Kecewa, Fraksi Gerindra Memilih WO

Sundaya SP, Anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

LEMBANG – Salah satu anggota Fraksi Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sundaya SP melakukan aksi Walk Out (WO) pada Sidang Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2018 di Grand Hotel Lembang, Senin (24/9).

Hal itu dilakukan lantaran kecewa terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tidak mengakomodir anggaran untuk pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2018. “Kita WO karena benar-benar kecewa. Tanpa mekanisme yang jelas, tiba-tiba APBD Perubahan ini ditetapkan,” kata Sundaya.

Dia mengaku tidak menerima alasan yang dikemukakan TAPD. Lantaran, alasan yang disampaikan karena adanya keterlambatan dalam pengajuan anggaran pokir tersebut.

“Alasan pengajuan anggarannya sudah lewat dari batas RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah-red). Nah yang kita tanyakan bagaimana mekanisme RKPD itu? Karena dewan tidak merasa dilibatkan,” ujarnya.

Seharusnya kata Sundaya, sebelum TAPD memutuskan kebijakan tersebut berkoordinasi terlebih dahulu dengan dewan. Karena pokir juga merupakan aspirasi masyarakat yang diserap dewan ketika melakukan reses.

Hal itu tidak ada bedanya dengan mekanisme penyusunan RKPD oleh eksekutif melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Lagipula kedudukan Pokir cukup kuat karena tertuang dalam Undang-undang MD 3.

“Pada prinsipnya ini kan sama-sama aspirasi secara botton up. Program dan anggarannya juga ada di dinas masing-masing. Kita hanya memfasilitasi aspirasi masyarakat saja,” tegasnya.

Sebagai wakil rakyat, menghilangnya pokir tersebut menjadi beban moral bagi dewan. Karena masyarakat berharap pengajuan program pembangunan yang disampaikan sama dewan bisa terealisasi. Meskipun secara garapan bidang yang dipegangnya berbeda dengan ajuan masyarakat.

“Saya komisi 4 yang membidangi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, pendidikan dan lainnya tetap saja ketika reses, masyarakat mengeluhkan persoalan lainnya seperti jalan rusak. Apakah kita tolak aspirasi itu? Ya kita tetap bantu aspirasikan juga,” pungkasnya. (sep/man)