Muskab VI Dinilai Banyak Kejanggalan, IPSI Jabar Diminta Tak Terbitkan SK Kepengurusan

EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES MERASA DIZOLIMI: Ayi Mukti salah seorang calon Ketua IPSI yang merasa di Dzolimi panitia Muskab VI IPSI Kabupaten Bandung Barat.

PADALARANG-Forum Keluarga Besar Perguruan Ikatan Puncak Silat Indonesia (IPSI)  Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendesak IPSI Provinsi Jawa Barat untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab VI IPSI KBB. Pasalnya, Forum tempat berhimpunnya paguron di KBB ini mencatat, beberapa pelanggaran yang terjadi pada Muskab VI antara lain, terjadinya pelanggaran status keanggotaan baru yang tidak sesuai AD/ART pasal 5.

Oleh karena itu, IPSI kecamatan dan paguron meminta kepada IPSI Provinsi Jabar untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab. “Terjadi banyak pelanggaran terhadap AD/ART IPSI,” makanya kami meminta IPSI Jawa Barat untuk tidak menerbitkan dulu SK kepengurusan hasil Muskab VI,” kata Wakil Ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), Ayi Mukti di Padalarang, Rabu (21/10).

Ia mengungkapkan, sejumlah pelanggaran yang terjadi selama Muskab VI berlangsung, antara lain panitia Muskab IPSI Kabupaten Bandung Barat tidak dapat menunjukkan berkas-berkas keanggotaan IPSI kecamatan dan perguruan baru yang akan mengikuti Muskab VI.

Padahal, menurutnya, keabsahan keanggotaan baru ada level tertinggi Muskab bukan ada di rapat pleno IPSI Kabupaten Bandung Barat. “Anehnya pimpinan  sidang tetap melanjutkan sidang walaupun peserta sidang keberatan dengan laporan pertanggungjawaban Ketua IPSI Kabupaten Bandung Barat yang tidak disertai hardcopy sebagai pegangan peserta sidang,” ujarnya.