Aliansi Ormas Demo di Gedung DPRD Bandung Barat, Tolak RUU HIP dan Omnibus Law

Gedung DPRD Bandung Barat
PENGAMANAN: Aparat keamanan mengawal ketat masa aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD KBB. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

PADALARANG-Ribuan massa yang mengatasnamakan Aliansi Ormas, OKP dan LSM se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) aksi unjukrasa ke Gedung DPRD Bandung Barat. Aksi mereka untuk menolak terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ribuan massa itu dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI. Aparat menutup pintu gerbang Gedung DPRD Bandung Barat, sehingga para demontrans berorasi di Jalan Raya Padalarang.

Massa menyerukan tentang penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), mendukung penuh sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI), menolak dengan keras Neo Komunisme dan meminta membatalkan RUU Omnibus Law.

Baca Juga: Bongkar Pasang Formasi, Bupati Kabupaten Bandung Barat Harus Jauhi Transaksional

“Kedatangan kami di sini meminta petisi dari para wakil rakyat, jangan sampai menyetujui RUU itu. Karena ini sangat berbahaya menyangkut ideologi bangsa ini,” ujar Ketua Markas Daerah Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Jabar, Deni.

Oleh sebab itu, aliansi mendorong DPRD KBB untuk segera menandatangani petisi tersebut dan menyampaikannya ke DPR RI. Karena hingga saat ini, kata Deni pembahasan RUU tersebut masih berjalan di DPR RI.

Ia menegaskan, apabila aspirasi yang akan disampaikan para wakil rakyat ini tidak digubris oleh DPR RI maka aliansi akan mengerahkan massa lebih banyak lagi. “Kami tidak segan-segan akan bawa massa lebih banyak lagi kalau suara kami tidak didengar,” tegasnya.

Ketua DPRD KBB Rismanto berjanji akan menyampaikan aspirasi dari Aliansi Ormas, OKP dan LSM KBB. Pada intinya, Dewan KBB satu visi dengan MUI dan yang diserukan aliansi. “Kami sepakat di dewan, untuk mendesak agar RUU itu dikeluarkan dari Prolegnas. Kami juga punya sikap yang sama dengan MUI, terkait RUU itu,” katanya. (eko/sep)