PADALARANG-Peminjaman dana sebesar Rp 285 dari PT Sarana Multi Insfrastruktur (SMI) Persero, untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta untuk ditunda sementara. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan saat dihubungi, Senin (13/4).
Menurutnya, penundaan pinjaman itu bukan serta merta Pemkab menghentikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, tetapi menunda dan tidak menjadikannya prioritas tahun ini. “Kita ketahui kebutuhan untuk penanggulangan Covid-19 ini, sangat panjang dan membutuhkan anggaran yang signifikan. Ditambah potensi pendapatan asli daerah (PAD) kita juga akan mengalami penghambatan ekses dari pandemi Covid-19 ini,” katanya.
Pihaknya meminta Pemkab Bandung Barat untuk lebih fokus menangani penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat. Bahkan, dalam Perppu 1/2020 dan Perpres 54/2020, disebutkan bahwa dalam penanganan Covid-19 harus dilakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah, untuk kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas, tak terkecuali belanja infrastruktur.
Baca Juga:Penjualan Sayuran Online Naik 100 PersenWaspadai DBD, Tercatat 125 Kasus di Cimahi
Menurut Politisi PKS ini, tak ada cara melainkan melakukan perombakan APBD untuk mendukung tiga fokus kegiatan dalam kondisi pandemi ini. Pertama soal kesehatan, kedua jaring sosial ekonomi masyarakat, dan ketiga penyelamatan sektor usaha di daerah.
“Pinjaman daerah ke PT. SMI menjadi tidak prioritas lagi hari ini. Karena nyawa rakyat KBB lebih penting. Mumpung proses lelang belum selesai, belum ada kontrak dengan pihak ke tiga, jadi aman untuk melakukan penundaan, anggaran pembayaran bunga pinjaman yang sudah dianggarkan bisa digeser untuk penanganan Covid-19,” kata Bagja.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Panja Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Iwan Setiawan. Menurutnya, wabah Covid-19 berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat di KBB. Menurutnya, dampak yang dirasakan tak hanya dari segi kesehatan, namun juga berdampak pada situasi perekonomian yang terus mengalami penurunan. “Hari ini masyarakat sudah mulai merasakan bagaimana ekses ruang gerak dibatasi atau social distancing, usaha yang tidak lancar, gelombang buruh yang mulai dirumahkan, kebutuhan akan pangan yang semakin dirasa sulit karena daya beli menurun,” kata Iwan.
Untuk itu, ujar Iwan, Pemkab Bandung Barat harus berani memangkas sejumlah pos anggaran yang dinilai tak lagi prioritas di tahun ini, demi penyelematan Covid-19 khususnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh lapisan masyarakat. “Konsekuensinya pemda atau gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19, harus berani memangkas sejumlah anggaran yang dianggap kurang prioritas, termasuk menunda anggaran untuk infrastruktur (pinjaman ke PT SMI). Karena anggaran lebih dipentingkan bagi penanganan kesehatan dan ekonomi warga,” kata Iwan yang juga Anggota DPRD KBB sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat KBB.