Ngamprah-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat saat ini tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan di sejumlah daerah. Salah satunya melalui kebijakan pemberian jaminan hidup untuk warga kurang mampu, seperti pada Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang kini terus dijalankan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Heri Pratomo mengatakan, tahun ini KBB mendapat kuota BPNT dari pusat untuk menyalurkan bantuan sembako. Bantuan itu diberikan kepada 101.415 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di KBB. “Kami pastikan pembagiannya merata di 16 Kecamatan,” kata Heri.
Selain itu, Dinas Sosial KBB juga tengah fokus pada program graduasi KPM. Ditargetkan dari jumlah KPM 73.356 pada tahun ini, secara bertahap bisa tergraduasi. “Sampai bulan Desember 2019 lalu, sebanyak 531 KPM sudah tergraduasi. Ke depan kami ingin lebih banyak lagi KPM yang bisa mandiri, walaupun sekarang masih jauh dari angka, ” tuturnya.
Heri menambahkan, saat ini pihaknya pun tengah gencar melakukan penempelan stiker PKH di rumah penerima bantuan. Penempelan stiker di setiap rumah diharapkan mampu menambah jumlah PKH yang tergraduasi. “Penempelan stiker bisa menimbulkan rasa efekt malu. Apalagi, kalau mereka memang sudah bisa benar-benar mandiri,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkab Bandung Barat sudah memulai program “Ngariksa Lembur” dimana kebijakannya untuk pengentasan kemiskinan secara absolute di sejumlah daerah.
Program tersebut langsung digagas oleh Bupati Aa Umbara Umbara, yang terjun langsung mengecek rumah warga miskin tidak layak huni dan mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh warga miskin di tingkat akar rumput. “APBD yang sudah ada ini bakal pro rakyat. Bahkan bantuan ini langsung diberikan kepada warga miskin,” tegas Aa Umbara.
Seperti diketahui, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) saat ini jumlah warga miskin di Kabupaten Bandung Barat mencapai 150.000 orang. 101.415 diantaranya menjadi KPM dari program PKH.(sep/dan)
