Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat Mangkrak

ASEP IMAM MUTAQIN/PASUNDAN EKSPRES MANGKRAK: Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat yang dibangun di sebelah utara Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat yang terbengkalai sejak tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

NGAMPRAH-Pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang belokasi di Jalan Raya Cisarua-Padalarang Desa Mekarsari Ngamprah, terancam mangkrak atau terbengkalai. Pasalnya, gedung yang dibanguan di atas lahan seluas 2 hektar itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dan dijanjikan akan selesai pada tahun 2020.

Ketua Forum Masyarakat Kabupaten Bandung Utara (Forbat), Suherman mengatakan biaya pembangunan gedung untuk wakil rakyat itu sekitar Rp142 miliar dengan klausul pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 70 persen dan sisanya dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, klausul tersebut tidak dilaksanakan sehingga pembiayaannya dibebankan ke APBD Kabupaten Bandung Barat. “Artinya klausul itu tidak dilaksanakan karena hingga kini Pemprov Jabar belum menurunkan anggaran untuk pembangunan tersebut,” kata Suherman kepada Pasundan Ekspres, Senin (23/8).

Melihat kemampuan APBD Kabupaten saat ini, kata dia, dirasa sangat berat apabila harus di tanggung 100 persen. Apalagi mengingat pandemi Covid-19 dan KBB masuk dalam Zona Merah. “Kami khawatir pembangunan gedung dewan ini terbengkalai dan hanya menghamburkan uang rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Daerah 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan KBB Maman Sulaeman mengatakan, pembangunan gedung DPRD tersebut mangkrak sejak Maret 2020 karena saat itu harus ada refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. “Kalau lihat kondisinya itu sudah 90 persen, tinggal finishing saja. Mungkin membutuhkan biaya sekitar Rp 49 miliar lagi,” kata Maman saat ditemui di Perkantoran Pemda KBB, Senin (23/8).

Dia menjelaskan pembangunan gedung DPRD KBB itu seharusnya sudah selesai karena hanya membutuhkan biaya yang sedikit lagi. Namun semuanya berubah tatkala terjadi pandemi Covid-19 hingga pemerintah harus melakukan refocusing anggaran. “Kalau tidak ada pandemi Covid-19 pasti selesai pakai APBD karena biaya Rp 49 miliar itu sedikit. Tapi karena kondisinya begini, kita harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan dulu,” ujarnya.

BACA JUGA:  Pemerintah Daerah Jangan Ragu Biayai Penelitian

Maman mengatakan Pemda KBB bahkan sudah meminta bantuan ke Pemprov Jabar untuk membiayai proyek pembangunan gedung wakil rakyat tersebut. Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan juga sudah melayangkan surat ke Gubernur Jabar, Ridwan Kamil agar bantuan untuk menyelesaikan pembangunan gedung itu bisa segera turun. “Beliau (gubernur) kemarin kesini dan melihat gedung mangkrak. Jadi, provinsi juga mau membantu karena pak Gubernur sangat respon sama kondisi Bandung Barat. Surat dari pak Plt sudah dilayangkan, dan beliau juga sudah berbicara dengan pak gubernur,” kata Maman.

Ia mengatakan, batas pembangunan gedung DPRD ini harus selesai pada tahun 2021, sehingga pihaknya berharap bantuannya bisa segera turun agar pembangunannya bisa selesai. “Kalau dalam MOU ini masuk kategori multi year, artinya kan bisa bersambung pada tahun berikutnya, batasannya tahun 2021. Mudah-mudahan selesai,” pungkasnya.(sep)