1.416 Guru non PNS di Jabar Dapat Tunjangan Profesi Rp 1,5 Juta Per Bulan

Bandung – Sebanyak 1.416 Guru Non Pegawai Negeri Sipil (non-PNS) tingkat SMA/SMK/SLB Jawa Barat (Jabar)mendapatkan tunjangan profesi guru sebesar 1,5 juta setiap bulan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Hari ini saya menyerahkan surat keputusan penugasan untuk guru non PNS 1.461 gelombang pertama.Kenapa penting karena ini perjuangan yang sangat panjang bagi guru-guru non PNS untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil), di Bandung, Rabu (29/7).

Menurut Emil, Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar berhasil. Sebab, salah satu provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan persyaratan itu sehingga guru-guru non PNS ini bisa mendapatkan tambahan secara rutin.

Persyaratan secara umum, lanjut dia, berupa tahapan seleksi, kriteria ikut diklat, lulus diklat dan verifikasi bukti guru sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan standar operasional prosedur selama 24 jam dalam jangka satu bulan.

“Perjuangan panjang keadilan ini hari ini kami selesaikan dengan cepat dan akan di kawal oleh Kepala Dinas Pendidikan dan PGRI, FAGI, Dewan pendidikan supaya di Jawa Barat sudah lancar dan mohon di pusatnya juga bisa lancar,” katanya.

Dia juga berharap kepada guru-guru untuk terus beradaptasi dengan perkembangan model pembelajan, salah satunya dengan bisa menggunkan dan mengoperasikan jaringan internet.
Pasalnya, tugas guru bukan hanya mendidik dalam hal kecerdasan cara berpikir saja, melainkan juga harus melatih akhlak, fisik dan kecerdasan spiritual.

“Mudah-mudahan dengan naiknya Kesejahteraan ini bisa membuat kualitas menjadikan pendidikan di Jawa Barat meningkat,” paparnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) lewat Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar telah memberikan sertifikat kepada 1.461 guru honorer non PNS.

“Ini sebuah peristiwa bersejarah 1.461 non PNS yang mendapatkan sertifkat jadi guru. Nanti akan ada cairnya dana sertifikasi,” katanya.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi Pemprov Jabar yang telah bekerja sangat cepat sejak awal proses serifikasi para guru honorer non PNS.

“Saya merasa bahagia, bangga sekarang guru ini mereka sudah pegang sertifikatnya artinya mereka secepatnya akan mendapat gaji tambahan 1.5 juta,” jelasnya.

Kendati demikian, Gus Ahad menyebut, sekitar 23 ribu dan 20 ribu guru honorer berusia di atas 35 tahun belum menjadi PNS. Dia juga berharap kedepannya para guru honorer dapat segera diangkat menjadi Pegawai P3k.

“Ini PR no 1 Dinas Pendidikan disanding dengan urusan kulikulum. Khususnya kurikulum dalam kondisi darurat kesehatan ini hari demi hari akan mendorong terlaksana semuanya,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi mengatakan, penetapan SK tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan guru non-PNS di Jabar.

Menurut ia, guru Non-PNS sebenarnya sudah memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dari APBN, tapi harus ada penetapan SK kepala daerah.

“Sesuai dengan Peraturan Mendikbud, mereka sebenarnya sudah memiliki hak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dari APBN. Hanya tunjangan profesi guru itu pun harus ditunjang dan didukung oleh penetapan surat keputusan kepala daerah tentang penetapan bahwa mereka sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di lingkup Provinsi Jawa Barat,” katanya.

“Maka hari ini menjadi bersejarah. Selamat kepada 1.461 guru honorer non-PNS. Dan kenapa Jawa Barat bisa seperti ini? Karena ini adalah Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi,” imbuhnya.

Salah satu guru penerima SK, Rizki Safari Rahmat, mengatakan, penetapan SK Gubernur Jabar menjadi satu-satunya harapan guru non-PNS untuk mendapatkan tambahan penghasilan.

“Ini hanya satu-satunya harapan tambahan penghasilan disamping honor daerah yang didapatkan Rp 2,040,000 dan sebagai rasa syukur juga guru-guru honorer yang telah berjuang melewati proses sampai kami layak dinyatakan lulus pendidikan profesi guru,” kata Rizki.
“Perjuangannya itu kami bermitra dengan DPRD Jawa Barat, FAGI, PGRI, media, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk medesak mengeluarkan SK Gubernur. Dan setelah pemberkasannya terus kami kawal,” pungkasnya. (rls)