Kejari Sita Dokumen Dapodik, Cari Bukti Tambahan Pungli Kartu NISN

Kejari Subang saat menggeledah Kantor Disdikbud Subang untuk mencari data sebagai bukti tambahan dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) kartu nomor induk siswa nasional (NISN)

SUBANG-Kejaksaan Negeri Subang menyita dokumen dapodik dan kepegawaian dalam penggeledahan yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kamis (11/10).

Penggeledahan dilakukan lima orang penyidik dan empat orang intel Kejari. Tiba di kantor Disdikbud pukul 9.15 WIB menggunakan tiga mobil dinas dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Faisal SH. Melakukan penggeledahan untuk mencari data sebagai bukti tambahan dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) kartu nomor induk siswa nasional (NISN).

Dikawal petugas dari Polres Subang, selama satu jam tim Kejari menggeledah ruangan Kepala Disdikbud Suwarna Murdias, ruangan kepegawaian dan ruangan di bangunan C.

Kedatangan tim penyidik dari Kejari, Kadisdikbud Suwarna terlihat pasrah dan tidak bisa menolak. Sebab petugas membawa surat perintah penggeledahan. Meski demikian, kedatangan tim penyidik mengenakan rompi garis merah itu sempat membuat para staf di dinas tersebut panik.

Tim penyidik kemudian turun dengan membawa sejumlah dokumen dapodik dan kepegawaian. Penggeledahan kemudian dilanjutkan ke rumah pihak yang diduga terlibat. Tapi tidak disebutkan identitasnya.

Kasipidus Subang Faisal SH mengatakan, penggeledagan tersebut untuk mendapatkan bukti tambahan dalam kasus dugaan korupsi pungli kartu NISN. “Untuk cari bukti tambahan. Penggeledahan sementara di dua tempat yaitu di kantor Disdikbud dan juga di rumah orang yang diduga terlibat,” jelasnya.

Tidak Mewajibkan Dibeli

Kadisdikbud Suwarna Murdias mengaku kaget dengan adanya penggeledahan di kantornya tersebut. Dia tidak bisa menolaknya karena petugas memperlihatkan surat penggeledahan. “Kaget juga namun mau bagimana lagi mereka memperlihatkan surat tugas mereka,” kata Suwarna.

Dijelaskan, dokumen yang disita yaitu data-data kepegawaian, data koordinator UPTD, jumlah murid tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama serta dapodik masing-masing satu bundel. “Kita kooperatif maka dari itu kita persilaahkan mereka menyita dokumen dan berkas dari kita,” tuturnya.

BACA JUGA:  Suwarna Bantah Pernyataan Dadang, Sidang Pledoi Kasus NISN

Suwarna juga mengaku pernah dimintai keterangan oleh pihak Kejari Subang terkait kartu NISN yang saat ini sedang ditangani. “Pernah diperiksa satu kali oleh Kejari berkaitan dengan NISN,” sambungnya.

Menurut Suwarna, NISN sudah ada pada tahun 2005-2006 dan mengganti pola -pola agar nomor induk siswa tidak berubah. Hal itu untuk memudahkan segala hal berdasarkan data. “Sebenarnya orang tua murid ataupun murid bisa melihat nomor induknya dengan membuka web nomor induk, pasti ada tercantum di database,” katanya.

Terkait pungli kartu NISN, Suwarna menduga para pihak yang terlibat sudah terbiasa membuat kartu NISN. Pelaku ada kedekatan dengan pihak sekolah. Padahal kata dia, pihaknya tidak pernah mewajibkan untuk membuat dan membeli kartu NISN.

“Namun di lapangan malah beredar kartu NISN tersebut dan harus dibeli. Yang menjadi persoalan adalah besaran biaya yang harus dibeli oleh murid dan juga prosedur yang salah. Berkembanglah ke aspek-aspek lainnya,” pungkasnya.

Aktivis Subang warlan menyatakan sangat mengapresiasi langkah Kejari Subang yang telah melakukan penggeledahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. “Saya mengapresiasi dengan adanya penggeledahan tersebut. Pihak Kejari Subang sangat bagus dalam penanganan kasus NISN ini,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, para siswa SD dan SMP di Subang diharuskan membeli kartu NISN sebesar Rp25.000. Penjualan dikolektif oleh masing-masing UPTD tiap daerah.(ygo/man)