Letkol Budi: Sebagai Ksatria, Saya Tanggung Jawab

SIDANG LANJUTAN: Mantan Dandim Subang, Letkol Inf Budi Mawardi Syam saat menjalani persidangan, Rabu (10/4) di Pengadilan Negeri Subang. DOK PASUNDAN EKSPRES

Operasi Miras yang Berujung Mantan Dandim Duduk di Pengadilan

Ada adagium yang mengatakan bahwa tidak ada bawahan yang salah, tapi pimpinanlah yang salah. Hal itu dialami oleh mantan Dandim 0605 Subang Letkol Inf Budi Mawardi Syam. Ia harus rela duduk di Pengadilan Militer yang digelar di Subang. Penyebabnya, anggota Kodim 0605 Subang dilaporkan atas tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Tapi, sebagai seorang komandan, Letkol Budi yang harus tanggung jawab. Bagaimana ujung pangkal kasus itu?

LUKMAN NURHAKIM, Subang

Pagi itu, Senin (8/4) ada pemandangan yang tidak biasa di Pengadilan Negeri Subang. Mendadak terlihat sejumlah kendaraan militer terparkir. Kendaraan yang masuk juga diperiksa cukup ketat. Tamu yang datang harus melapor dan mengenakan tanda pengenal.

Sejumlah anggota TNI Angkatan Darat (AD) tampak duduk-duduk di sekitar Gedung Pengadilan Negeri Subang. Hari itu, untuk pertamakalinya, Pengadilan Milter meminjam tempat untuk menggelar persidangan. “Iya ini pertama PN Subang dipinjam untuk sidang militer,” tutur Satpam PN Subang.

Sejumlah perwira Kodim Subang tampak berdatangan. Sebagian dari mereka akan memberikan kesaksian dalam persidangan. Sebab, yang menjalani persidangan yaitu mantan Dandim 0605 Subang Letkol Inf Budi Mawardi Syam. Sebagai komandan Kodim, ia harus bertanggung jawab atas pelaporan dari unsur masyarakat sipil terhadap anggotanya.

Letkol Inf Budi Mawardi Syam (kedua dari kiri) saat melakukan operasi miras tahun 2016 lalu di malam Idul Fitri.

Pelapor yaitu Septian, warga Subang yang diamankan dalam operasi miras Ramadhania. Ternyata sidang ini merupakan buntut pelaporan tahun 2016 lalu ke Pomdam TNI AD. Anggota Kodim 0605 Subang dilaporkan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Septian dalam operasi miras Ramadhaniya tahun 2016. Hal itu sontak menjadi perhatian, sebab dalam laporannya identitas Sopian merupakan jurnalis Peduli Rakyat.

Sidang pun bergulir. Dipimpin Hakim Ketua Kolonel Chk Moch Afandi SH MH, persidangan berusaha mengungkap kembali keterangan dari para saksi yang sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Terutama atas tindakan kekerasan dan pelaporan bahwa Septian dimasukan ke dalam sel Kodim.

BACA JUGA:  Sri: Pelaku Pamer Alat Kelamin Harus Ditangkap

Dalam persidangan terungkap bahwa tidak ada anggota Kodim yang mengaku memasukan pelapor ke dalam sel Kodim. Selain itu, pelapor juga tidak bisa menunjukkan anggota yang memasukan dirinya ke sel. Menanggapi itu, Letkol Inf Budi Mawardi memberi keterangan bahwa tidak ada perintah memasukan masyarakat terjaring operasi ke dalam sel. Apalagi tindak kekerasan. Ia pun curiga, terlapor masuk sendiri ke dalam sel dengan niatan tertentu.

“Tidak ada perintah dimasukan ke dalam sel atau tindak kekerasan. Mereka diberi pembinaan lalu dipulangkan lagi. Itu kemungkinan masuk sendiri (ke sel). Tidak pernah dikunci, malah biasa digunakan untuk musala,” ujar Letkol Inf Budi Mawardi.

Bantahan sebaliknya disampaikan Septian. Bahwa dirinya mendapat tindak kekerasan dari anggota Kodim. “Ditendang satu kali di bagian dada saat berusaha mengambil gambar. Waktu itu saya masih aktif sebagai wartawan Peduli Rakyat,” ujar Septian.

Sedangkan Letkol Inf Budi Mawardi menyatakan, operasi terebut untuk menjaring mereka yang melakukan minum minuman keras di malam Idul Fitri. “Tidak mungkin terjaring kalau tidak dalam keadaan mabuk. Tidak mungkin anggota saya menangkap yang tidak mabuk,” tandas Letkol Budi.

Keterangan Letkol Budi juga diperkuat oleh mantan Pasi Intel Kodim Kapt Alexgro. Bahwa anggota Kodim tidak melakukan tindak kekerasan terhadap sekitar 50 orang yang terjaring razia di malam Idul Fitri tersebut.

“Memang dikumpulkan di Kodim. Diberi arahan dari Polres kemudian dipulangkan lagi. Tidak ada tindakan kekerasan,” ungkapnya.

Tokoh agama dari Front Pembela Islam (FPI) Subang Dadang Husnul menjadi pihak yang terlibat dalam operasi gabungan TNI, polisi dan Satpol PP tersebut.

Meski demikian, dalam beberapa persidangan tetap menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi sebagai pimpinan ia menegaskan akan bertanggung jawab. “Kalau laporan ini memang berdasar, saya sebagai seorang ksatria, perwira, saya terima resikonya. Kalau ada kesalahan anggota saya ya saya tanggung. Tapi kalau tidak ada kesalahan, ya harus mempertanggungjawabkan laporannya itu,” tegas Letkol Budi.

BACA JUGA:  TNI Jaga Keamanan dan Nilai Pancasila, Berharap Kondisi Bangsa Kembali Kondusif

Tidak hanya terkait prosedur operasi, secara detil hakim pun menelusuri legalitas media tempat Septian bekerja. Kemudian diakui bahwa media Peduli Rakyat belum terverifikasi oleh dewan pers. Demikian pula masa belaku kartu pers yang digunakan Septian sudah habis.

Letkol Budi memang menyatakan sudah memiliki bukti-bukti kuat. Bahwa dirinya tidak melakukan operasi di luar prosedur. Tapi, persidangan Kamis (11/4) lalu tetap memutuskan divonis 5 bulan kurungan dan 8 bulan masa percobaan.

Ia pun langsung mengajukan banding. Sebab ia tidak mau ada jejak cerita buruk bagi dirinya dan Kodim Subang. Apalagi ia mengaku sudah memiliki bukti-bukti yang lebih kuat. Sementara terlapor Septian mengaku puas dengan keputusan hakim.

Terpisah, Sri Rahayu Sugiharti, istri Letkol Budi Mawardi optimis suaminya itu bisa bebas dari segala tuduhan. Ia pun mengakui banyak laporan yang tidak berdasar tapi ujungnya terbukti bahwa suaminya itu tidak terbukti.

“Ini ujian, saya yakin semuanya tidak akan terbukti. Sebelumnya juga begitu, tapi kemudian tidak terbukti. Mohon doa saja dari semuanya,” pungkas Sri.(*/vry)