Pandemi Jadi Tantangan Stabilkan Pendapatan Daerah, Target Pajak BPHTB Tercapai

PELAYANAN: Petugas pajak BPKD KBB memberikan pelayanan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kepada warga Bandung Barat wajib pajak.

NGAMPRAH-Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret lalu, sangat berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Tak terkecuali terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Seperti yang diungkapkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Orang nomor satu di KBB itu tak memungkiri jika kondisi korona sejak beberapa bulan terakhir ini berdampak pada penurunan pendapatan. “Pendapatan pasti menurun tapi tidak drastis. Artinya tidak sampai di bawah 50 persen. Kita juga masih ada waktu (satu bulan) supaya mengoptimalkan sumber pendapatan dan mampu merealisasikan target yang sudah ditetapkan pasca refocusing anggaran,” kata Aa Umbara, kemarin.

Untuk mendobrak pendapatan asli daerah (PAD) ditengah pandemi Covid-19, lanjut dia, Pemkab Bandung Barat harus terus berinovasi serta menyiapkan strategi agar geliat investasi tetap meningkat. “Pandemi ini memberikan efek buruk terhadap pendapatan dari sektor pajak. Namun ini menjadi tantangan agar mampu mendorong supaya pendapatan kembali stabil. Dengan stabilnya raihan pendapatan, maka akan dengan mudah melakukan pembangunan bagi daerah sesuai dengan visi misi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi) dengan jargon ‘Bandung Barat Lumpaaat’,” ungkapnya.

Ia pun berkomitmen untuk memberikan kemudahan memberikan izin kepada para pengusaha atau investor untuk berinvestasi. Dengan begitu, kata Bupati, maka ada sumber pendapatan baru yang bisa masuk pada kas daerah. “Kuncinya sekarang ada dipenanganan korona, bagaimana kita bisa memutus mata rantai dan bisa meraih zona hijau serta mampu mempertahankannya,” ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah saat ini sedang bekerja keras agar mampu keluar dari ujian wabah korona. Bahkan, dirinya optimistis jika kasus korona ini turun dan dapat ditangani, maka geliat ekonomi, utamanya iklim investasi akan kembali normal. “Saya yakin jika kondisi korona ini mampu dikendalikan, maka akan banyak lagi investor yang menanamkan investasi seperti jual beli tanah (sektor properti) meningkat,” katanya.

Dihubungi Terpisah, Kabid Pajak II pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Rega Wiguna menjelaskan, di awal pandemi kondisi pendapatan seperti dari sektor pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) merosot tajam. Namun, geliat pemasukan pajak kembali muncul beberapa bulan terakhir. “BPHTB secara umum saat ini terus meningkat. Dari segi penerimaan dan jumlah pembayaran. Bahkan, rata-rata pemasukan ke kas daerah setiap hari bisa tembus di angka Rp 400 jutaan. Ini luar biasa, dan kita punya waktu satu bulan lagi untuk mengoptimalkan potensi dari sektor pajak ini,” katanya.

Sumber BPHTB, ujar dia, paling banyak dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Seperti halnya sektor properti (perumahan) serta masyarakat pada umumnya. “Pajak BPHTB ini ditentukan dari geliat jual beli lahan atau bangunan. Nah, beberapa bulan terakhir ini mulai terlihat sehingga ini berdampak positif terhadap pemasukan daerah,” paparnya.

Lebih jauh Rega menuturkan, per November 2020 ini, realisasi pendapatan BPHTB sudah melampaui dari target pasca dilakukan refocusing. “Pasca refocusing target BPHTB tahun 2020 ini sebesar Rp 85 miliar. Sementara realisasinya sudah di angka Rp 90 miliar. Kita optimis bisa tembus Rp 100 miliar hingga tutup tahun,” tegasnya.

Rega menjelaskan, dasar pengenaan BPHTB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 8 tahun 2011 tentang BPHTB pasal 4 ayat (1) adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal, pertama jual beli adalah harga transaksi. Kedua, tukar menukar adalah nilai pasar. Ketiga, hibah adalah nilai pasar.

Empat, hibah wasiat adalah nilai pasar. Kelima, waris adalah nilai pasar. Enam, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. Tujuh, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. Delapan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.

Sembilan, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. Sepuluh, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. Sebelas penggabungan usaha adalah nilai pasar. Duabelas, peleburan usaha adalah nilai pasar. Tigabelas, pemekaran usaha adalah nilai pasar. Empatbelas, hadiah adalah nilai pasar. Limabelas, penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.(adv/sep)

Dasar Pengenaan BPHTB sesuai Perbup Nomor 8 tahun 2011 :

1. Jual beli adalah harga transaksi.
2. Tukar menukar adalah nilai pasar.
3. Hibah adalah nilai pasar.
4. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
5. Waris adalah nilai pasar.
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar.
7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. 10. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. 11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar.
12. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
14. Hadiah adalah nilai pasar.
15. Penunjukkan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.