NGAMPRAH-Sehubungan rencana penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti pada 2023 mendatang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana libatkan Pemerintahan Desa mengelola sampah secara mandiri.
Hal ini direncanakan dengan tujuan supaya pemindahan pembuangan sampah dari TPA Sarimukti, KBB ke TPA Legoknangka Kabupaten Bandung tidak terlalu membebani APBD Bandung Barat.
Kepala DLH KBB, Apung Hadiat Purwoko mengatakan, saat ini sekitar 150 ton sampah setiap harinya dibuang ke TPA Sarimukti. Akan tetapi menyusul wacana pemindahan TPA Sarimukti ke TPA Legoknangka sebagai penampung sampah regional. Pihaknya berencana membuang 75 ton ke TPA baru tersebut dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp 380 ribu/ ton sementara 75 ton sisanya akan dikelola oleh Pemda KBB sendiri.
“Jadi untuk saat sekarang, kita ada MoU 75 ton sampah perhari yang sisanya akan dikelola sendiri,” ucap Apung saat dihubungi Pasundan Ekspres, Rabu (5/2).
Terkait rencana tersebut, Apung menjelaskan, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna telah membuat nota kesepahaman, tonase sampah sebanyak 75 ton/hari dengan mempertimbangkan beban biaya operasional serta beban pembayaran kompensasi jasa pelayanannya.
“Jelas jarak semakin jauh, biaya 4 kali lipat, bupati kan harus melihat postur anggaran kita,” ujar.
Sementara itu, Apung menjelaskan, sebagai solusi penangan sampah yang tidak memungkinkan untuk dibuang ke TPA Legoknangka. Pihaknya akan menggaet pemdes setempat, untuk memberdayakan BUMDes dalam pengelolaan sampah yang berasal dari sumber sampah rumah tangga.
“Pemdes itu miniatur pemerintahan, sudah lengkap. Disitu ada Badan Usaha Milik Desa, karena mana kala kita mengelola sampah itu kan ada profit,” jelasnya.
Disinggung soal penanganan sampah yang tidak dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KBB, dia menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu inisiatif dan kesediaan BUMD KBB untuk melakukan pengelolaan sampah dari masyarakat KBB.
“Kalau mau diambil alih oleh BUMD, sudah tertarik belum BUMD untuk mengelola sampah. Itu juga harus dipertanyakan. Jangan hanya mengelola PDAM saja,” singgungnya.(eko/dan)
