Indonesia Berpotensi jadi Poros Maritim Dunia

POROS MARITIM: Seminar Nasional Pasis Sesco AU A-55 tahun 2018 bertema Pembangunan Network Centric Operation (NCO) Untuk Mendukung Program Poros Maritim Dunia (PMD) di Sesco AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/10). EKO SETIYONO/PASUNDAN EKSPRES

BANDUNG BARAT-Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Sekreteris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja dalam Seminar Nasional Pasis Sesco AU A-55 tahun 2018 bertema Pembangunan Network Centric Operation (NCO) Untuk Mendukung Program Poros Maritim Dunia (PMD) di Sesco AU Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (23/10).
“Bahasan dalam seminar kali ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan presiden, bahwa dengan ada revolusi teknologi yang begitu cepat, mau tidak mau, kita harus ikut, kalau enggak, kita akan ketinggalan,” katanya.

Dia mengatakan, strategi NCO dilandasi oleh pemikiran bahwa Indonesia adalah bangsa maritim yang hidup di negara kepulauan terbesar di dunia, dimana 2/3 wilayahnya adalah lautan dan memiliki banyak kekayaan sumber daya laut, serta letak geografis yang strategis sebagai modal potensial untuk menjadi negara maritim yang kuat di kawasan samudra hindia dan fasifik.

“Harfiah NCO adalah menyatukan sistem kendali, sistem persenjataan, sistem sensor di dalam satu platform, selama ini kan masih tersebar. Jika NCO ini telah dijalankan, maka Panglima pun bisa mendapatkan informasi lebih cepat sehingga bisa memberikan putusan yang lebih cepat pula,” tuturnya.

Menurut dia, strategi TNI tersebut dijalankan dalam rangka mewujudkan salah satu dari 7 misi pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

“Pemerintah telah menetapkan lima pilar utama dalam operasionalisasi strategi poros maritim dunia. Penetapan lima pilar tersebut mengindikasikan bahwa program poros maritim dunia tidak hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi kelautan, namun juga memperhitungkan sektor pertahanan maritim sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara keamanan lingkungan yang kondusif dan menguntungkan bagi kelancaran dan keberhasilan pencapaian poros maritim dunia,” jelasnya.

BACA JUGA:  BKKBN All-Out Perang Melawan Covid-19

Di tempat yang sama, pengamat militer Connie Rahakandini Bakri mengatakan, NCO adalah salah satu konsep besar yang kelihatan mudah namun kenyataannya tidak mudah dilaksanakan. Sebab menurut dia, banyak yang tidak memahami bahwa selain negara poros maritim dunia, Indonesia juga sebagai poros dirgantara dunia.

“Paparan Dirjen Menhan tadi hanya menyampaikan poros maritim dunianya, padahal dalam era perang modern, bagaimana pun juga Navi itu ada potensi udara. Menurut saya ada budaya dirgantara yang harus dihidupkan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia menyampaikan, masalah NCO masih kompleks karena pemahaman menjadi negara poros maritim ini belum jelas, mesti ditentukan kapan akan dijalankan serta wajib didukung oleh teknologi pertahanan yang harus jelas.

“Jika Indonesia non blok countries maka harus non blok. Tapi, faktanya kan sekarang lebih ke NATO padahal dalam strategis NCO-nya ada ke NATO dan non NATO, seperti Cina dan Rusia. Setiap negara termasuk Indonesia perlu senantiasa menyesuaikan anatomi postur pertahanan negara yang menjadi suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari,” terangnya.

Sementara itu, Komandan Sesko AU Marsekal Muda TNI Donny Ermawan menerangkan, Seminar Nasional merupakan sarana ilmiah bagi para siswa Pasis Sesko AU untuk memberikan kontribusi nyata melalui penuangan pemikiran sesuai dengan tema yang telah ditetapkan lembaga.

“Tema ini dipilih karena pada saat ini NCO telah menjadi kepentingan utama setiap organisasi militer dunia. TNI AU sebagai alat negara di bidang pertahanan bertugas menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayah udara nasional,” bebernya.
Dia menambahkan, salah satu unsur penting yang bisa mewujudkan upaya tersebut adalah penetapan sistem interoperability pada semua unsur alutsista dan sistem pertahanan TNI AU.

“TNI AU sebagai bagian integral dari TNI harus Dapat menyusun dan mengembangkan strategi serta konsep operasi yang tepat dalam penggunaan sistem interoperability pada alutsista sehingga pembangunan NCO bisa terwujud dalam rangka mendukung keamanan nasional dan berjalannya program PMD,” tandasnya.(eko/din)

BACA JUGA:  Iti, Korban Jatuhnya Crane Belum Dapat Santunan