Belajar Tatap Muka Masih Tahap Verifikasi Sekolah

MEETING ZOOM: Kepala Bidang SMP Disdik KBB, Dadang A Sapardan saat meeting zoom dengan para kepala sekolah. EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

NGAMPRAH-Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menerima pengajuan kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka dari sekolah negeri tingkat SMP. Sementara untuk SMP swasta sudah ada dua sekolah yang mengajukan surat ke satuan gugus tugas (Satgas) Covid-19 KBB yang siap melakukan kegiatan belajar tatap muka.

“Untuk SMP negeri belum ada yang mengajukan kesiapan belajar tatap muka, tapi kalau SMP swasta ada yang siap. Yaitu SMP BAIS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang dan Nurul Fikri di Lembang,” ucap Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdik, KBB, Dadang A Sapardan usai meeting zoom dengan para kepala sekolah, Selasa (8/9).

Dadang mengatakan, pembukaan pembelajaran tatap muka di tingkat SMP di era adaptasi kehidupan baru (AKB), harus berdasarkan persetujuan orang tua siswa dan pengajuan sekolah. Kemudian dilakukan verifikasi oleh pengawas dengan melibatkan verifikator dari Disdik dan Dinas Kesehatan. Petugas Disdik memantau dari aspek kesiapan kurikulum dan sistem pengajaran, sementara Dinkes menilai dari protokol kesehatannya. “Mekanismenya seperti itu, sekolah mengajukan permohonan kegiatan tatap muka ke gugus tugas, lalu di disposisikan ke Disdik dan Dinkes untuk verifikasi,” sambung Dadang.

Disdik harus memastikan bahwa kurikulum, SOP di sekolah dari sisi kelengkapan sarana pendukung, dan pembagian belajar, harus aman. Sebab aturan belajar tatap muka yang diperbolehkan adalah jumlah siswa maksimal satu kelas hanya 18 orang dan belajar 4 jam. Sekolah harus mengatur skema pola belajar siswa kelas 7, 8, dan 9, menyesuaikan dengan jumlah kelas agar tidak terjadi kerumunan.

Disebutkannya, di KBB terdapat total 188 sekolah jenjang SMP, terdiri dari SMP negeri 77 dan SMP swasta sebanyak 111. Jumlah SMP negeri regular ada sebanyak 67, SMP negeri terbuka 10, SMP swasta kurikulum nasional 107, dan SMP swasta kurikulum internasional dengan istilah satuan pendidikan kerja sama (SPK) 4 sekolah. Jumlah total siswa aktif yang terdata mencapai 61.933 siswa.

Disinggung soal bantuan kuota internet bagi siswa dari Kementerian Pendidikan, pihaknya masih menunggu informasi terbaru. Pihak sekolah sejauh ini sudah memverifikasi nomor HP siswa dan diinput sehingga bantuan bisa tepat sasaran. “Pastinya bantuan kuota internet itu sangat membantu siswa untuk belajar daring, sementara untuk yang tidak punya HP kami dorong agar belajar luring (luar jaringan) atau pola visitasi guru ke rumah siswa,” imbuhnya.(eko/sep)