk bahan gugatan.
“Sementara belum ada aksi mogok. Kita nunggu jalur hukum dulu di proses. Tadi baru konsultasi ini lagi kita pelajari setelah semua berkas yang dimaksud selesai baru. Aksi 2 hari kemarin sampai bermalam di depan istana tanpa alas dilakukan. Tapi Presiden tetap tidak bergeming, tidak mau panggil kami (untuk bertemu),” tutup Titi yang belum mau merinci materi gugatan apa yang akan dilayangkan ke MA.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin menjelaskan secara hukum sebenarnya permasalahan Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) sudah selesai dan harus sudah diakhiri pada 2014 lalu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012. Namun demikian dalam realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih THK 2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.

“Masalah honorer ini sudah mengemuka dari tahun 2004 dan pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap para honorer tersebut, baik THK1 maupun THK2,” ungkap Syafruddin di Jakarta, Jum’at (2/11).

Dijelaskan, sampai tahun 2014 pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan sekitar 200 ribu K2 menjadi PNS. “Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta K1 dan K2 menjadi PNS,” tegas Syafruddin.

BACA JUGA:  Isentif Guru Honorer jadi Rp1,5 Juta

Lebih lanjut dampak dari kebijakan tersebut saat ini komposisi PNS didominasi oleh eks K1 dan K2. Dari 4,3 juta lebih PNS, sebesar 26 % terdiri dari K1 dan K2 yang sebagian besarnya diangkat secara otomatis tanpa tes. Namun pemerintah tetap memberikan perhatian serius untuk mengurai dan menyelesaikan permasalahan honorer K2. Berkali-kali pemerintah sudah menekankan sama sekali tidak menafikan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini.

Dalam penyelesaiannya, pemerintah harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan obyektif bangsa serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian K2.

Pertama, pemerintah mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM ASN secara berkelanjutan yang saat ini raw input-nya 26 % berasal dari tenaga honorer yang diangkat tanpa tes.

Kedua, Pemerintah memperhatikan peraturan perundangan yang saat ini berlaku. Diantaranya, UU ASN yang mensyaratkan usia maksimal 35 tahun, serta harus ada perencanaan kebutuhan dan harus melalui seleksi; UU Guru dan Dosen yang mensyaratkan Guru minimal harus S1; dan UU Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan tenaga kesehatan minimal harus D3.

Ketiga, pemerintah bersama Komisi di DPR RI, telah menyepakati skema penyelesaian tenaga honorer K2. Yakni, bagi yang memenuhi persyaratan menjadi PNS, disediakan formasi khusus K2 dalam seleksi pengadaan CPNS 2018. Selanjutnya, bagi yang tidak mememuhi persyaratan untuk menjadi PNS, namun memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), akan diproses menjadi P3K (P3K adalah pegawai ASN).

“Terkahir, bagi yang tidak memenuhi persyaratan menjadi PNS dan P3K, namun daerahnya masih membutuhkan, yang bersangkutan tetap bekerja, dan daerah diwajibkan memberikan honor yang layak, minimal sama dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK),” paparnya.

BACA JUGA:  Ratusan Guru Kecam Permen soal CPNS

Syafruddin menambahkan setelah selesai pengadaan CPNS 2018, pemerintah akan segera memproses pengadaan P3K. Olehnya itu, pihaknya meminta pengertian dari semua pihak untuk dapat bersabar. “Permasalahan honorer K2 ini memang rumit dan kompleks. Penyelesaiannya tidak seperti membalikan telapak tangan. Pemerintah akan terus berupaya melakukan penyelesaian secara komprehensif tanpa memicu timbulnya permasalahan baru. Apalagi saat ini kita dihadapkan pada persaingan global di era industri 4.0 dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, strateginya pemerintah harus menyiapkan ASN yang berdaya saing tinggi,” tutupnya. (hrm/fin)