5 Desa di Bandung Barat Tak Bisa Akses Internet

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) KBB, Ludi Awaludin.

Pemkab Usulkan Pembangunan BTS

NGAMPRAH-Di era informasi digital, masyarakat di lima desa wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) tidak bisa mengakses informasi melalui jaringan seluler dan internet. Hal itu disebabkan di lima daerah itu tidak memiliki Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal komunikasi, sehingga di lima daerah itu mengalami blank spot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatikan (Diskominfo) KBB, Ludi Awaludin mengatakan masyarakat di lima desa itu kesulitan menerima informasi dari jaringan internet. Bahkan, untuk berkomunikasi via telepon dan SMS pun harus daerah yang memiliki mencari sinyal seluler.

“Karena tidak ada tower BTS itu, masyarakat kesulitan melakukan komunikasi melalui jaringan seluler,” kata Ludi kepada Pasundan Ekspres saat ditemui di Ngamprah, Senin (3/2).

Untuk mengatasi blank spot di lima desa itu, lanjut dia, Pemkab tengah mengupayakan pembangunan BTS melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Sehingga, masyarakat di lima desa itu bisa menerima manfaat jaringan seluler. “Saat ini, kami tengah mengajukan permohonan pembangunan BTS Kemkominfo untuk wilayah blank spot tersebut, agar dibangunkan lima BTS,” ungkapnya.

Ludi menjelaskan secara teknis BTS akan langsung dibangun oleh Kemkominfo. Sementara, Pemkab hanya menyediakan lahan milik pemerintah dan juga proses perizinan. “Setelah selesai dibangun, nanti teknisnya akan dikerjasamakan dengan sejumlah provider,” jelasnya.

Bantuan BTS dari pusat tersebut, kata Ludi, sangat membantu untuk efisiensi APBD. Sebab untuk harga 1 unit BTS bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 2 miliar. “Anggaran untuk mendirikan BTS itu cukup mahal bisa mencapai Rp 2 miliar/unit. Jika ini terwujud, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses jaringan seluler,” ungkapnya.

Dia menyebutkan saat ini jumlah BTS seluler mencapai 170 unit yang tersebar di wilayah KBB. Mayoritas dimiliki pihak provider seluler. “Selain bisa membuka askesbilitas telekomunikasi masyarakat, keberadaan jaringan seluler ini bisa membantu meningkatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar,” ucapnya.

Dewan Pembina Relawan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) KBB, Riksa Fifqy Fuadi mendorong pemerintah untuk menyediakan akses telekomunikasi bagi masyarakat. Pasalnya, penyediaan jaringan seluler dan internet merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Akses telekomunikasi memudahkan masyarakat berkomunikasi dengan dunia luar. Bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti jual beli online melalui media sosial maupun toko online,” kata Riksa.

Dia menjelaskan ada dua kategori blank spot yakni blank spot voice dan blank spot data. Untuk lima desa itu masuk kategori daerah blank spot yang tidak memiliki keduanya. “Kita berharap tidak ada lagi daerah blank spot di KBB,” pungkasnya.(sep/dan)