SUBANG – Aksi protes dilakukan oleh HMI Cabang Subang di DPRD Subang pada Kamis (13/7) menuntut penurunan kepala daerah akibat kekacauan dalam pengelolaan APBD 2023.
Ketua HMI Cabang Subang, M. Alinaba, menyuarakan ketidakpuasan terhadap pengelolaan APBD yang buruk dan berdampak negatif pada berbagai sektor dan masyarakat.
“Pengelolaan APBD yang buruk berdampak pada berbagai sektor dan masyarakat,” seru M. Alinaba.
Baca Juga:RKPD 2024, Sekda Karawang Minta OPD Lakukan Skala Prioritas2.355 Pegawai PPPK di Karawang Resmi Dilantik
Untuk itu Pihaknya menuntut Transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik, reformasi birokrasi, serta penghormatan terhadap supremasi hukum dengan memberikan informasi secara berkala kepada media massa.
“Hentikan kegiatan yang tidak substansial dan tidak bermanfaat, seperti kegiatan refleksi dan peluncuran program yang hanya menghamburkan anggaran,” tegasanya.
Selanjtunya Pihaknya Menuntut Pemerintah Daerah untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan ahli ekonomi, ahli hukum tata negara, ahli administrasi publik, ahli sosial budaya, untuk mendiskusikan potensi, rencana, dan pelaksanaan pembangunan Subang yang berkelanjutan.
“DPRD Kabupaten Subang harus melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan melakukan analisis bersama dengan semua unsur keterwakilan di Kabupaten Subang untuk kebijakan yang tepat,” tegasnya.(ygo/ded)