Efisiensi Anggaran Fokus Penanganan Pandemi Covid-19

NGAMPRAH-Penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, butuh tenaga ekstra seluruh elemen masyarakat dan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Pasalnya pandemi yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini, telah memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan, termasuk perekonomian masyarakat.

Sehingga hal ini berdampak pula pada pendapatan daerah, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) KBB, Asep Wahyu FS mengatakan pandemi yang tidak terprediksikan ini mengharuskan Pemerintah untuk mengatur kembali kebijakan anggaran, terutama untuk penanggulangan pandemi dan dampaknya.

RAPAT KOORDINASI: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat rapat koordinasi bersama Forkpimda untuk membahas evaluasi penanganan pandemi Covid-19.

Salah satunya dengan melakukan Refocusing program untuk dana kesehatan dan bantuan sosial di tahun anggaran 2020.

Dia menjelaskan sesuai intruksi Presiden melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang mengharuskan adanya pengalihan semua anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19.

Kebijakan refocusing untuk realokasi anggaran dan menunda belanja daerah yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19. “Kebijakan refocusing itu program, bukan anggarannya. Anggaran yang tidak penting harus dikeluarkan dan disimpan di belanja tak terduga (BTT), sehingga terdapat anggaran sebesar Rp224 miliar untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19,” kata Asep kepada Pasundan Ekspres, belum lama ini.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga membatalkan semua Dana Alokasi Khusus (DAK) di semua SKPD, terkecuali DAK di Dinas Kesehatan sebesar Rp 84 miliar yang difokuskan untuk penangan Covid. Seperti untuk pengadaan alat rapid tes, pembuatan ruang isolasi dan peralatan pendukung di setiap Rumah Sakit rujukan.

“Dari sisi aturan diperbolehkan, untuk perubahan parsial 1 sampai 7 APBD murni. Perubahan itu kita laporkan di APBD perubahan 2020 ke badan anggaran DPRD. Dan sudah clear tidak ada permasalahan,” ungkapnya.

Sementara untuk menutupi pendapatan daerah yang dipastikan turun, lanjut dia, Pemkab menurunkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dari Rp614 miliar turun menjadi Rp418 miliar atau berkurang sebesar Rp195 miliar.

Pasalnya, pendapatan bagi hasil dari Pemprov Jabar seperti dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak air tanah dan lainya dihentikan sementara untuk penangan Covid. “Perubahan target ini bagian dari refocusing untuk menutupi turunnya pendapatan. Karena pendapatan dari PBB, pajak hotel restoran, dan wisata yang manjadi sumber pendapatan andalan kabupaten kota dipastikan turun terdampak pandemi,” jelasnya.

Selain itu, kata Asep, pemerintah juga melakukan efesiensi anggaran dengan mengurangi belanja daerah yang bersifat tidak penting selama kondisi pandemi. Seperti mentiadakan perjalanan dinas, kunjungan kerja, bimbingan teknis dan lainya. “Bagian keungan harus mengontrol ketat setiap belanja daerah, agar belanja lebih efektif dan fokus pada penanggulangan pandemi,” ujarnya.

Adapaun nilai anggaran yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil Refocusing tersebut, sebesar Rp121 miliar yang digunakan untuk dana PSBB, penyemprot disinfektan, honorarium dan bantuan sosial untuk 46 ribu warga misbar (miskin baru). “Sementara jika total jumlah penerima bansos sekitar 400 ribu KK atau 80 persen warga KBB yang mendapat bantuan dampak Covid dari berbagai sumber,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk pemulihan perekonomian di tengah pandemi ini, Pemkab Bandung Barat menyiapkan anggaran Rp 12 miliar. “Situasi pendemi ini, tidak hanya bertumpu pada sektor kesehatan, melainkan harus berbarengan dengan sektor ekonomi,” kata Sekretaris Daerah KBB, Asep Sodikin.

Anggaran tersebut, kata dia, dialokasikan untuk menggeliatkan kembali perekonomian dari beberapa bidang seperti pertanian, peternakan, pariwisata, dan UMKM. “Bantuan bisa berbentuk stimulus langsung kepada pelaku UMKM, petani, atau peternak. Bisa pula dalam bentuk padat karya,” ujarnya.

Operasi Yustisi Tingkatkan Disiplin Masyarakat Terapkan Prokes

Secara terpisah, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna gencar mengimbau masyarakat agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19. Salah satunya dengan melakukan operasi yustisi penegakan prokes bersama Kapolres Cimahi AKBP M Yoris Maulana Yusuf Marzuki dan Dandim 0609/Cimahi Letkol Kav Tody Wahyudi di kawasan Alun-alun Lembang, beberapa waktu yang lalu.

Operasi menyasar warga masyarakat serta pengguna kendaraan bermotor baik roda dua ataupun empat, khususnya yang tidak mengenakan masker.”Kami akan terus berkeliling mengadakan razia seperti ini, agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat segera terputus,” kata Aa Umbara.

Bupati meminta masyarakat tetap patuh pada anjuran pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan usai beraktivitas, dan menjaga jarak untuk menghindari kerumunan. Sebab dengan metode seperti itu maka penyebaran Covid-19 bisa diminimalisasi.

“Operasi yustisi gabungan ini untuk lebih meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Mereka harus sudah sadar untuk memakai masker saat beraktivitas ke luar rumah. Dan alhamdulillah kesadaran dan kedisiplinan masyarakat lebih meningkat meskipun belum maksimal karena masih ada pengguna jalan dan warga yang belum taat,” ungkapnya.

Ia pun meminta warga yang tidak mengenakan masker untuk dicatat datanya oleh petugas lalu diberi masker untuk dipakai. Pencatatan biodata untuk traking dan juga sebagai base data, sehingga ketika yang bersangkutan terus melanggar maka akan ketahuan dan bisa diberi sangsi karena dianggap tidak patuh. “Sekarang sanksinya masih teguran lisan, tapi kalau masih membandel bisa diberi sanksi sosial. Secara keseluruhan, saya melihat kesadaran masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 sudah meningkat,” tuturnya.

Dia pun meminta agar kedisiplinan terus dijaga meski KBB kini sudah kembali ke zona oranye dari asalnya merah. Itu artinya risiko penularan Covid-19 kategorinya sedang. Protokol kesehatan ini harus terus disosialisasikan supaya KBB bisa menjadi zona hijau, yang selama ini belum pernah tercapai. “Sekarang Bandung Barat sudah turun menjadi zona oranye dari zona merah. Mari wargi Bandung Barat, bersama sama kita tegakan protokol kesehatan agar Kabupaten Bandung Barat tetap tertib, aman dan kondusif,” pungkasnya.(adv/sep)