Perceraian Jadi Pemantik BKKBN Optimalkan Bangga Kencana

KETAHANAN KELUARGA: Kepala BKKBN Jawa Barat, Kusmana BKKBN saat menghadiri media gathering dan pelepasan purna bhakti di Waduk Cirata di Kabupaten Bandung. Ketahanan keluarga merupakan satu prioritas BKKBN di era baru. HUMAS BKKBN JABAR

BANDUNG-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap kasus viralnya berita atrean pendaftar kasus perceraian di Pengadilan Negeri Bale Bandung beberapa waktu lalu.

Meski perceraian bukan domain BKKBN, namun ketahanan keluarga merupakan satu prioritas BKKBN di era baru yang sudah melakukan reorientasi program dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan keluarga.

“BKKBN sudah sejak awal menggulirkan program pembangunan keluarga melalui pembinaan keluarga, mulai balita, remaja, hingga lansia. Pada saat yang sama membangun ketahanan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi. Strategi ini dilakukan untuk menjadikan Bangga Kencana sebagai benteng ketahanan keluarga. Kami meyakini jika delapan fungsi keluarga berjalan, ketahanan keluarga akan terbangun. Rapuhnya perkawinan tidak bisa dimungkiri sebagai akibat dari tidak berjalannya fungsi keluarga secara optimal,” papar Kepala BKKBN Jawa Barat, Kusmana, Rabu (2/9).

Uung yang di kalangan dekatnya kerap dipanggil Ayah ini mengaku kasus perceraian ini menjadi pemantik BKKBN untuk lebih mengoptimalkan implememtasi program di masyarakat. “Bersama-sama dengan Fatayat NU, kami akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Dengan potensi yang dimiliki Fatayat NU yang luar biasa, kami yakin sinergi ini akan semakin memperkokoh ketahanan keluarga yang pada akhirnya mampu melanggengkan bahtera rumah tangga,” ungkapnya.

Meski begitu, Uung mengingatkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang memiliki kemandirian dan independensi. Pihak luar tidak bisa begitu saja melakukan intervensi kepada sebuah kaluarga. “Termasuk pihak orang tua sekalipun. Karena itu, yang bisa dilakukan adalah melakukan pencegahan dini dengan cara pembinaan dan konseling keluarga,” ujarnya.

Dia menyebut BKKBN Jawa Barat menyediakan layanan konseling keluarga tersebut melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Sauyunan di Jalan Margacinta Nomor 58 Kota Bandung. Di samping itu, BKKBN Jabar menggandeng Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menyediakan layanan konseling pranikah.

Melalui konseling ini, calon-calon pengantin mendapatkan informasi sekaligus bekal untuk mengarungi pernikahan, khususnya terkait delapan fungsi keluarga. Kedelapan fungsi tersebut meliputi fungsi agama, kasih sayang, perlindungan, sosial budaya, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan.

“BKKBN Jawa Barat dan Fatayat NU Jawa Barat sudah menandatangani nota kesepahaman bertepatan dengan pelantikan pengurus wilayah beberapa waktu lalu. Kita sepakat untuk meluncurkan sekolah pranikah. Tapi kalau sekolah pranikah itu terlalu berat, kita awali dengan konseling pranikah dulu lah. Konsepnya sedang kita matangkan. Yang pasti, 1-2 tahun ke depan ini sudah akan jelas apa saja kerjasama BKKBN-Fatayat NU Jabar,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, sambung Kusmana, kolaborasi BKKBN-Fatayat NU bakal diwujudkan melalui optimalisasi pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2020. Melalui momentum tahunan tersebut, BKKBN Jabar menggandeng Fatayat NU untuk menggerakkan anggotanya yang belum ber-KB untuk menjadi peserta KB atau mengalihkan kontrasepsi jangka pendek menjadi MKJP.

“Sinergi dengan Fatayat ini menjadi kekuatan besar dalam penggerakkan program. Fatayat menjadi objek sekaligus subjek. Sebagai objek, anggota Fatayat yang memiliki rentang usia 20-45 tahun sudah jelas sesuai dengan sasaran program Bangga Kencana. Bagi yang sudah menikah, mereka adalah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi target peserta KB. Sebagai subjek, jejaring organisasi Fatayat dari provinsi hingga desa menjadi sebuah kekuatan penggerakkan,” papar Kusmana.

Disinggung mengenai viralnya pemberitaan kasus perceraian beberapa hari lalu, Ketua Fatayat NU Jawa Barat Hirni Kifa Hazefa mengaku tidak bisa serta-merta memberikan penilaian. “Sebagai organisasi perempuan, Fatayat merasa perlu mengidentifikasi lebih jauh pemicu perceraian tersebut. Termasuk, apakah penggugat itu berasal dari pihak istri atau suami,” katanya.

Di luar itu, Hirni sepakat dengan BKKBN bahwa berjalannya fungsi-fungsi keluarga merupakan benteng ketahanan keluarga. “Fatayat NU memiliki dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi kaderisasi bagi kaum perempua nahdliyin. Kedua, dimensi penguatan pemenuhan hak-hak perempuan. Dalam konteks perceraian ini, penting bagi Fatayat untuk mengetahui posisi perempuan dalam kasus gugatan cerai tersebut. Apakah hak-hak perempuan terpenuhi atau tidak. Kita harus terlebih dahulu membedah masalah untuk kemudian menentukan solusinya,” tandas Hirni.(rls/sep)