Komitmen Nol Rupiah vs Oknum Rotasi Mutasi

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES KOMITMEN: Bupati Subang H Ruhimat pada rotasi mutasi terakhir pada 7 September 2020 lalu.

SUBANG-Sudah akan satu bulan, kasus pelaporan Bupati Subang H. Ruhimat atas pencatutan namanya dalam jual beli jabatan ke Polres Subang belum juga menemukan titik terang. Kasus ini bermula ketika Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang melakukan rotasi mutasi pada 7 September 2020 lalu.

Usai mengambil sumpah beberapa pejabat yang dilantik di Aula Disdukcapil Subang, Bupati Subang yang didampingi Wakil Bupati Subang menyampaikan keterangan pada awak media, dalam keterangannya, Ruhimat kembali menegaskan bahwa rotasi mutasi yang selama ini dilakukannya nol rupiah, sejalan dengan janji politiknya.

“Saya jamin selama kepemimpinan saya rotasi mutasi yang berlangsung di lingkungan Pemda Subang nol rupiah,” tegasnya.

Belum juga kering mulut Ruhimat berucap, keesokan harinya pada 8 September 2020 seorang pejabat eselon IV berinisial IM, mengaku mendapati tawaran dari seseorang berinisial W untuk mempertahankan posisinya dan terhindar dari rotasi mutasi, seseorang berinisial W tersebut  mengaku “orang dekat” Bupati.

Mengetahui itu, beberapa sumber menyebut Bupati marah, dia kemudian menggandeng pengacara kondang Jhonson Panjaitan, untuk lapor polisi terkaitan pencatutan namanya pada skandal jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Subang.

Pengawasan Dipertanyakan

Masih adanya kasus jual beli jabatan di lingkungan pemkab Subang, saat Bupati sudah berkomitmen kuat terkait “Nol rupiah” membuat berbagai pihak membuka suara, termasuk dari Ketua Tim koalisi Pemenangan Jimat-Akur, Asep Rochman Dimyati.

Atas kasus tersebut, Asep pun menilai fungsi pengawasan dari Wakil Bupati Subang masih belum maksimal pada agenda Jimat-Akur untuk bersih-bersih dalam pemerintahan. Ia pun meminta Wakil Bupati Subang agar terus meningkatkan pengawasannya terhadap pemerintahan di Kabupaten Subang.

“Saya melihat ini belum maksimal, oleh karena itu saya minta kepada Wakil Bupati Subang agar lebih maksimal lagi perannya dalam pengawasan di Pemerintahan,” katanya.

BACA JUGA:  Video Proses Penangkapan dan Evakuasi Macan Kumbang

Ia pun mempertanyakan keberadaan dan kinerja Tim Saber Pungli terhadap kasus tersebut. “Ketika ada isu dan dugaan jual beli jabatan dalam pelaksanaan rotasi-mutasi di Kabupaten Subang, apakah Tim Saber pungli berjalan dengan baik atau tidak??,” ujarnya.

Pemerhati Pemerintahan, Akhmad Basuni menyayangkan masih adanya oknum yang memanfaatkan rotasi mutasi untuk penipuan dan pungli. Kemampuan Baperjakat menutup celah adanya dugaan transaksi jual beli jabatan dalam rotasi mutasi dipertanyakan. Padahal Bupati Subang terang-terangan menginginkan tidak ada jual beli jabatan alias nol rupiah.

“Secara normatif Baperjakat harus bertanggungjawab untuk menutup ruang jual beli jabatan. Jangan biarkan praktik jual beli jabatan mencoreng komitmen Bupati mengenai nol rupiah yang digembor-gemborkan,” ungkapnya kepada Pasundan Ekspres beberapa waktu lalu.

Masyarakat Menanti Penuntasan Kasus

Banyak element masyarakat menilai jika kasus yang dilaporkan bupati merupakan pintu pembuka untuk membongkar skandal jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Subang. Sudah dikemukakan dengan gamblang oleh pengacara Bupati Jhonson Panjaitan, setidaknya ada dua alat bukti yang mudah untuk ditelusuri oleh pihak kepolisian.

“Pertama ada no telpon, dan kedua ada no rekening bank, itu cukup memudahkan polisi untuk mengetahui siapa pelaku, dengan kecanggihan tehnologi ciber yang dimiliki polisi tentu saja, kita tunggu saja,” ungkapnya beberapa waktu lalu usai mendampingi Bupati membuat pelaporan.

Namun hingga sekarang pihak kepolisian minim memberikan keterangan terkait kasus ini, terakhir Kasat Reskrim polres Subang  AKP Muhammad Wafdan Muttaqin mengaku masih terus melakukan penyelidikan guna membongkar kasus tersbut. “Masih dalam penyelidikan,” ungkapnya singkat.

Dari kalangan Wakil Rakyat juga mempertanyakan bahkan menanti penuntasan ini, misalnya saja mewakil Fraksi PKB Yaya Rahayu menyampaikan, adanya indikasi jual beli jabatan pada rotasi mutasi mencederai komitmen Bupati.

BACA JUGA:  Bupati Cellica Kini Diisolasi di RS Paru, Berikut Jejak Kegiatannya Sebelum Dinyatakan Positif Corona

“Sebagaimana diketahui adanya kasus terkait keberadaan oknum inisial W, dalam rotasi mutasi jabatan harus dituntaskan. Saudara bupati harus pastikan membersihkan para oknum tersebut,” ungkapnya.

Bahkan Ketua DPRD Kabupaten Subang yang merupakan politisi senior PDIP H Narca Sukanda menyampaikan, rotasi mutasi harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pejabat yang mengemban amanah di suatu jabatan harus berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. “Kita ingin kinerja pemerintahan ini maksimal, caranya penempatan ASN harus sesuai dengan kompetensinya,” ungkapnya.

Sebagai lembaga legislatif, salah satu fungsinya yakni melakukan pengawasan. Narca menyebut, DPRD Subang terus mengawasi jalannya pemerintahan termasuk dalam hal ini rotasi mutasi.

H Narca Sukanda mendukung komitmen bupati mengenai nol rupiah dalam rotasi mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang. “Apa yang disampaikan Bupati mengenai nol rupiah dalam rotasi mutasi tentu harus didukung, kita buktikan komitmen tersebut,” ungkap Narca kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Hingga saat ini publik masih menanti bagaimanan kelanjutan kasus ini, terlebih saat ini sudah akan menginjak satu bulan sejak bupati melaporkan kasus ini pada bulan lalu.(idr/vry)