Penjualan Aset jadi Sorotan, KUD Mina Fajar Sidik Harus Diaudit

LAYANGKAN SURAT: Kepala DKUPP Rahmat Faurrahman dan Kabid Koperasi Suwitro menjelaskan sejumlah permasalahan di KUD Mina Fajar Sidik, Rabu (16/1). YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Subang menilai KUD Mina Fajar Sidik Blanakan tidak mematahui aturan. Pihaknya menemukan sejumlah aturan yang tidak dipenuhi. Baik aturan AD/ART maupun aturan pemerintah. Bahkan dalam temuan Dekopinda, berdasarkan hasil RAT tahun 2017, Koperasi Mina Fajar Sidik sudah tidak sehat. Dalam kondisi pailit.

Atas sejumlah pelanggaran tersebut, Ketua Dekopinda Daeng Ma’mur meminta agar pengurus Koperasi Mina Fajar Sidik tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebelum dilakukan upaya pembenahan internal. Rencananya, RAT koperasi nelayan itu akan digelar pada Jumat (18/1) mendatang.

Daeng membeberkan, dalam kajian Dekopinda ada sejumlah pelanggaran dan kejanggalan. Di antaranya, proses peralihan pengrus sebelumnya ke pengurus saat ini tidak sesuai ketentuan. Kemudian, ada sejumlah aset yang kemudian dibagikan kepada anggota, itu pun tidak sesuai ketentuan. Malah Daeng mencium ada indikasi tindak pidana dalam hal itu.

“Jadi Koperasi Mina Fajar Sidik ini memang membandel. Sudah saya ingatkan kepada pengurusnya. Banyak ketentuan yang dilanggar. Kami mendapat aduan dari anggotanya, ada sekitar 20 orang yang mengadu. Mereka meminta saran bagaimana sebaiknya. Ada dana yang dibagikan dari penjualan aset, padahal seharunya diputuskan dalam RAT tidak bisa begitu,” ujar Daeng, Kamis (16/1).

Kemudian kata Daeng, ada jeda tiga bulan dalam masa kepengurusan sebelumnya yang dipimpin Hj Atinah. Seharusnya tidak diperbolehkan ada keluar uang. Tapi tetap saja hal itu terjadi.

Selanjutnya ia pun mempertanyakan bagaimana komitmen kepengurusan saat ini untuk penyelesaian pinjaman keuangan dari LPDB senilai Rp2 milyar. Apalagi kata Daeng, dana pinjaman yang dikeluarkan oleh koperasi berjumlah milyaran.

“Bagaimana komitmennya untuk membayar pinjaman LPDB. Kemudian besarnya pinjaman yang sudah dikeluarkan. Seharusnya ada audit dari lembaga independen. Kami juga pelajari sebenarnya hasil RAT tahun 2017 lalu, itu koperasi sudah tidak sehat. Sudah pailit,” kata Daeng.

BACA JUGA:  Kakak Ipar Bupati Cianjur Menyerahkan Diri ke KPK

Atas sejumlah persoalan tersebut, Daeng menyarankan agar RAT dibatalkan dan dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Baru kemudian bisa dilakukan RAT. “Untuk RAT nanti Dekopinda tidak diundang. Jika diundang pun kami tidak akan datang, karena tidak sesuai ketentuan. Saran kami dari dulu tidak didengar,” tegas Daeng.

Sementara Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Pasar (DKUPP) sudah melayangkan surat kepada KUD Mina Fajar Sidik agar melakukan audit atas keuangannya dengan menggunakan jasa kantor akuntan publik (AKP). Hal itu mengacu kepada Permenkop dan UKM RI No15/Per/M.KUKM/XI/2015. Sebab volume simpan pinjam KUD Mina Fajar Sidik sudah mencapai Rp2,5 miliar.

“Kami sudah melayangkan surat ke KUD Mina Fajar Sidik. Intinya kami minta audit dan itu harus dilampirkan dalam surat RAT kepada kami. Jika tidak ada itu, maka kami tidak bisa menghadirinya. Sebagai pembina, pemerintah punya kewenangan melakukan itu,” ujar Kepala DKUPP Rahmat Faturrahman, Rabu (16/1).

Pihaknya juga membenarkan bahwa KUD Mina Fajar Sidik belum menyelesaikan tunggakan dana bantuan dari LPDB. Maka hal itu juga menjadi perhatian pihaknya. DKUPP juga mengikuti sejumlah persoalan di internal pengurus koperasi tersebut. Diakuinya ada sejumlah hal yang dilakukan pengurus saat ini yang tidak sesuai aturan.

Terpisah, mantan Ketua Koperasi Mina Fajar Sidik Hj Atinah saat dihubungi membenarkan bahwa dirinya sudah melepaskan aset berupa tanah kepada pengurus saat ini. “Sudah saya serahkan berupa tanah. Sedangkan terkait tunggakan ke LPDB memang masih ada, saat ini sekitar Rp1 miliar lagi. Saya sudah bolak-balik menjelaskan ke Kejaksaan. Itu tidak fiktif, anggota yang meminjam memang ada,” kata Atinah.

Ia pun enggan mengungkapkan sejumlah persoalan di KUD Mina Fajar Sidik. Termasuk alasan mengapa dirinya mundur. “Banyak hal, complicated, saya sekarang ikut suami. Munkin bisa ditanyakan ke Pak Darno tim ivenstigasi dan pengawasnya,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Pulang Kampung, Kang Dedi Mulyadi "Mapag Hujan"

Sedangkan Sekretaris KUD Mina Fajar Sidik yang saat ini menjabat Plt Ketua Koperasi, Dasam menegaskan bahwa penjualan aset yang diserahkan Hj Atinah dan dibagikan sebagian ke anggota sudah sesuai ketentuan. Ia membantah ada uang untuk pribadinya. Dasam mengakui ada tanah seluas 6 bahu, saat ini tersisa 4,5 bahu.

“Tidak benar untuk pribadi. Dibagikan ke anggota dan sebagian masuk koperasi, itu sudah sesuai kesepakatan, ada tertulisnya. Saya berharap tidak mudah percaya, bisa saya klarifikasi semuanya. Sudah sesuai aturan,” tandas Dasam.

Malahan kata Dasam, audit independen juga sudah dilakukan. Pihaknya mengajukan audit sejak 22 Desember lalu. “Tapi belum keluar hasilnya. Mudah-mudahan besok (hari ini, reda) keluar,” sambungnya.

Dasam menegaskan RAT tetap akan digelar atas dukungan dari anggota. Ia menargetkan RAT dihadiri oleh sekitar 293 anggota. Dasam berharap KUD Mina Fajar Sidik kedepannya berkembang lebih baik. Sedangkan terkait tunggakan LPDB saat ini sudah berkurang.

“Tinggal 700 juta lagi. Itu kewajiban pengurus untuk menyelesaikannya. Tunggakan itu memang ada sebagian yang memang belum membayar. Padahal dia mampu membayarnya,” katanya.(ygo/man)