Polda Jabar Dalami Hibah Bansos KBB

Minta Sejumlah Dokumen ke Bupati

KBB-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar meminta kepada Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna memberikan fotocopy dokumen, terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019. Pasalnya, polisi saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi, terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang berasal dari pengaduan masyarakat.

Dokumen yang diminta di antaranya, Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2019. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial TA 2019, serta dokumen perencanaan terkait penganggaran hibah dan bantuan sosial.

Surat permintaan dokumen dengan nomor B/14/Subdit III/1/2020/Dit Reskrimsus itu ditandatangani Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Iksantyo Bagus Pramono yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat pada 6 Januari 2020.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga membenarkan jika pihaknya sedang mendalami dugaan kasus tersebut. “Baru mendalami dan menelaah pengaduan masyarakat terkait giat hibah dan bantuan sosial di Bandung Barat,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/1).

Sementara, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara menyatakan, dirinya tak akan menghalang-halangi pihak berwenang yang akan menelusuri dugaan tidak pidana tersebut. Pihaknya akan kooperatif dan sudah menyiapkan data yang dibutuhkan.
“Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil. Adapun suratnya ke bupati, minta ini minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan. Jadi istilahnya monggo lah,” kata Aa Umbara di Lembang.

Aa Umbara justru meminta sebaiknya mengklarifikasi terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait anggaran hibah yang sebenarnya.
“Jangan sampai nanti salah. Misalkan bansos hibah itu sekian. Terus kemarin, Kepala Dinas Keuangan juga sudah menerangkan jika proses penyaluran dana hibah melalui hibah bansos online (HBO). Kalau HBO, langsung by name by address,” ujarnya.

Aa Umbara mengatakan, dokumen yang dibutuhkan kepolisian terkait dugaan tidak pidana itu juga harus jelas. Namun diakuinya, dirinya memang yang menandatangani surat keputusan (SK) hibah dan bansos namun untuk penyalurannya diserahkan pada dinas masing-masing.

“Jadi yang diminta anggaran hibah yang mana. Kan secara teknis barangkali DPPKAD dan Bappeda. Kita enggak menghalang-halangi,” tambahnya.

Sementara itu, data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, Penyerapan dana hibah yang tersebar di sejumlah SKPD di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB), tahun 2019 mencapai 98,65%. Anggaran hibah itu tidak hanya tersentralistik di bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tapi juga ada yang Dinas Sosial, Disdik, Dispora, Kesbangpol, Dinas Pertanian, dan sejumlah dinas lainnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Pasundan Ekspres, dana hibah tahun 2019 mencapai Rp77.084.640.000. Dari nominal itu yang terealisasi atau terserap sebesar Rp76.044.940.000 atau 98,65%. Sementara untuk dana bantuan sosial (bansos) sebesar Rp16.860.000.000 dengan realisasi hanya Rp12.323.500.000 atau 73,09%.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KBB, Agustina Piryanti menyebutkan, mekanisme soal siapa yang mengajukan dan menerima dana hibah itu digodog di SKPD. Pihaknya hanya menerima usulan permintaan dari setiap SKPD dan ketika turun SK bupati baru mencairkan dengan mentransfer langsung ke rekening penerima.

Para pemohon itu setahun sebelumnya mengajukan dan mendaftar melalui sistem aplikasi berbasis web atau biasa disebut dengan Hibah Bansos Online (HBO). Itu sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
“Semuanya bisa termonitor dan tidak ujug-ujug. Pas penganggaran ada rekomendasi penganggaran, begitupun saat pencairan ada rekomendasi dan verifikasi dari dinas terkait. Uangnya pun ditransfer ke rekening penerima, dan yang harus menpertanggungjawabkannya adalah penerima,” tegasnya.

Dokumen yang Diminta Polda Jabar
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2019
Keputusan Bupati tentang Penetapan Phibah dan Bantuan Sosial TA 2019
Dokumen Perencanaan terkait Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial

Anggaran Dana Hibah Tahun 2019 Rp77.084.640.000
Terealisasi atau Terserap Rp76.044.940.000 ( 98,65% )
Dana Bantuan Sosial Rp16.860.000.000
Realisasi Rp12.323.500.000 ( 73,09% ). (eko/vry)