Selalu Disodorkan Kwitansi Kosong, Terdakwa Sebut Anggota DPRD Terima Cash Back

“Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu mau saja tanda tangan kwitansi kosong? Tau tidak gara-gara saksi mau tanda tangan kwitansi kosong, negara dirugikan sejumlah Rp2,4 miliar,” tanya JPU.

Pada sejumlah pembuktian berkas dan kwitansi yang dipegang oleh JPU dan Majelis Hakim, sejumlah saksi pun harus tertunduk dan menganggukan kepala, ketika kwitansi yang pernah ditanda tangani saksi ternyata menjadi kwitansi pencairan kegiatan fiktip yang dibantah sejumlah saksi.

“Sini lihat, ini tanda tangan saksi asli kan. Kalau memang tidak sama dengan jadwal yang terjadwalkan pada proker kenapa ada tanda-tangan pada DPPD?” tanya JPU kepada saksi di hadapan majelis Hakim juga disaksikan oleh terdakwa dan kuasa hukum terdakwa.

BACA JUGA:  Pengerjaan Jalan Kemuning Dipertanyakan, Uji Mutu Pembangunan Diminta Transparan

Sedangkan terdakwa M Rifai, mantan Sekwan menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak semua dilaksanakan oleh anggota sesuai proker. Tetapi ada kegaiatan dalam Ddaerah (DD) yang dilakukan secara situasional.

Begitu juga U Hasan, mantan bendahara keuangan. Secara keseluruhan keterangan saksi dibenarkan olehnya. Namun dirinya juga berharap, saksi mau mengakui jika ada penerimaan sejumlah uang cash back saat melaksanakan kegiatan Bimtek dan Kunker ke luar kota.

“Secara keseluruhan keterangan saksi benar, tapi kami harap saksi (anggota DPRD) juga mau mengakui sejumlah uang tunai yang diterima oleh saksi tanpa adanya kwitansi. Diantanya uang cash back,” katanya.

JPU berencana akan memanggil saksi dari anggota DPRD lainnya pada Rabu pekan depan yaitu anggota komisi 2 dan Komisi 3.(mas/man)

BACA JUGA:  Ini Daftar Korban Km 117 Tol Cipali yang Menelan Tujuh Nyawa