Penguatan Peran dan Pers untuk Mengoptimalkan Sosialisasi Program Pembangunan Pemerintah

DISKUSI: Garda Empat Pilar DPW Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi untuk mengupas perkembangangan program ekonomi pemerintah.
  • Mendorong Peran Pers dalam Jembatan Pemerintah¬† dan Masyarakat
  • Ekonomi dan Pembangunan jadi Perhatian

GARDA Empat Pilar DPW Provinsi DKI Jakarta menggelar diskusi yang bertema “Penguatan Peran dan Pers Untuk Mengoptimalkan Sosialisasi Program Pembangunan Pemerintah” di Roti Bakar Kemang, Jakarta Selatan, (29/10). Kegiatan tersebut turut mengundang tiga pembicara yaitu dari kementerian PUPR, Sona Maesana (Ketum HIPMI Jakarta Selatan) dan I Gede Moenanto (Persatuan Wartawan Indonesia) serta dihadiri 50 orang peserta dari kalangan mahasiswa.
______________

Kementerian PUPR mengungkapkan fokus pemerintah dalam konektivitas pembangunan infrastruktur era Jokowi membangun pembangunan dari pinggir daerah sebagai bentuk keadilan sosial. Pembangunan tol di setiap daerah, dalam membangun 3.472 km panjang jalan sudah dibangun. Memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah membangun ketahanan air dengan membangun 65 bendungan baru salah satu memberikan pasokan air kepada masyarakat di daerah- daerah dari hulu sampai hilir.
Guna memakmurkan masyarakat kurang mampu, pemerintah memfasilitasi pemukiman sebanyak satu juta rumah bagi yang mempunyai penghasilan rendah.

I Gede Moenanto menambahkan, peran pers sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Pers berperan aktif sebagai social control. Pers membentakkan sesuatu yang luar biasa. Pers sebagai kekuatan pilar keempat dalam demokrasi, pers berkomitmen memberikan pemberitaan yang baik sebagai penyambung lidah rakyat. Pers menjadi barometer dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Sona Maesana mengungkapkan Banyaknya wirausaha yang mempengaruhi faktor ekonomi. Strategi pemerintah dalam pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan negara dari pajak, bisa juga dari investasi atau ekspor. Pemerintah harus membuat kebijakan- kebijakan pro- keluar, perizinan dipermudah oleh pemerintah.

“Pemerintah bisa mensubsidi secara positif, memberikan kemudahan kepada wirausaha untuk izin keluar sebagai penambah surplus negara. Memberikan modal kepada masyarakat sebagai jembatan ekonomi baru bagi masyarakat,” tuturnya.

BACA JUGA:  Lintas Inisiasi Diskusi di Malam Tahun Baru

Sona juga mengajak pemuda untuk berwirausaha, sebagai upaya membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran, khususnya dengan menggunakan teknologi. Karena teknologi justru membuka peluang untuk para wirausaha untuk semakin mudah dalam melakukan wirausaha, UKM menjadi pejuang ekonomi bangsa.

Ia juga berpesan kepada pemerintah untuk memperketat izin import dalam upaya menekan rupiah melemah dan membuka ekspor lebih luas untuk pendapatan devisa negara.(rls/man/adv)