Kapolri: Pilkada Serentak 2020, Polisi Harus Netral

BERIKAN ARAHAN: Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan kepada jajaran Polri pada pembukaan Rakernis Pom TNI bersama Propam Polri di Sespim Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/3). EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

LEMBANG-Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan kepada jajaran Polri agar bersikap netral pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Selain itu, angngota Polri harus turut serta membantu menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri pada saat pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pom TNI bersama Propam Polri di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/3).

“Propam sebagai bagian dari Polri memiliki fungsi pengawasan internal dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat. Khususnya dalam menjaga dan mengawasi netralitas anggota dan ASN Polri pada pelaksanaan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020,” kata Idham dalam sambutannya.

Lebih jauh dia menyampaikan, maksud dan tujuan Rakernis kali ini untuk memberikan gambaran implementasi strategis Propam Polri dalam rangka menjamin netralitas dan mendukung pengamanan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020.

“Kegiatan ini untuk penyamaan visi, persepsi, interprestasi, melalui pencerahan dan diskusi di bidang pengawasan internal serta menjadi pedoman pelaksanaan tugas Propam Polri. Sehingga dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020 berjalan kondusif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Idham juga berpesan kepada angota Polri harus ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di internal maupun dalam bermasyarakat. “Pegawai Polri harus menyesuaikan kemampuan ekonomi sebagai cerminan sifat prihatin untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial,” ujarnya.(eko/sep)

BACA JUGA:  DPRD Bahas di APBD Perubahan, Anggarkan Rp140 miliar untuk Pilkada