Tabloid ‘Indonesia Barokah’ Sudutkan Prabowo? Ini Ulasan Isinya

Bawaslu Subang mengkaji isi Tabloid Indonesia Barokah

PUBLIK dikejutkan dengan beredarnya tabloid ‘Obor Rakyat’ yang beredar menjelang Pilpres 2014 lalu. Tabloid itu dinilai tendensius memojokkan capres Jokowi dengan memuat judul utama “Capres Boneka”.

Bukan hanya dinilai tidak memperhatikan kode etik jurnalistik selayaknya media massa, Pengadilan juga memutuskan bahwa isi tabloid itu bukan fakta sebenarnya, tapi fitnah dan penghinaan. Sehingga memutuskan bahwa hal itu masuk ranah pidana bukan perkara kode etik jurnalistik.

Hingga akhirnya penerbit Obor Rakyat Setyardi Budiono (43) dan Pemred Darmawan Spriyosa (44) dijatuhi hukuman 8 bulan penjara. Keduanya terbukti melanggar pasal pencemaran nama baik.

Di penghujung tahun 2018, muncul lagi tabloid yang bernuansa memjokkan salahsatu capres kontestan Pilpres 2019. Namanya Tabloid ‘Indonesia Barokah’. Jika dulu Jokowi, kini giliran hal negatif Capres Prabowo yang dikupas tabloid tersebut. Meski tidak terlalu sarkasme seperti ‘Obor Rakyat’. Tabloid yang mencantumkan edisi perdana Desember 2018 itu mengupas gerakan Reuni 212 dan dikaitkan dengan Capres dan tim sukses Prabowo.

Tabloid dengan logo kubah masjid nuansa merah-hijau-putih itu memuat judul laporan utamanya: ‘Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?’. Dalam uraiannya, memaparkan bahwa Reuni 212 tahun 2017 sarat dengan kepentingan politik. Sebab dihadiri sejumlah takoh politik, tim sukses hingga capres Prabowo Subianto. Dikutip pula sejumlah pendapat dari para tokoh agama dan organisasi Islam terkemuka seperti Ketua ICMI Jimly As-shidiqi dan Mantan Ketua MK Mahfud MD. Juga pendapat dari Ketua MUI Jabar Rahmat Syafe’i yang menyatakan bahwa Reuni 212 tidak murni kegiatan keagamaan.

Tabloid yang beralamat redaksi di Bekasi ini, di halaman 5 mengupas kemarahan Prabowo terhadap media yang tidak memuat aksi Reuni 212. Dikaitkan pula pengerahan massa tersebut bagian dari strategi Prabowo untuk melegitimasi publik bahwa dirinya mendapat banyak dukungan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dosen ilmu politik UGM Arya Budi yang menilai bahwa Prabowo tengah menjalankan strategi bandwagon effect. Untuk mempengaruhi pemilih yang minim informasi dan mudah terbawa.

Sedangkan pada halaman 6 masih dalam rubrik Liputan Khusus, dikupas pula strategi kampanye Prabowo. Tanpa mengutip ketarangan dari nara sumber ahli politik atau kampanye, artikel pada halaman 6 ini cenderung langsung menjustifikasi bahwa Prabowo menjalankan strategi ‘farehouse of falshood’ atau strategi semprotan kebohongan. Baru kemudian ada pendapat ahli yang menjelaskan apa dan bagaimana strategi itu bekerja.

Dikupas pula bahwa strategi ini dijalankan oleh Presiden Vladimir Putin pada pemilu di Rusia tahun 2008 dan 2014 serta Donald Trump pada Pilpres AS tahun 2016 lalu.

Diuraikan bahwa Prabowo menjalankan strategi itu dapat dilihat dari sejumlah informasi tidak akurat atau hoaks yang disebarluaskan oleh tim suksesnya. Mulai dari kasus mobil Neno Warisman yang disebut pembakaran hingga pemukulan Ratna Sarumpaet padahal operasi plastik.

Tidak melulu tentang Prabowo dan kritikan terhadap Reuni 212. Tabloid Indonesia Barokah juga mengupas bahaya hoaks, sejarah khawarij sebagai awal mula radikalisme serta laporan tentang program Jokowi untuk kemajuan pesantren. Namun ada pula rubrik Fikih yang membahas hukum tentang solat tapi dikaitkan dengan berita sisipan tentang tantangan terhadap Prabowo untuk salat. Dengan nara sumber tim Jokowi yaitu La Nyalla Mattaliti.

Apakah tabloid ‘Indonesia Barokah’ melanggar kode etik jurnalistik? Dewan Pers hingga kini tengah mengkaji dan melayangkan surat panggilan kepada awak redaksi. Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetya mengatakan, isi tabloid itu berupa roud up pemberitaan dari media lain. Tidak ada verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi kepada nara sumber. “Hasilnya (kajian) belum utuh, kami melihat (Indonesia Barokah) lebih berupa berita roud up pemberitaan yang sudah ada dari media lain,” ujar Yosep, Jumat (25/1) kepada sejumlah media.

Hanya saja Stanley menyatakan tidak menutup kemungkinan Dewan Pers akan merekomendasikan ditangani Polri. Jika sudah mendapat keterangan dari pengelola dan redaksi tabloid ‘Indonesia Barokah’.

Sedangkan Bawaslu menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian Dewan Pers. “Karena ini terkait apakah bagian dari produk jurnalistik atau tidak, kita sedang menunggu koordinasi dengan unsur Dewan Pers,” kata Komisioner Bawaslu M Affifudin seperti dilansir oleh sejumlah media online.(red)