Keterbukaan dan Pelayanan Informasi Publik, Tahun 2021 Mulai Penerapan SIPD di Bandung Barat

Perkembangan ilmu dan teknologi digital mempermudah publik mengakses berbagai informasi, mulai dari sosial, hukum dan budaya termasuk pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah membuat terobosan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis online.

Sehinga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memiliki sistem terpadu dan terintegrasi, yang mencakup seluruh data pembangunan dalam satu platform berbasis elektronik yang terdiri dari tiga informasi utama yakni Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintah Daerah lainnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Wahyu FS mengatakan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) sendiri, SIPD mulai akan diberlakukan pada tahun anggaran 2021. Hal itu sebagai bentuk keterbukaan dan peningkatan pelayanan informasi kepada publik.

RAPAT KOORDINASI: Tim perencanaan dari berbagai SKPD mengikuti rapat koordinasi persiapan SIPD yang terintegrasi dengan Kemendagri untuk tahun anggaran 2021, yang digelar di Bappelitbangda KBB, beberapa waktu lalu.

“Semua kabupaten kota sudah mulai menjalankan SIPD, dimana perencanaan pembangunan daerah dan anggaran bisa terintegrasi langsung ke kemendagri. Sehingga kemendagri bisa langsung mengawasi setiap daerah secara cepat. Progres di SKPD saat ini sudah hampir selesai untuk anggaran 2021, tinggal sinkronisasi angka saja,” kata Asep di Ngamprah, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan Informasi Pembangunan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis online dan juga dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri(bandungbaratkab.sipd.kemendagri.go.id).

Melalui sistem baru ini, Asep berharap masing-masing SKPD mampu menyajikan data yang aktual, valid dan akuntabel guna kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebab, sistem baru ini memuat tentang perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, sistem pemerintah daerah dan sistem pembinaan pengawasan daerah.

“Melalui SIPD ini tujuannya untuk satu data satu sistem. Karena penyusunan APBD harus berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang disetujui oleh kepala daerah (bupati),” paparnya.

Asep menambahkan, setelah menjadi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), selanjutnya akan dibahas oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. “Jadi nanti juga akan dibahas dengan dewan untuk disetujui program pembangunan daerah berdasarkan RKPD dan KUAPPAS,” tandasnya.

Dihubungi terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengungkapkan, di tengah Covid-19, pihaknya terus berupaya untuk membenahi dari berbagai sektor. Di antaranya soal pendapatan dan pembangunan. “Untuk pendapatan pasti menurun, tapi tidak terlalu drastis, mudah-mudahan beberapa bulan jelang akhir tahun lagi sesuai target pendapatan. Pembangunan juga sama karena tahun ini tidak banyak membangun lantaran kena refocusing anggaran,” kata Bupati.

Dia menjelaskan, tahun 2021 pihaknya juga bakal mengoptimalkan pembangunan dan pendapatan agar seluruh perencanaan dan program yang sudah ditetapkan bisa terwujud dengan baik. “Kita konsentrasi dulu supaya Covid-19 ini bisa pergi dulu atau memutus mata rantai, bahkan bisa sampai pada zona hijau. Sehingga nanti investor bisa pada datang dan kunjungan wisatawan bisa kembali ramai. Kunci utamanya soal penanganan Covid-19 dulu,” ungkapnya.

Diakui Bupati, banyak program dan pembangunan yang sudah siap untuk dieksekusi. Mulai dari pembangunan Flyover di Padalarang, pasar tradisional hingga pembangunan infrastruktur jalan yang mulus bagi masyarakat.

Selain fokus pada pendapatan dan pembangunan, Bupati juga saat ini tengah fokus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pasca penerapan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu dilakukan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik yang tetap berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

Bupati menyebutkan, pentingnya mengevaluasi kinerja ASN selama pandemi Covid-19. Sebab, kata dia, evaluasi tersebut akan melihat sejauh mana tugas-tugas bagi ASN yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik selama bekerja dari rumah.

“Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan sudah ada yang selesai. Namun, selama masa Covid-19 ini, evaluasi kinerja para pejabat tetap akan dilakukan. Karena walaupun harus WFH, gaji dan tunjungan kinerja tetap diberikan. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pelayanan publik bisa efektif dilakukan,” ujar Bupati.

Menurut Bupati walaupun ASN menjalani WFH namun tidak boleh ada anggapan libur. Sebab menurutnya kinerja yang baik dapat diukur dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas.

Adapun lanjutnya, evaluasi juga dilakukan untuk mengukur hasil kinerja ASN di akhir tahun ini. “Saya tau ada para pejabat yang bekerja setiap hari tanpa kenal libur.Termasuk untuk kepala dinas, selama Covid-19 saya lihat mereka sudah bekerja maksimal. Namun tetap evaluasi kinerja di akhir tahun ini akan dilakukan,” katanya.

Selama WFH tetap masing-masing ASN harus mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja dengan memvalidasi Laporan Kinerja yang wajib diinput setiap hari kerja oleh seluruh ASN melalui Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR).

Oleh karena itu, Bupati mengimbau seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat dan seluruh camat di wilayah agar memonitoring kerja ASN.

“Maka dari itu, saya imbau beberapa bulan di akhir tahun ini seluruh SKPD harus bisa menuntaskan target kerja yang sudah disusun,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan pentingnya kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan bagi ASN yang bekerja di kantor untuk mencegah penyebaran Covid-19. “Saya juga imbau seluruh pegawai yang melaksanakan WFO untuk menggunakan masker saat bertugas dan disiplin dengan senantiasa menjaga jarak saat bertugas (physical distancing) atau kita kenal dengan menerapkan 3M,” tandasnya.(adv/sep)