Belum Ada Izin, DPRD Bandung Barat Rekomendasikan Tutup Hotel Aura

SIDAK: Komisi I DPRD KBB melakukan inspeksi mendadak ke pembangunan Hotel Aura di Lembang, Kamis (20/2). EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

LEMBANG-Langkah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), merekomendasikan untuk penghentian sementara pembangunan beberapa pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) patut diapresiasi. Seusai melakukan sidak Kamis (20/2), merekomendasikan untuk melakukan penutupan atau penghentian perijinan.

“Setelah kita sidak tadi, kita menekankan di Minggu ini hotel Aurora I harus menyelesaikan izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, izin pariwisatanya ke Dinas Lingkungan Hidup dan dinas pariwisata.

Jika di Minggu ini perizinan tidak diselesaikan, kita akan merekomendasikan penutupan Aurora I, Aurora II kita dengan tegas proyek itu harus dihentikan mulai hari ini (20/2), pemilik sudah menyanggupi dan mereka akan mulai mengurus izin lingkungan hidup serta melakukan kajian, apakah di lokasi tersebut bisa dibangun atau tidak, Kita akan merekomendasikan ke Satpol PP KBB untuk menghentikannya,” ujar Ketua Komisi I DPDD KBB, Wendi Sukmawijaya.

Selain itu, Wendi mengatakan Komisi I juga akan merekomendasikan pembanguan Noah Park apabila tidak mengikuti saran dari Komisi I.

“Memang betul ada 6500 lokasi di Zona L 1 sesar lembang yang tengah di bangun, namun mereka akan menggeser dari Zona L1, di zona itu tidak akan di bangun. Kita menyarankan jangan dulu ada kegiatan cut and fill hingga selesai perda KBU, jika ada kegiatan di sana kita akan merekomendasikan ke Satpol PP untuk menghentikannya,” ujarnya.

Jangan Ada Pembangunan sebelum Ada Izin

Wendi mengungkapkan, langkah Komisi I merupakan langkah untuk melakukan penataan di KBU, menurutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyarankan jangan dulu ada pembangunan di wilayah KBU sebelum disempurnakan. “Yang sedang berjalan harus dihentikan Sebelum ada versi perdanya betul-betul sudah selesai” ucapnya.

Wendi menambahkan, Dinas Perijinan KBB harus selektif dalam mengeluarkan perijinan. Pasalnya, Gubernur Jawa Barat tengah melakukan penyempurnaan peraturan Pengendalian KBU sebagai kawasan strategis Jawa Barat. Dan komisi I mendukung penyempurnaan Perda KBU agar pembangunan di KBU dapat terkendali.

“Justru itu dinas perizinan juga diharapkan agar selektif mengeluarkan perizinan terutama setelah ada imbauan dari pak Gubernur tentang penyempurnaan atau revisi Perda KBU.

Kami mendukung penyempurnaan Perda KBU itu, biar nanti pembangunan di wilayah KBU tetap tertata dengan benar lah tidak seperti sekarang seolah asal-asalan,” pungkasnya.(eko/sep)