KPU Minim Sosialisasi, Warga Kos-kosan Banyak yang Belum Tahu Pelaksanaan Pemilu

MINIM SOSIALISASI: KPU Dinilai minim sosialisasi ke masyarakat, karena banyak penghuni kost yang tidak tahu tata cara pencoblosan dalam pemilu 2019. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Komisi Pemilihan Umum dinilai minim sosialisasi. Pasalnya, penghuni kos-kosan tidak banyak mengetahui pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu).

Warga Kelurahan Soklat Subang Erna (25) yang tinggal kost, tidak mengetahui pelaksanaan pencoblosan Pileg-Pilpres 2019. Erna mengaku belum ada petugas dari KPU Subang yang menyambangi kost-kostan di wilayahnya. Akibat ketidaktahuannya, bisa jadi dirinya tidak akan ikut serta dalam pencoblosan pemilu 2019. “Ga tau kapan. Tidak ada sosialisinya ke sini , jadi ga tau,” katanya.

Erna yang juga pekerja Pabrik di PT Taekwang, sehari-harinya disibukan dengan pekerjaannya, sehingga kurang mengetahui ada informasi di media massa. Erna berharap, penyelenggara pemilu agar memberikan informasi kepada media massa untuk sosialisasi, sehingga banyak yang mengetahui kapan adanya pemilu tersebut digelar. “Teman saya juga banyak yang ga tau. Minim sosialisinya, apalagi seperti kita yang sehari-hari berkerja di pabrik,” katanya.

Para manula juga mengeluhkan dengan kondisi mata yang tidak jelas (rabun). Mereka mempertanyakan apakah ada alat khusus untuk mencoblos.

Warga Sukamelang Suheman (71) menduga pastinya akan kesulitan saat pencoblosan, karena surat suara yang berukuran besar dan dipenuhi dengan daftar nama-nama caleg. Pastinya akan menyulitkan untuk memilih caleg yang akan dipilihnya, dengan usia yang lanjuut dan pandangan yang sudah mulai lamur (berbayang). “Surat suaranya katanya besar dan nama-namanya banyak. Kalau bagi saya itu menyulitkan, apalagi belum ada dari pihak penyelenggara yang mensosialisikan hal tersebut,” ujarnya.

Tokoh Masyarakat Subang Lutfi (50) mengatakan, sejauh ini KPUD Subang belum maksimal dengan melakukan sosialisasi mengenai pemilu kepada masyarakat. Terbukti banyak yang belum mengetahui tentang kapan pelaksanaan pencoblosan dan tata cara pencoblosannya. Padahal tinggal beberapa bulan lagi pelaksanaan. Dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partispasi pemilih menjadi rendah. “Ini harus dipahami bisa menjadi tingkat partispasi pemilih menjadi rendah,” katanya.

BACA JUGA:  Sosialisasi PKBR: Keluarga Terencana Ciptakan Keturunan yang Berkualitas

Sementara itu, mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada sekitar 8.000 warga belum memiliki KTP-El. Kepala Disdukcapil Kabupaten Subang, H. Dadang Kurnianudin mengatakan, hingga Februari 2019 tercatat ada sekitar 8.000 belum terekam KTP-El. Disdukcapil menargetkan H-3 sebelum pemilihan sudah terekam semua. “Deadline kita untuk kepentingan pemilu, H-3 harus sudah terekam semua,” ungkap Dadang kepada Pasundan Ekspres.

Dia mengatakan, sebanyak 8.000 yang belum memiliki KTP-El tersebut di antaranya mereka yang kategori manula dan juga pemilih pemula. “Pemilih pemula sekitar 4.000 yang belum terekam. Percepatan perekaman dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan datang ke sekolah-sekolah dan kampus,” ungkapnya.

Ketua KPU Subang, Suryaman mengakui, pemilih pemula yang belum memiliki KTP-El belum dimasukan ke dalam DPT. Ia memastikan pemilih pemula terakomodir hak pilihnya. “Memang kalau belum punya KTP-El itu yang pemilih pemula tidak masuk DPT,” ungkapnya.

Dia mengatakan, tidak masuknya pemilih pemula ke DPT karena ketika pencocokan data mereka belum berusia 17 tahun. “Jadi yang masuk DPT itu yang sudah 17 tahun saat dilakukan. Nah, ketika coklit itu yang pemilih pemula sekarang belum 17 tahun,” jelasnya.

KPU membantah kalau mereka yang belum masuk DPT dan belum perekeman KTP-El tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Solusinya, kata Suryaman, menggunakan surat keterangan. “Mereka yang tidak masuk DPT akan masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK),” katanya.

Mengenai sosialisasi, Suryaman mengklaim sudah melakukan sosiliasi pemilu ke berbagai tempat baik kampus- kampus, desa-desa, dan juga lainnya. “Sudah kita lakukan kok, agar masyarakat mengetahui,” katanya.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Subang, Heru Ginanjar mendorong agar masyarakat yang belum memiliki KTP-El agar segera dilakukan perekeman. Disdukcapil dan KPU agar bekerjasama menuntaskan pekerjaan tersebut. “Kami mendorong agar masyarakat yang belum punya KTP-El agar segera dilakukan perekaman,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Prabowo Unggul di Lapas Kelas IIB

KIPP meminta agar semua masyarakat yang memiliki hak pemilih agar terlindungi hak pilihnya. “Harus pastikan semua yang punya hak pilih terdaftar di DPT,” katanya.(ygo/ysp/vry)