Pegawai RSUD Merasa Dianaktirikan, Minta Tukin Segera Dicairkan

AKSI KEPERHIATINAN: Pegawai RSUD Kelas B Subang menggelar aksi keprihatinan untuk mendapatkan tukin. YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG– Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang menggelar aksi keperihatinan setelah apel pagi. Aksi tersebut tetap menuntut agar para pegawai RSUD mendapatkan tunjangan kinerja (tukin). Sebelumnya, pegawai RSUD menggelar aksi di kantor Bupati Subang berapa minggu lalu, untuk mempertanyakan tukin.

Ketua tim kerja Tukin Daerah RSUD kelas B Subang Arie Ardiansyah mengatakan, aksi keperihatinan yang digelar di kantor RSUD Subang, merupakan tindak lanjut dari aksi di Kantor Pemda yang belum membuahkan hasil. Aksi keperihatinan yang digelar setelah apel pagi tersebut, sama sekali tidak menganggu pelayanan di RSUD Kelas B Subang. “Sebelumya kita menggelar di kantor Pemda Subang. Hari ini kita gelar di kantor RSUD kelas B Subang. Saya tekankan sekali lagi, ini tidak menganggu pelayanan berjalan seperti biasa. Apalagi ada anjuran dari Polres Subang tidak ada boleh aksi demo hingga pencoblosan pemilu,” ujarnya.

Aksi keprihatinan yang digelar, Arie menuturkan, dikarenakan adanya statemen dari pejabat Pemda yang mengatakan, RSUD tidak mendapatkan tukin. Sebelumnya diberikan pilihan antara Jasmed (jasa medis) dan Tukin. Padahal pada kenyataannya, pegawai RSUD tidak ada yang memilih dan disaksikan Plt Direktur RSUD Subang waktu itu, dr Nunung, Wakil Direktur Keuangan Herdi, Kabid Pelayanan dr Nadia dan Kabag Perencanaan Cecep, yang hanya menyampaikan landasan hukum, yang melindungi jasa pelayanan bagi RSUD. “Kami tidak pernah memilih antara jasmed dan tukin pada waktu itu” terangnya.

Sesuai dengan kesepakatan RSUD dan Pemda, yang merumuskan Perbup 117 tahun 2018, pihaknya masih menunggu keputusan tersebut hingga sampai saat ini. “Kami minta kebijakan dari Pemda Subang, karena ada hak PNS di sana. Kami masih menunggu keputusannya,” katanya.

BACA JUGA:  Terapkan e-lakpin untuk Tingkatkan Kinerja ASN

Jasmed, Arie menuturkan, sudah 4 bulan belum dibayarkan. Selama 4 bulan jika diakumulatifkan ada sebanyak Rp32 miliar dari BPJS Kesehatan. Pencairan terakhir kali pada bulan November 2018 (tahap pertama). Dari sejak itu, pihakya sangat kesulitan dengan belum cairnya Jasmed tersebut. “Rp 32 miliar Jasmed belum dicairkan. Ini menjadi kesulitan bagi kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Kadinkes Subang Saad Abdul Gani mengatakan, pihaknya tidak bisa apa-apa dengan tuntutan pegawai RSUD Kelas B Subang. Kondisi RSUD tetangga lainnya seperti Majalengka, Purwakarta, Indramayu dan lainnya juga sama tidak mendapatkan tukin. “Sama kondisinya dengan RSUD tetangga lainnya, tidak mendapatkan tukin,” terangnya.
Dijelaskan Saad, pada akhir tahun 2018 pernah ada saran dari KPK untuk jasa tunjangan jangan duplikasi atau double. Ketika itu, RSUD diberikan pilihan antara Jasmed dan juga Tukin. Jika kondisi seperti ini, baiknya pihak RSUD berkordinasi dengan pihak Pemda Subang. “Dulu sempat ada saran seperti itu. Bahasan seolah dianaktirikan tersebut, harusnya Pemda Subang juga paham,” tandasnya.(ygo/vry)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Pasal 3
Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum
diberhentikan sebagai pegawai;
d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan
e. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

BACA JUGA:  Inilah Rahasia Uju Juanda Dipercaya jadi Kepala Desa Tiga Periode

Pasal 23
(1) Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan
berdasarkan:
a. kelas jabatan sesuai hasil evaluasi jabatan;
b. penetapan daftar penerima tunjangan kinerja; dan
c. pola perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(3) Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
yang merangkap jabatan struktural di lingkungan
Kementerian Kesehatan diberikan Tunjangan Kinerja
yang lebih menguntungkan.
(4) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada
tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatannya

  • Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250
  • Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250
  • Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000
  • Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000
  • Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250
  • Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400
  • Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950
  • Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150
  • Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200
  • Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200
  • Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600
  • Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000
  • Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000
  • Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000
  • Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000
  • Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500
  • Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000