Kabupaten Bandung Barat Bertekad Pertahankan WTP

PRESTASI: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara didampingi Ketua DPRD, Rismanto menunjukkan bukti sertifikat raihan WTP untuk pertama kalinya dari BPK pada tahun lalu.

Tertib Aset dan Laporkan Keuangan jadi Bagian Penting

Kabupaten Bandung Barat (KBB) bertekad untuk tetap mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) KBB Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Seperti diketahui, KBB baru pertama kali meraih WTP sejak 13 tahun berdiri. Itu pun setelah Kabupaten yang dikenal banyak orang dengan destinasi wisatanya itu, berada di bawah kepemimpinan Bupati Aa Umbara Sutisna dan Wakil Bupati Hengky Kurniawan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Agustina Piryanti mengatakan salah satu upaya mempertahankan raihan WTP yakni dengan pemutakhiran piutang. “Kita terus melakukan upaya pemutakhiran piutang, karena itu juga kan bentuk perbaikan pengelolaan laporan keuangan,” ungkap Agustina saat dihubungi, Selasa (1/12).

Upaya lainnya kata Agustina yakni sistem pengendalian internal. Yakni setiap Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) wajib merapihkan laporan belanja. “Yang ke dua, dari sistem pengendalian internal harus ada pembinaan. Di setiap dinas seperti belanja kebutuhan untuk kegiatan itu ada SOP, semua pelaporan pelaksanaan kegiatan juga harus dirapihkan. Artinya ada pengawasan melekat secara berjenjang,” tuturnya.

PENATAAN: Pemkab Bandung Barat memasang plang kepemilikin lahan Pacuan Kuda di Desa Kayu Ambon Lembang.

Upaya ketiga yakni review kegiatan oleh Inspektorat. Inspektorat bakal menilai transparansi pelaporan keuangan pada agenda kegiatan yang dilakukan setiap SKPD. “Pandangan inspektorat bagaimana untuk kegiatan SKPD dan pelaporan keuangannya. Jadi kalau ada kekeliruan bisa dideteksi sedini mungkin. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari mulai penganggaran, perencanaan, sampai tanggung jawab semua ada aturannya,” bebernya.

Menurut Agustina, perapihan pengelolaan aset daerah dan perapihan laporan keuangan merupakan komponen penting di dalam mempertahankan WTP. “Sehingga tertib aset dan pengamanan aset menjadi bagian penting dari upaya-upaya mempertahankan WTP. Pak Bupati itu selalu mengingatkan melalui Pak Sekda melakukan pembinaan baik ke pengendalian internal dan perangkat daerah untuk taat perundangan,” katanya.

Saat ini pihaknya masih terus melakukan proses perapihan aset daerah terutama yang berbentuk bidang tanah dengan mengajukan penyertifikatan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2020, pihaknya menargetkan 85 bidang tanah yang merupakan aset Pemkab Bandung Barat bisa disertifikatkan. Sementara pada tahun 2019, pihaknya sudah melakukan sertifikasi 55 bidang tanah dari total 1.735 bidang tanah. “Kalau aset masih berproses, sudah mengajukan berapa bidang untuk disertifikatkan ke BPN. Tahun 2020 ini, kita targetkan 85 bidang yang disertifikasi. Eksisting 2019 itu setelah saya hitung ulang ada 55 sertifikat dari total 1.735, jadi sekitar 3,17 persen realisasinya. Sampai bulan November kemarin ada tambahan 5 sertifikat,” jelasnya.

Pihaknya berharap semua SKPD bisa melakukan tertib administrasi agar raihan WTP KBB bisa tetap dipertahankan pada tahun ini. “Pak Bupati memberikan arahan khusus untuk akuntabilitas semua dinas. Adanya kepatuhan selalu diingatkan melalui Pak Sekda,” pungkasnya.

Seperti diketahui, jenis aset terbagi dua bagian yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Untuk aset tidak bergerak meliputi, tanah, bangunan gedung, jalan, jembatan, instalasi jaringan. Sementara aset bergerak terdiri dari mesin, kendaraan, peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga).(adv)