PAD dari Pariwisata Minim, Dinas Parpora Diminta Kerja Lebih Serius

PERLU INOVASI: Panorama tangkuban Gunung Parahu dan Curug Ciangin. Pengelolaan objek wisata Subang belum maksimal. Setiap tahun pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih minim. Perlu pengelolaan lebih maksimal dan inovasi. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih sangat minim. Saat ini masih mengandalkan objek wisata alam Sari Ater. Sedangkan dari objek wisata lainnya tidak signifikan.

DPRD menilai, kinerja pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) belum serius mengurus pariwisata Subang.

Padahal menurut anggota DPRD Lutfi Isror Alfarobi, banyak potensi wisata di Subang namun belum dimaksimalkan. Sehingga pendapatan bagi daerah masih minim. “Untuk pendapatan pariwisata masih mengandalkan yang itu-itu saja, dari Sari Ater,” ungkap Lutfi kepada Pasundan Ekspres, Selasa (13/11).

Ia pun menyoroti pengelolaan kolam renang Ciheleut yang tidak signifikan. “Hanya sekitar Rp100 juta-an satu tahun,” ujarnya.
Begitu pun dengan objek wisata pantai Pondok Bali, tidak maksimal. “Semestinya dimaksimalkan untuk menghasilkan pendapatan. Kita belum tahu bagaimana kelanjutan lelang pengelolaan Pondok Bali yang dilakukan oleh Disparpora,” tandas Lutfi.

Sementara pihak Dinas Parpora mengungkapkan, kondisi buruknya infrastruktur akses menuju objek wisata menjadi kendala. Selain itu, hanya sedikit saja objek wisata yang berdiri di atas lahan milik Pemda. Tapi secara keseluruhan, menurut Kepala Disparpora Ugit Sugiana, ada lebih dari 100 objek wisata di Subang.

“Tempat wisata yang sangat berpotensi itu banyak, tapi hanya sedikit yang berdiri di lahan pemda. Kami tengah membentuk kreatif center, pengembangan desa wisata dan wisata tematik untuk lebih menggali PAD wisata yang ada di Kabupaten Subang,” kata Ugit.

Selain hanya sedikit yang berdiri di lahan milik Pemda, objek wisatanya juga kurang diminati masyarakat. Sehingga pengunjung kurang. Ugit berharap ada kebijakan yang konsen memperbaiki infrstruktur di sepanjabg masuk tempat wisata.

“Infrasturktur dan iklim juga berpengajruh terhadap kunjungan wisatawan. Maka khusus tempat wisata milik pemda harus diperhatikan juga oleh pemda, diperbaiki infrasturkturnya,” paparnya.

Sedangkan objek wisata seperti curug, permainan outbound dan kolam renang banyak berdiri di lahan milik desa sehingga menjadi pendapatan milik desa dan Bumdes. “Kalau tempat wisatanya berada di lahan atas lahan milik desa, ya pemasukan retribusi dan lainnya itu milik desa. Sesuai aturan, bukan masuk PAD Pemda. Banyak yang tidak tahu masalah ini,” kata Ugit.

Namun demikian kata Ugit, PAD dari wisata milik Pemda masih bisa ditingkatkan karena Subang bukan kabupaten tertinggal lagi. Maka perlu SDM yang bagus untuk mengatur PAD dari tempat wisata yang berdiri di lahan milik pemda. “Harus ada SDM yang mumpuni, karena sayang jika PAD yang masuk ke kita hanya sedikit, padahal tempat wisata di kita sangat banyak,” katanya.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) H Syawal mengungkapkan, objek wisata cukup potensial untuk meningkatkan PAD. Sebab banyak yang sudah terkenal secara nasional maupun hingga luar negeri seperti Sari Ater. “Tapia da juga tempat wisata yang ditarik oleh Kemenhut seperti Tangkuban Parahu,” katanya.

Tapi PAD masih minim. Jika dilihat dari realisasinya di tahun 2017, dari Sari Ater hanya Rp6,2 miliar dan untuk tahun 2018 belum masuk PAD karena masih amortisasi (pengurangan nilai aktiva yang tidak berwujud).

“Dari wisata Gunung Tangkuban Parahu tidak ada pemasukan sejak tahun 2009, karena sudah ditarik oleh Kementerian Kehutanan, padahal sebelum tahun 2009 sempat masuk PAD. Sedangkan di wilayah Pantura dari Pondok Bali di tahun 2018 ini masuk Rp200 juta. Sedangkan untuk wilayah kota dari Kolam Renang Ciheuleut masuk PAD Rp50 juta,” pungkasnya.(ygo/ysf/man)