Perbup Pilkades Akan Digugat, Pengaturan Sengketa Tidak Jelas

Iin Achmad Riza, S H, M H, Pengacara.

SUBANG-Pengacara Iin Achmad Riza, S H, M H berencana menggugat Perbup No 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang ke Mahkamah Agung (MA).

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Subang itu menyebut Perbup tersebut tidak memiliki kejelasan dalam hal penyelesaian sengketa Pilkades. Seperti halnya penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Jalancagak.

Iin mempertanyakan kepada panitia tingkat kabupaten, karena panitia tingkat desa Jalancagak menolak untuk menghitung ulang suara di TPS 1. Padahal panitia tingkat kabupaten memutuskan agar panitia tingkat desa melakukan penghitungan ulang.

“Kita sudah berkirim surat ke Dispemdes (panitia tingkat kabupaten), mempertanyakan kalau tidak dilakukan penghitungan ulang terus bagaimana kelanjutan dari perselisihan ini. Kita minta kepastian hukum dari Dispemdes,” ungkap pengacara para calon kades nomor urut 1, 2, 4 dan 5 Desa Jalancagak itu.

Dia mempertanyakan peraturan mengenai penyelesaian Pilkades ini. Menurut Perbup, bahwa yang memiliki keputusan untuk menetapkan hasil perolehan suara itu ialah panitia tingkat desa.
Namun di satu sisi, saat ada perselisihan ditangani oleh panitia tingkat kabupaten. Begitu keputusan dibuat oleh panitia tingkat kabupaten berkaitan dengan perselisihan ini, kata Iin, malah diabaikan oleh panitia tingkat desa. Sehingga ia mempertanyakan kekuatan kewenangan panitia tingkat kabupaten dan tingkat desa lebih tinggi mana.

Menurutnya, peraturan penanganan perselisihan Pilkades ini tidak jelas. Sehingga ia berencana untuk melakukan uji materi terhadap Perbup No 75 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Subang kepada Mahkamah Agung (MA).

“Kalau saya sebagai lawyer akan lakukan (uji materi), tapi itu tergantung pihak-pihak yang membutuhkan jasa saya. Yang punya kepentingan kan yang berkaitan dengan masalah ini,” ungkap Iin kepada Pasundan Ekspres.

BACA JUGA:  Saling Dorong di Pintu Masuk TPS

Contoh lain Perbup tersebut layak dipertanyakan ialah mengenai seleksi calon kepala desa yang lebih dari lima orang. Menurutnya aturan seleksi tersebut bertentangan dengan hukum.
Ia mempertanyakan dasar hukum penilaian bagi calon kepala desa. Salah satunya mengenai usia. Dengan usia tertentu mendapatkan nilai tertentu.

“Dari indeks penilaian itu menunjukan apa yang dilakukan dengan peraturan itu bertentangan dengan hukum,” ujarnya.

Jika permohonan gugatan atas Perbup itu diterima dan kemudian dibatalkan oleh MA maka akan berimbas pada pelaksanaan Pilkades yang telah dilaksanakan. “Dengan dilakukannya pembatalan peraturan ini (Perbup No 75), maka batal semua pemilihan kepala desa tahun 2018,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Pemdes Dispemdes Subang, Dadan Dwiyana menyebut panitia tingkat kabupaten telah memberikan jawaban berupa keputusan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas hasil Pilkades.

Namun ia tidak menjabarkan secara rinci mengenai keputusan yang dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten dari 10 desa yang masyarakatnya keberatan atas hasil Pilkades. “Secara umum kita sudah jawab (beri keputusan),” ujar Dadan.(ysp/man)