THR Diberikan H-7 Lebaran, Ketegasan Disnakertrans Diuji Pengawasannya

SUBANG-Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengingatkan pengusaha agar membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja. Pengusaha berkewajiban membayarkan THR karena sudah diatur oleh pemerintah.

“THR diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016, dimana jelas dan tegas bahwa THR pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerja/buruh menjelang hari raya keagamaan, dan itu hak adalah baik bagi buruh/pekerja tetap maupun kontrak,” ungkap Sekretaris Umum Kasbi Subang, Rahmat Saputra.

Dia mengatakan, besaran THR dalam peraturan menteri tersebut di atur secara jelas. Pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan berhak mendapatkan besaran 100% 1 bulan upah. Bagi pekerja atau buruh yang bekerja kurang dari 12 bulan rumusan perhitungan upahnya adalah masa kerja dibagi 12 kemudian dikalikan 1 bulan upah. “THR diberikan paling lambat 1 minggu sebelum hari raya keagaamaan,” ujarnya.

Menyikapi berbagai pengalaman mengenai THR ini, kata dia masih ironis. Meski THR adalah hak pekerja atau buruh yang jelas d atur dalam undang-undang ketenagakerjaan, masih banyak didapati perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerja atau buruhnya.

Dia merinci, upaya-upaya itu dilakukan dengan banyak cara. Ada perusahaan yang memang jelas-jelas tidak mau membayar karena bandelnya perusahaan, ada yang tidak mau membayar karena tidak mampu membayar, tapi tidak dibuktikan dengan bukti neraca keuangan perusahaan yang dibuktikan oleh akuntan publik.

“Selain itu banyak juga perusahaan untuk menghindari agar tidak membayarkan THR, mereka memaksa pekerja/buruhnya yang berstatus tetap sebelum menjelang hari raya keagamaan dipaksa untuk mengundurkan diri, dan ada juga yang mereka pekerja atau buruh kontrak yang diputus secara sepihak kontraknya sebelum hari raya keagamaan,” jelasnya.

BACA JUGA:  Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja sebelum H-7 Lebaran

Dia mengatakan, hal tersebut menyalahi aturan. Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengatur bagi pekerja/buruh yang di lakukan pemutusan hubungan kerja 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR.

Kasbi menyarankan, agar ada pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan terhadap pemberian THR ini agar sesuai dengan aturan. Diwajibkan setiap menjelang hari raya keagamaan membentuk posko pengaduan tunjangan hari raya.

“Memang selama ini baik pengawasan maupun posko sudah berjalan melakukan monitoring, tetapi sayang mereka tidak bisa maksimal melakukan penindakan, dan sejauh ini mereka pasif, hanya sebatas menunggu laporan dari pekerja/buruh atau serikat pekerja atau buruh,” bebernya.

Dia menyarankan, antisipasi sudah bisa dilakukan sebagai langkah awal dengan Dinas tenaga kerja melakukan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan. Kemudian melakukan pengecakan langsung ke lapangan.

“Khusus setelah memasuki 1 minggu sebelum hari raya keagamaan, guna langsung mengkroscek apakah seluruh perusahaan sudah menjalankan kewajibannya membayarkan THR, dan kalau jelas ditemukan ada perusahaan membayarkan THR maka harus ditindak secara tegas,” paparnya.

Dia mengatakan, bagi pekerja/buruh THR sangat diharapkan dan membantu untuk keperluan hari raya keagamaan. Harga-harga kebutuhan pokok saat hari raya keagamaan selalu mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi.

“Maka sangat meringankan bagi pekerja/buruh dalam menghadapi dan menjalankan hari raya keagamaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekertaris Disnakertranas Subang Nunung Suryani Msi mengatakan, mengenai THR yang ditunggu-tunggu para pekerja, pihaknya sudah melakukan edaran surat imbauan dan akan dilakukan monitoring ke berbagai pabrik di Kabupaten Subang. “Apakah pemberian THR tersebut sudah dilakukan atau belum, karena THR merupakan hak dari pekerja,” katanya.

Mengenai libur Lebaran, Nunung menuturkan, pihaknya saat ini masih menunggu pemberitahauan dari Kemenaker. Jika dalam pelaksanaannya ada perusahaan yang tetap beroperasional atau memperkerjakan karyawannya pada saat Lebaran, maka akan dikenakan sanksi. Termasuk juga, jika ada perusahaan yang tidak memberikan THR. “Jelas ada sanksinya jika perusahaan tersebut tidak membayarkan THR. Mengenai waktu libur perusahaan kita belum mendapatkan informasi dari pihak pusat,” ujarnya.

BACA JUGA:  Disnakertrans Buka Posko Pengaduan THR

Meski demikian, Nunung tdak menampik ada pabrik yang sedang bermasalah atau teracam tidak bisa memberikan THR alias akan bangkrut. “Ada beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Subang, namun kita masih melakukan upaya-upaya agar bisa melakukan pembayaran hak-hak untuk pekerja,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Apindo Subang H. Oo Irtotolisi mengatakan, para pengusaha harus menaaati Permenaker mengenai THR. Bahkan dalam surat edaran tersebut, diharapakan para perusahaan sudah membayarkan THR kepada pekerjanya minimal H-7 Lebaran. Mengenai pembayaran THR tersebut juga tergantung dari masa kerja pekerjanya itu sendiri. “Ada hitung-hitungannya, sesuai kebijaka dari perusahaan. Harapan kita semua H-7 Lebaran sudah dibayarkan,” jelasnya.

Dijelaskan Oo, dari keseluruhan perusahaan di Kabupaten Subang ada 900 perusahaan dari skala kecil, sedang dan menengah. Ada beberapa perusahaan saat ini yang kondisinya sedang tidak baik. “THR tetap harus diberikan atau tergantung bagaimna kesepakatan antara perusahaan dan pihak pekerja,” tandasnya.(ysp/ygo/vry)