Semua Vaksin Halal? Ternyata Hanya Dua Merek Yang Lulus Uji MUI

Semua Vaksin Halal? Ternyata Hanya Dua Merek Yang Lulus Uji MUI. (Dok. Isaak Ramdhani/Fin.co.id)
Semua Vaksin Halal? Ternyata Hanya Dua Merek Yang Lulus Uji MUI. (Dok. Isaak Ramdhani/Fin.co.id)

KESEHATAN – Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) sangat menyayangkan pada keputusan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) yang meloloskan beragam merek yang belum terbukti menjadi vaksin halal, sebagai produk untuk menunjang program vaksinasi, juga di dalamnya termasuk vaksin booster.

Pada kenyataannya, dari lima merek yang diizinkan BPOM untuk penggunaan darurat atau emergency use (EUA) yang terbukti halal versi Majelis Ulama Indonesia (MUI), ternyata hanya Coronavac/Sinovac dan Zivifax
Sementara itu, merek lain seperti: Pfizer dan Moderna belum jelas halal atau haramnya, tetapi diperbolehkan untuk vaksin selama dalam keadaan darurat.
Untuk AstraZeneca, jelas dinyatakan oleh MUI, mengandung formula yang diharamkan.
Direktur Eksekutif YKMI , Ahmad Himawan menilai, perihal yang dijelaskan oleh Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi terkait masih digunakannya vaksin yang tidak halal, belum melihat kepentingan rakyat yang lebih mayoritas.
Padahal, penduduk di Indonesia mayoritas muslim, wajib untuk pemerintah dalam memperhatikan aspek halal atau haram suatu produk sebelum diberikan kepada masyarakat mayoritas. Hal tersebut yang sejak awal selalu dilisankan oleh MUI.
“Jumlah jamaah umrah dan haji Indonesia dalam setahun itu hanya 600 ribuan. Sangat jauh kecil sekali dengan jumlah muslim keseluruhan di Indonesia yang harus lebih diprioritaskan,” papar Himawan di Jakarta, Rabu, 12 Januari 2022.
Menurut Himawan, dengan kemampuan produksi vaksin dalam negeri oleh PT Bio Farma yang diketahui dapat mencapai sekitar 250 juta dosis setahun, ditambah lagi dengan kemampuan PT Bio Zifivax yang mencapai 360 juta dosis setahun, sehingga totalnya adalah 600 juta dosis lebih.
“Sedangkan kebutuhan vaksinasi 2022 hanya 300 juta dosis, seharusnya ini yang diprioritaskan,” terang Himawan.
Pada tahun 2022, pemerintah akan melakukan vaksinasi terhadap 234,8 juta jiwa dengan rincian 26,5 juta jiwa yakni anak-anak usia 6-12 tahun, dan 208,3 juta jiwa akan diberikan vaksin booster alias vaksin dosis ketiga.
“Daripada anggaran vaksinasi tahun 2022 ini sebesar 36 juta triliun dipakai untuk membeli vaksin yang belum mendapatkan fatwa halal, bagusnya anggaran tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan vaksin halal dalam negeri,” jelas Himawan.
Selain it, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan mendesak agar pemerintah menyiapkan jumlah dosis vaksin halal yang cukup, supaya umat muslim di Indonesia bisa menggunakannya.
Terutama, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah memutuskan agar program vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat.
“Karena itu yang saya bilang Halalan Thoyiban, atas dasar itu sekali lagi saya ingin menginfokan kepada Pemerintah dan DPR RI kita mendorong menggunakan vaksin yang halal,” ucapnya pada kesempatan yang sama.
Amirsyah juga memaparkan bahwa vaksin halal tersebut menjadi harapan yang dinanti oleh masyarakat Indonesia karena merupakan hajat bersama.
“Vaksin yang halal itu memang merupakan kebutuhan yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia, Itu artinya kita melihat ini merupakan hajat kebersamaan dan jangan ditunda-tunda lagi,” jelas Amirsyah. (Jni)