Sari Ater Bantah Tak Bayar Pajak Rp13 Miliar

KLARIFIKASI: GM Affairs PT. Sari Ater H. Dadang Muh Julia saat menyampaikan hak jawab dan klarifikasinya terkait pemberitaan dugaan atas tuduhan terhadap PT. Sari Ater, kepada sejumlah awak media, di Sari Ater, Rabu (3/4). DADAN RAMDAN/PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-PT. Sari Ater membantah semua dugaan dan tuduhan terkait dengan pemberitaan di sejumlah media cetak maupun online. Di mana dugaan salahsatunya menyatakan bahwa PT. Sari Ater tidak membayar pajak sebesar 13 milyar.

Hal itu tidak benar, karena pajak daerah dan retribusi setiap tahunnya selalu dibayar oleh PT. Sari Ater ke Pemkab Subang. Bahkan PT. Sari Ater dianugerahi penghargaan peringkat pertama sebagai wajib pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

Hal tersebut ditegaskan GM Affairs PT. Sari Ater H. Dadang Muh Julia, kepada sejumlah awak media melalui Press Conference di Sari Ater, Rabu (3/4).

“Kami tegaskan semua dugaan atas tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar,” katanya.

Bukan hanya itu saja Management PT. Sari Ater melalui GM Affairs PT. Sari Ater H. Dadang Muh Julia juga menyampaikan klarifikasi dan penjelasan terhadap sejumlah dugaan tuduhan yang antara lain. PT. Sari Ater adalah perusahaan swasta murni dan bukan BUMD. Tidak menggunakan APBD dan malah kami memberikan kontribusi PAD kepada Pemkab Subang dalam bentuk profit sharing ( bagi keuntungan). Dalam perjanjian kerjasama tersebut kedua pihak menyertakan lahan seluas, lahan Pemda 9 ha dan lahan PT. Sari Ater 13 ha.

Kemudian lebih lanjut H. Dadang juga menyampaikan, dugaan atas tuduhan PT. Sari Ater diperiksa Kejati Jabar dan hal itu sangat tidak benar. Hingga saat ini PT. Sari Ater belum pernah menerima panggilan maupu dimintai keterangan oleh pihak Kejati Jabar.

“Iya sampai saat ini, kita sama sekali belum pernah di panggil atau diperiksa oleh Kejati Jabar,” imbuhnya.

Terkait dugaan tuduhan penggelapan asset Pemda Subang juga tidak benar. Bahwa terkait hal itu, kata H. Dadang, asset Pemda yang dikerjasamakan dengan PT. Sari Ater secara fisik seluas 9 ha. Namun surat kepemilikan (HP) yang sudah ada baru untuk seluas 6,5 ha. Sementara untuk yang 2,5 ha masih dalam proses pengurusan oleh Pemda Subang.

BACA JUGA:  PBB jadi Penyebab Defisit Rp 73 Miliar

Lebih lanjut H. Dadang Muh Julia selaku GM Affairs PT. Sari Ater juga menyatakan, terkait PT. Sari Bumi Mas menggunakan lahan PT. Sari Ater juga tidak benar. Karena lahan yang digunakan PT. Sari Bumi Mas adalah lahan di luar objek kerjasama PT. Sari Ater dengan Pemkab Subang.

Mengenai tuduhan adanya suap hak angket dan hak interpelasi DPRD Subang merupakan masalah internal Pemkab dan DPRD dan PT. Sari Ater tidak mempunyai kapasitas untuk mencampurinya.

Dadang juga membantah, terkait adanya pemberitaan atas hasil audit BPK tahun 2018 perolehan Pemda dari bagi hasil nilainya 0 (nol) adalah tidak benar. Atas bagi hasil keuntungan tahun buku 2017, (dimana bagian Pemkab Subang sebesar Rp 6.547.540.212) yang seharusnya diterima pada tahun 2018, memang benar terjadi penundaan. Hal tersebut karena sampai saat ini, perbaikan perjanjian kerjasama, di mana sesuai dengan hasil kajian dan rekomendasi dari pihak Kemendagri yang terbut bulan Desember 2018. Di mana hasil tersebut akan mempengaruhi nilai bagi hasil yang akan diterima Pemda Subang. Dan masih dalam proses pembahasan.

Selanjutnya disampaikan H. Dadang Muh Julia, bahwa dalam program evaluasi perbaikan perjanjian kerjasama, PT. Sari Ater berniat dan beritikad baik untuk melakukan perbaikan perjanjian kerjasama dengan Pemda Subang. Agar dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dimana diharapkan perjanjian kerjasama tersebut dapat saling menguntungkan para pihak.

Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan PT Sari Ater Hotel and Resort, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengkaji kontrak kerjasama. Pasalnya, kontra kerjasama kedua belah pihak belum ada titik temu hingga saat ini.

“Kita sama-sama evaluasi mengenai bentuk perjanjian kerjasama itu, karena ada surat dari Sekjen Kemendagri pada tahun 2012 pada perjanjian yang dilakukan antar pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan PT Sari Ater, ada pasal-pasal yang kontradiktif,” kata Kabag Hukum Setda Kabupaten Subang Tini Daud SH didampingi Kasubbag Kerja Sama Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Subang.

BACA JUGA:  Program Double Untung 10-10 Dilanjutkan

Menurutnya, seiring waktu itu perjanjian dibahas dan konsultasi lagi ke Kemendagri. Kemudian meminta pendapat hukum juga Unpad. Kedua belah pihak, baik Pemda Subang dan Sari Ater sama-sama meminta pendapat. Hasilnya pendapat dari Unpad dan dari pihak Sari Ater disampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Dimintakan pendapatnya Pemda dan Sari Ater harus mengambil sikap seperti apa. “Tapi, tetap sampai saat ini belum ada tiitk temu. Kita sama-sama mencari solusi yang terbaik,” jelas Tini yang memasuki masa pensiun.

Baginya, kalau berubah bentuk penilaian secara keseluruhan tidak mungkin. Intinya Pemda akan mengakhiri perjanjian kerjasama itu di 2027, karena roh perjanjian kerjasama seperti itu.

Padahal, kata dia, pada adendum ke-12 sebetulnya sudah cukup bagus. Pihaknya tetap mengupayakan apa yang disepakati pada perjanjian kerjasama itu. “Sari Ater akan menyerahkan tanah seluas 13 hektare, beserta apa yang ada di atasnya milik Sari Ater di tahun 2007, diakhir perjanjian kerjasama akan diserahkan ke Pemerintah Daerah,” katanya.

Menurut Tini, pihak Sari Ater bukan tidak niat memberikan atau menyerahkan aset yang 13 hektare itu. Cuma Sari Ater berkeinginan kalau aset Pemerintah Daerah tidak bisa mengkolektorkan ke bank untuk pengembangan pariwisata. Pihak pemda sudah menyarankan dan mencari investor untuk PT Sari Ater.

Satu sisi lagi, Tini melanjutkan, kalau pada perjanjian kerjasama dengan pemerintah disebutkan 9 hektare. Apa yang terjadi, titiknya hanya 6,5 hektare. “Tanahnya ada, apa yang dia beli di atasnya juga ada. Jadi tidak ada Sari Ater menggelapkan tanah Pemda,” tuturnya.

Tanah Pemda, kata dia, merupakan perjanjian Build Operate Transfer (BOT) atau perjanjian bangun guna serah. Ada perjanjian bagi keuntungan, yang di dalamnya ada BOT juga dan ada hibah juga. BOT yang tanah seluas 6,5 hektare milik Pemda Subang, dibangun oleh Sari Ater. Kita juga membagi keuntungan 60-40. 60 persen Sari Ater dan 40 persen untuk Pemda Subang, Itu di luar pajak,” terangnya.(dan/vry)