Dewan Segera Selidiki Intimidasi Kades di KBB, Pelaku Klaim Timses Bupati

PADALARANG–Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat akan segera menyelidiki terkait kasus dugaan intimidasi terhadap sejumlah Kepala Desa oleh pihak yang mengklaim sebagai pihak tim sukses Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi III, Piter Tjuandys saat dihubungi, Minggu (24/03).

Menurutnya, Dewan akan segera menyelidiki masalah tersebut, agar dikemudian hari tidak menjadi masalah hukum yang bisa menjerat kepala desa. Pasalnya, kausu ini menjadi insiden memalukan adanya intimidasi yang mengaku-ngaku timses Bupati Bandung Barat terhadap kepala desa jelang pencairan alokasi dana desa (ADD). “Kami akan membentuk tim untuk menyelidiki kebenaran itu. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan menjadi trauma bagi kepala desa,” tegas Piter.

Politisi Demokrat ini meminta agar para kepala desa tak sungkan untuk menyebut nama oknum timses kepada dewan yang telah melakukan intimidasi. Bahkan, ia meminta para kepala desa jangan takut dengan intimidasi sejumlah oknum timses tersebut, lantaran dalam proses pembangunan desa yang didanai oleh ADD lebih diutamakan dikerjakan oleh swakelola masyarakat. “Pembangunan desa yang dananya dari ADD adalah program pemerintah pusat dari mulai zaman Pak SBY hingga sekarang Pak Jokowi. Jadi tidak ada kaitannya dengan APBD KBB, ini yang mesti diluruskan agar bisa dikerjakan secara swakelola,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Wandiana membenarkan, jika pihaknya menerima laporan dari para kepala desa soal ancaman yang mengaku dari Timses Bupati Bandung Barat tersebut. “Ya betul, ada beberapa desa yang sudah lapor (soal ancaman). Dari DPMD sudah ada pengarahan dan surat edaran kaitan dengan bantuan keuangan. Intinya harus sesuai Perbub tentang bantuan keuangan dan aturan pelaksanaan program,” kata Wandiana, Minggu (24/3).

Wandiana menyebutkan, setiap pengerjaan proyek pembangunan di desa, diprioritaskan melalui swakelola oleh masyarakat dan bukan dikerjakan oleh pihak ketiga. “Kami juga sudah menyampaikan ke tingkat kecamatan dan desa bahwa dalam pelaksanaan Dana Desa ini harus ada pendampingan serta arahan dari pihak Kejaksaan. Supaya kepala desa tenang dan aman dalam menggunakan Dana Desa,” katanya.

Dia menyebutkan DPMD pernah mengundang para kepala desa hadir di Kejari Bale Bandung dalam rangka sosialisasi TP4D (Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Pasalnya, engelolaan keuangan desa yang akuntabilitas harus memenuhi persyaratan yang benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan/penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. “Jadi spj itu harus sesuai dengan pertanggung jawaban, pertanggung jawaban harus sesuai dengan pelaporan, pelaporan harus sesuai dengan penatausahaan/pencatatan selanjutnya pencatatan harus sesuai pelaksanaan serta pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan,” katanya.

Wandiana meminta seluruh kepala desa harus lebih teliti dan hati-hati dalam mengerjakan setiap pembangunan. Jika ada kasus yang meminta persentase sekian dari proyek, maka kepala desa akan sulit mempertanggung jawabkan segala proyek yang sudah dikerjakan. “Kalau memberikan persentase proyek, bagaimana nantinya kepala desa dalam mempertanggung jawabkan Dana Desa tersebut,” terangnya.

Tahun ini, kata dia, nilai dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bandung Barat naik signifikan yakni mencapai angka Rp 241 miliar, lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 198 miliar. Selain itu, pemerintah pusat juga mengucurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 120 miliar lebih besar dari tahun lalu yang hanya Rp 119 miliar. Jika ditotal anggaran Dana Desa dan ADD tahun ini mencapai Rp 361 miliar bagi 165 desa di seluruh Kabupaten Bandung Barat.

“Tahapan pencairan Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap selama setahun. Untuk tahap pertama dapat dicairkan 20 persen. Tahap kedua sebesar 40 persen dan tahap ketiga sebesar 40 persen. Semuanya akan ditransfer ke masing-masing rekening desa. Beberapa desa menerima bantuan bervariatif bahkan yang tertinggi bisa mencapai Rp 3 miliar per desa. Karena ada dua sumber yakni Dana Desa dan ADD. Semuanya dari APBN pusat,” pungkasnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sejumlah kepala desa di KBB dikabarkan mendapat intimidasi dari pihak yang mengaku timses Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna. Bentuk intimidasi tersebut berupa ancaman agar segala pekerjaan proyek harus dilakukan oleh kelompok yang mengklaim timses bupati tersebut. Bila tidak, maka dana desa tidak akan cair. Ancaman tersebut diterima sejumlah kepala desa melalui pesan WA.

Sejumlah kepala desa pun saat ini dikabarkan kebingungan lantaran khawatir bila proyek dikerjakan oleh pihak yang tidak profesional serta bertanggung jawab, bisa berujung pada kasus hukum. Beberapa kepala desa pun memilih tidak mengurus dokumen pencairan dana desa bila pada akhirnya akan menimbulkan masalah hukum. (sep)