AKJJ Luluskan 130 Wisudawan

Sekda Sumedang Siapkan AKJJ di 270 Desa

SUMEDANG-Sebanyak 130 orang resmi lulus dari Akademi Keluarga Jabar Juara (AKJJ) Kelas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dihelat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sumedang.
Prosesi wisuda dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Herman Suryatman di Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang.

Turut hadir mendampingi antara lain Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Kusmana, Kepala DPPKB Kabupaten Sumedang Ani Gestapiani, dan Analis Pengembangan Program Bina Anak Direktorat Bina Keluara Balita dan Anak BKKBN Mila Yusnita. Hadir pula Camat Rancakalong dan para kepala desa se-Kecamatan Rancakalong serta para pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana).

Herman berpesan kepada para wisudawati untuk mengamalkan ilmu yang diperoleh selama tiga bulan mengikuti akademi. Mantan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini optimistis para wisudawati mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama AKJJ. Hasil akhirnya adalah terjadinya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Sumedang.

“Ini bukan program basa-basi. Ini program sungguhan. Saya meminta Pak Camat Rancakalong untuk menyelenggarakan AKJJ ini di seluruh desa. Mudah-mudahan pada 2021 mendatang AKJJ bisa dilaksanakan di 270 desa yang ada di Kabupaten Sumedang. Saya menunggu para camat untuk mengajukan proposal sekaligus timeline pelaksanaannya. Minggu depan akan kita laksanakan rapat koordinasi pelaksanaan AKJJ di 270 desa yang tersebar di 26 kecamatan,” tandas Herman.

Pria kelahiran Rancakalong ini mengingatkan bahwa proses pengasuhan atau pembentukan sumber daya manusia harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh. Tidak boleh ada kegagalan dalam setiap proses pembentukan SDM berkualitas.

“Gagal ngolah sawah, tiasa diulang. Tapi ngolah SDM, ngolah murangkalih, teu tiasa diulang. Lamun gagal, maka bakal gagal saterasna. Janten, tidak ada kata lain kecuali harus sukses. Dipersiapkan dengan baik. Tidak ada celah sedikit pun untuk gagal dalam mempersiapkan masa depan anak,” ujarnya dalam bahasa Sunda.

Herman menjelaskan, AKJJ sudah sangat sejalan dengan kebijakan percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang. Saat ini, pihaknya mengambangkan inovasi pelayanan publik di tingkat desa dengan nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa atau Sakip Desa. Melalui inovasi ini, setiap kepala desa memiliki tiga indikator keberhasilan utama atau key performance indicator (KPI).

Tiga indikator tersebut meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting hingga 100 persen, dan kepuasan layanan minimal 80 persen. Herman menilai AKJJ merupakan aksi nyata upaya percepatan penurunan sekaligus pencegahan stunting. Karena itu, penting untuk bisa diimplementasikan secara menyeluruh di setiap desa di Kabupaten Sumedang.

“Harus berbasis kinerja. Tidak boleh main-main dalam melayani masyarakat. AKJJ harus hadir di semua desa pada 2021 mendatang. AKJJ bukan teori. AKJJ harus bisa dibuktoskeun. Pok, pek, prak. Dalam pelaksanaannya, tentu perlu ada simplifikasi materi dari 14 modul menjadi lebih sederhana. Saya berharap ada juga akademi serupa untuk para bapak. Dengan demikian, para ayah turut memahami dan bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Kalau perlu, dua kali ngadu bako, semua materi beres,” ungkap Herman.

Disinggung pembiayaan, Herman menegaskan bahwa penyelenggaraan AKJJ tidak harus melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Selain memanfaatkan dana desa, bisa juga berkolaborasi dengan para pihak, baik sektor usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Di sinilah terjadi sharing atau kolaborasi. Ada APBD, private sector, atau swadaya masyarakat. Bahasa kerennya pentahelix, semua pihak berkolaborasi,” tegas Herman.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Kusmana mengaku sangat mengapresiasi inisiatif Kepala Desa Sukahayu dalam penyelenggaraan AKJJ dengan memanfaatkan alokasi dana desa. Ayah Uung, sapaan Kusmana, menilai inisiatif ini menjadi kata kunci keberhasilan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang.

“Ini wujud dukungan luar biasa pemerintah daerah untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah menyadari pentingnya menyiapkan sebuah masyarakat berkualitas mulai dari keluarga. Keluarga berkualitas menghasilkan masyarakat berkualitas. Masyarakat berkualitas menghasilkan bangsa berkualitas,” ungkap Uung.

Keluarga, sambung Uung, merupakan entry point program Bangga Kencana. Dan, pembangunan keluarga berlangsung secara simultan sesuai siklus kehidupan manusia. Dengan demikian, program bergulir dan menyasar calon-calon keluarga atau remaja, keluarga itu sendiri, 1000 hari pertama kehidupan (HPK), hingga lanjut usia (Lansia).

Di bagian lain, Analis Pengembangan Program Bina Anak BKKBN Mila Yusnita menjelaskan, AKJJ merupakan transformasi dari Akademi Keluarga Hebat Indonesia yang digagas Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia IPB University bekerjasama dengan BKKBN pada 2018 lalu. Program ini merupakan edukasi keluarga yang diikuti keluarga yang memiliki anak usia di bawah dua tahun atau ibu hamil untuk pencegahan stunting.

Dalam program ini, sambung Mila, keluarga mengikuti edukasi selama 14 kali pertemuan dengan 14 materi terstruktur. Selama mengikuti kegiatan, keluarga mendapatkan pengetahuan sekaligus praktik pelaksanaan fungsi keluarga yang merupakan materi pokok dalam kegiatan AKJJ. Materi pendukung yang diberikan adalah pengetahuan dan praktik pengasuhan, mengelola keuangan keluarga, perkembangan tugas keluarga di periode 1000 HPK, dan menjadi pribadi tangguh dalam keluarga.

“BKKBN dan IKK IPB menyusun model, mengembangkan pilot project. Selanjutnya, pemerintah daerah mengadopsi program ini untuk dilaksanakan di daerah masing-masing. Menurut catatan kami, pada saat ini baru berlangsung di Jawa Barat. Salah satunya di Kabupaten Sumedang ini. Kami berharap ke depan bisa berlangsung secara nasional. Dengan demikian, upaya percepatan penurunan stunting bisa berjalan lebih efektif,” terang Mila.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kabupaten Sumedang Ani Gestapiani menjelaskan, pemilihan Desa Sukahayu sebagai tempat bergulirnya AKJJ tidak lepas dari adanya penetapan 10 desa prioritas percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sumedang. Ke-10 desa tersebut merupakan daerah dengan prevalensi tinggi se-Kabupaten Sumedang.

“Kami terus berupaya melakukan akselerasi penanggulangan stunting. Salah satunya melalui AKJJ di 10 desa prioritas. Kami juga memiliki istrumen lain melalui Sakip Desa. Upaya-upaya ini mengantarkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan program penanganan stunting terbaik di Jawa Barat,” ungkap Ani.(rls/sep)