Pembangunan Flyover Sulit Terealisasi, Harga Tanah Mahal

RAWAN MACET: Pertigaan Cimareme kerap menjadi titik simpul kemacetan di Jalan Raya Padalarang. Pemkab KBB sudah merencanakan membangun flyover untuk mengurangi kemacetan di jalur ini. DOK PASUNDAN EKSPRES

Butuh Bantuan Pusat

PADALARANG – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diharapkan bisa membantu anggaran untuk merealisasikan pembangunan flyover di wilayah pertigaan Cimareme Padalarang. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat membutuhkan anggaran lebih besar, terutama dalam proses pembebasan lahan.

Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Ernawan memaklumi jika pembangunan flyover membutuhkan waktu cukup lama, lantaran besarnya anggaran dan juga sulitnya proses pembebasan lahan. Sehingga untuk merealisasikan pembangunan flyover itu butuh bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

“Sementara, jika hanya menggunakan porsi anggaran pemkab, maka hal itu akan sulit direalisasikan. Apalagi, biaya tanah di sana (Cimareme-Padalarang, red) mahal sekali. Sekarang yang jadi kesulitan pembebasan lahan itu dibebankan hanya kepada pemkab. Dan nampaknya pemkab belum sanggup untuk itu,” kata Sunarya sata dihubungi belum lama ini.

Dia menambahkan, saat ini volume kendaran di sekitar Cimareme-Padalarang cukup tinggi. Bahkan kerap dikeluhkan warga. Dengan demikian pembangunan flyover mendesak dan harus segera direalisasikan.

“Flyover sebuah keniscayaan dan keharusan. Sekarang kan bupati baru, ya mudah-mudahan saja ada semangat baru. Seperti jargonnya Bandung Barat Lumpat, saya berharap itu juga bisa direalisasikan dengan semangat pembangunan-pembangunan di daerah,” ujarnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar ini pun meminta Pemkab Bandung Barat untuk segera merealisasikan pembangunan flyover tersebut. Direalisasikannya pembangunan flyover diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kemacetan di wilayah tersebut.

“Flyover itu satu-satunya solusi paling realistis untuk mengurangi kemacetan di Padalarang,” ungkapnya.

Selain realisasi flyover, realisasi revitalisasi Pasar Tagog Padalarang juga harus bisa dilakukan pada tahun ini. Sebab ia memandang bahwa pasar tersebut sudah tidak layak berdiri di tengah perkotaan.

“Meskipun bukan pasar saja yang menjadi penyebab utama kemacetan.

BACA JUGA:  Kades Mekarjaya Siap Lanjutkan Pembangunan

Tapi saya rasa, pasar ini salah satu yang mengakibatkan kemacetan. Mobilitas masyarakat di sekitar pasar sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Desa Cimareme, Budi Sudrajat mengatakan jika melihat kondisi jalan di kawasan Cimareme yang sering terjadi kemacetan, maka sudah seharusnya Pemkab Bandung Barat melakukan langkah maju dengan segera merealisasikan rencana pembangunan flyover tersebut.

Apalagi kedapan di Cimareme kata dia, akan banyak terjadi aktivtas yang cukup tinggi, mengingat akan banyak pengembangan pembangunan di wilayah selatan seperti ke Rongga, Batujajar, Cililin dan Cihampelas.

“Melihat perkembanagn saat ini, flyover ini sudah sangat diperlukan. Karena pada jam-jam sibuk, pagi dan sore volume kendaraan sudah begitu padat. Oleh karena itu simpul pembangunan cimareme dan padalarang itu harus direalisasikan ,” kata Budi.

Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat pada tahun 2009 lalu sudah mendapatkan suntikan anggaran Rp9 miliar dari bantuan gubernur (bangub) untuk pemebebasan lahan. Namun memang hingga saat ini masih tidak ada kejelasan terkait pembangunan tersebut.

Adapun rencana flyover di Cimareme-Padalarang ini, direncanakan akan dibangun sepanjang 550 meter dengan lebar 13 meter. Rencananya, pembangunan akan di mulai dari SDN Cimareme hingga seputaran PT Rohto Padalarang.(sep/din)