Kuasa Hukum Bupati Subang Pertanyakan Perkembangan kasus pencemaran nama baik karena Belum Terima SP2HP 

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES TUNJUKAN BUKTI: Kuasa Hukum Pemkab Subang Dede Sunarya, saat menunjukkan bukti chat antara oknum dengan korban menggunakan gambar Bupati Subang dalam aplikasi WhatsApp.

SUBANG-Kuasa Hukum Pemrintah Daerah Kabupaten Subang, Dede Sunarya SH meminta kepastian hukum kasus pencemaran nama baik Bupati Subang H Ruhimat, terkait laporan pencemaran nama baik. Kasus tersebut, berkaitan dengan adanya oknum yang mengaku sebagai orang dekat Bupati Subang, meminta sejumlah uang agar bisa menempati salah satu jabatan. Hingga saat ini belum ada kejelasan bagaimana kasus tersebut.

Sebelumnya, Bupati Subang H Ruhimat melaporkan dugaan pencemaran nama baiknya ke Polres Subang dengan menggandeng dua pengacara kondang, yaitu Dede Sunarya SH dan Jhonson Pandjaitan SH. Namun kasus tersebut, sudah lama sekali tidak terdengar penyelesaian kasusnya hingga berminggu-minggu. Sedangkan Polres Subang, memastikan kasus tersebut masih dalam penyelidikan.

Dede Sunarya SH mengatakan, mengenai kasus pencemaran Bupati Subang, sudah dilaporkan ke pihak Polres Subang dengan LP no :473 terkait pencemaran nama baik melalui media sosial pada tanggal 15 September 2020 yang lalu. Selaku kuasa hukum Pemkab Subang, Dede sangat berharap pihak kepolisian bisa menuntaskan kasus tersebut. “Kami sangat berharap rekan-rekan dari kepolisian bisa menuntaskan kasus ini sesegera mungkin,” katanya.

Dalam pelaporannya, Dede support mulai dari bukti permulaan dan pelapor, yang dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Subang yang sudah di BAP oleh Polres Subang. Namun hingga saat ini, perkembangannya belum signifkan. Maka dari itu, Dede meminta kepada Polres Subang untuk terus mengembangkan kasus tersebut, apalagi ini menyangkut reputasi Bupati Subang sendiri. “Kami melihat belum ada perkembangan yang signifikan. Kami meminta agar pihak Polres Subang terus mengembangkannya. Jika dilihat, ini menyangkut reputasi kepala daerah, yaitu Bupati Subang,” ungkapnya.

Dalam penanganan oelh kepolisian, Dede mengaku sudah berkomunikasi dan mengundang tim penyelidik dari pihak Polres Subang, yang dihadiri Bupati Subang. Dede mempertanyakan kendala dalam kasus tersebut. Apakah membutuhkan data-data lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. “Kita berupaya, bahkan saya dan pak Bupati sendiri mengundang tim penyelidik dari Polres Subang, untuk mempertanyakan apakah ada kendala dalam perkembangan dan penuntasan kasus tersebut, karena kita akan support data data jika diperlukan,” tuturnya.

Siapkan Dua Saksi Tambahan

Pelapor dalam hal ini Bupati Subang, Kepala BKPSDM dan Ajudan Bupati sudah di BAP ulang oleh Polres Subang. Pihaknya juga sudah mendapatkan dan berhasil menghadirkan saksi tambahan, yaitu 2 orang dengan jabatan Kepala Seksi Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. “Jadi totalnya ada lima saksi, karena kita hadirkan dua saksi tambahan. Selain Bupati Subang, Kepala BKPSDM dan Ajudan Bupati, ada  Kepala Seksi Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang sebanyak 2 orang,” ungkapnya.

Dua saksi baru, Dede menjelaskan, juga dihubungi oleh oknum yang mengatasnamakan Kepala BKPSDM untuk meminta sejumlah uang, dengan modus yang sama, ketika meminta sejumlah uang terhadap korban IM. Dari dua kepala seksi kecamatan, tersebut salah satunya sudah mentransfer uang sekitar Rp25 juta ke rekening oknum tersebut, ada bukti transfernya juga. “Dari dua kepala seksi kecamatan, salah satunya bahkan sudah ada yang mentransfer sejumlah uang ke rekening oknum tersebut,” jelasnya.

Kasus pencemaran nama Bupati Subang dalam rotasi mutasi beberapa waktu yang lalu, mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Subang. Apalagi pelapor adalah sekelas Kepala Daerah yaitu Bupati. “Hingga saat ini, kami belum menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari pihak Kepolisian (SP2HP). Padahal, SP2HP merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan atau penyidikan,” katanya.

Menurut Dede, jika memang kasus tersebut ada kendala atau tidak ditemukan indikasi pidana oleh pihak penyelidik Polres Subang, maka berikan kepastian hukum apakah dilanjut ke tingkat penyidikan atau tidak. “Tolong, kami juga ingin ada kepastian hukum,” katanya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Subang AKP M. Wafdan Mutaqqin saat ditanyakan mengenai kasus tersebut dan perkembangannya mengatakan, kasus tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan. “Sampai saat ini kami masih proses penyelidikan,” katanya.

Bupati Subang H. Ruhimat pernah menyampaikan jika dirinya berharap penuh kepada pihak Kepolisian, agar bisa dengan cepat mengungkap kasus ini. Bahkan, dirinya akan memonitor perkembangan kasus tersebut. “Harus tuntas ya. Saya juga memonitor kasus ini,” tandasnya.(ygo/vry)

INFOGRAFIS

PERKEMBANGAN KASUS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK BUPATI SUBANG

– Bermula dari oknum meminta sejumlah uang kepada IM, dengan mengatasnamakan Ajudan Bupati Subang via medsos dan aplikasi WhatsApp saat menjelang rotasi mutasi beberapa waktu yang lalu

– Bupati Subang H Ruhimat berang, karena merasa dicatut namanya dan melaporkan ke Polres Subang dengan menggandeng dua pengacara kondang, Dede Sunarya dan Jhonson Pandjaitan

– Bupati Subang, Kepala BKPSDM dan Ajudan Bupati di BAP ulang oleh tim penyelidik Polres Subang

– Kuasa Hukum Pemkab Subang menghadirkan dua saksi tambahan. Satu diantaranya sudah menyetorkan puluhan uang ke rekening oknum tersebut

– Kuasa Hukum Pemkab Subang meminta kepastian hukum, dikarenakan penyelidikan mulai saat pelaporan tanggal 15 September 2020, hingga saat ini belum ada perkembangan.

– Kuasa Hukum belum menerima SP2HP

– Polres Subang mengaku masih melakukan proses penyelidikan