Mahfud MD Jamin Pemerintah Tidak Akan Tangkap Warga yang Kritis ke Pemerintah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah tak akan pernah menangkap orang yang menyuarakan kritiknya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

“Pemerintah tidak akan pernah menangkap orang yang kritis. Yang diproses secara hukum adalah orang yang melanggar secara hukum, mau kritis tapi sebenernya destruktif, tapi kalau Pak Din, mana pernah kita persoalkan,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Minggu (14/2).

Pernyataan Mahfud tersebut sekaligus menanggapi laporan yang dilayangkan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin. GAR ITB dalam laporannya menuding Din melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

Menurut Mahfud, Din merupakan salah satu tokoh negara yang dibutuhkan untuk terus mengawal setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

“Pemerintah tetap menganggap Pak Din itu tokoh yang kritis, yang kritiknya selalu kita dengar. Coba kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Pak Din Syamsuddin, apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan isyaAllah tidak akan pernah, karena kita anggap beliau tokoh,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan, dirinya kerap bertemu dan berdiskusi dengan Din Syamsuddin. Dia menyebut, pembicaraan yang kerap didiskusikan olehnya dengan Din Syamsuddin berkaitan dengan kemajuan Indonesia dan perdamaian antarumat beragama.

“Saya sering diskusi dengan beliau, kadang di rumah Pak Jusuf Kalla, kadang di PP Muhammadiyah bicaranya tentang nasionalisme, berbicara soal kemajuan Indonesia, bahkan dia pernah menjadi utusan khusus pemerintah Indonesia ke seluruh dunia untuk berbicara soal Islam yang damai, perdamaian umat,” kata dia.

Bahkan, menurut Mahfud, ketika Din Syamsuddin menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din dan Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam lainnya sepakat menggagas Islam modernisasi.

“Pak Din saat jadi Ketum Muhammadiyah, di saat itu kan beliau yang menggagas Islam Wasathiyah, sama juga sama yang digagas NU, karena Islam sudah kompatible dengan NKRI yang berdasarkan Pancasila, moderasi Islam atau Negara Islam Moderat, negara kesepakatan lintas etnis, agama, ras dan sebagainya,” kata Mahfud. (fin/ded)