199 Desa Siap Gelar Pilkades Serentak

GELAR SOSIALISASI : Jelang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada Oktober 2019 mendatang, DPMD gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat di semua wilayah Kecamatan JABAR EKSPRES

SOREANG–Pemerintah kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) terus melakukan sosialisasi rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan akan dilaksanakan secara serantak oktober mendatang.

Sebanyak 199 desa di Kabupaten Bandung akan menyelenggarakan pilkades serentak pada Sabtu 26 Oktober 2019 mendatang. Pemetaan terhadap desa-desa yang rawan konflik tengah dilakukan oleh para camat di wilayahnya masing-masing.

Bupati Bandung, Dadang M Naser mengaku bersama para camat tengah membuat daftar inventarisasi masalah desa yang diperkirakan rawan konflik. Selain itu, pihaknya akan menyelenggarakan pemilihan serentak tersebut pada hari Sabtu. ”Kita siap melaksanakan pilkades serentak. Mendagri mintanya hari libur tapi kita akan melaksanakan pada hari Sabtu agar menyerap partisipasi pemilih,” kata Dadang kepada wartawan di Soreang, beberapa waktu lalu.

Menurut Dadang, jika pelaksanaan pilkades diselenggarakan pada hari libur khususnya Minggu. Maka diperkirakan akan sedikit menyerap partisipasi pemilih. Sebab kebanyakan warga pada hari tersebut tengah berdagang. ”Rata-rata hari Minggu, mereka (warga) usaha (dagang) ke berbagai daerah. Untuk menarik angka partisipasi masyarakat pilkades serentak di kabupaten Bandung akan dilaksnakan pada hari Sabtu,” katanya.

Dadang menjelaskan, kalau dilaksanakan hari minggu, kasihan warga yang biasa melakukan aktivitas berjualan. Sedangkan pada hari Sabtu, menurutnya para pedagang bisa mencoblos terlebih dahulu kemudian dipersilahkan untuk berdagang.

Dadang menambahkan, mengantisipasi adanya konflik, pihaknya akan menggandeng Universitas Padjajaran (Unpad) untuk mengawasi proses seleksi pencalonan kepala desa. Terlebih saat ini, diamanatkan dalam aturan yaitu pembentukan panitia di level kabupaten harus dilaksanakan. ”Saya belum sebut desa yang rawan tapi pasti ada. Misal ada sepuluh calon padahal harusnya lima,” tuturnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, keterlibatan akademis dalam pilkades diharapkan bisa meminimalisasi praktik kecurangan dalam penyelenggaraan pilkades. Sehingga, dalam proses seleksi calon kades, pihaknya akan menunjuk kampus Unpad. ”Untuk mengantisipasi ada permainan saat proses seleksi calon kades, Kita akan menggandeng Unpad terlebih sudah ada MOU (perjanjian kerjasama),” pungkasnya. (je/sep)

BACA JUGA:  Unjuk Rasa Warga Munjul Tolak Keputusan Panitia Pilkades