PKS Konsisten jadi Oposisi, Pengawas dan Penyeimbang Kekuasaan

NGAMPRAH-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meskipun sebagai oposisi, dipastikan tidak akan mempengaruhi suasana politik di daerah termasuk di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Seperti diketahui, baru-baru ini, beberapa partai yang semula bekerja sebagai oposisi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu, seperti Gerindra yang memperoleh suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sebanyak 12,31 persen, Demokrat 7,77 persen, serta PAN 6,84 persen memutuskan untuk ‘bergabung’ dan bahkan meminta jatah kursi menteri dalam periode politik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rismanto mengatakan, alasan PKS menjadi oposisi di periode kedua Jokowi dan Ma’ruf Amin tidak lain, karena PKS harus menjadi pengawas serta penyeimbang pada tampuk kekuasaan. “Jadi keputusan ini untuk memenuhi kepantasan demokrasi, harus ada ‘check and balances’ terhadap kekuasaan. Kedua, PKS memiliki pandangan perlunya pendidikan demokrasi yang benar,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon, Minggu (27/10).

Di samping untuk memenuhi kepantasan dan pendidikan politik yang benar, dia menerangkan, menjadi satu-satunya partai yang konsisten sebagai oposisi, PKS menyadari bahwa dalam kontestasi politik selalu ada menang dan ada yang kalah. Sehingga, yang menang berkuasa dan yang kalah berperan mengawasi kinerja dan berbagai kebijakan demi jalannya pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. “PKS mendengar suara cukup kuat dari masyarakat (untuk berperan sebagai oposisi) yakni di periode kedua Pak Jokowi memerintah, harus diawasi. Dan PKS memilih jalan ini,” ujar Rismanto yang juga Ketua DPC PKS KBB.

Menurut dia, ada keberhasilan yang dicapai Jokowi di periode pertamanya memerintah sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia. Seperti peningkatan di tiga sektor, baik di pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan. Akan tetapi, masih banyak PR-nya, sehingga masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi selama memimpin di periode kedua ini.

“Contoh untuk kemiskinan di KBB itu masih 11, 49 persen, ini masih lumayan, artinya Pak Jokowi harus fokus di SDM karena di dalam Pulau Jawa juga masih membutuhkan itu,” ungkapnya.
“Angka harapan lama sekolah (HLS) itu di Jabar masih enam sampai 8 tahunan koma sekian, di KBB masih 7,97 rentannya. Belum lagi fakta lainnya seperti gedung sekolah yang masih banyak yang perlu diperbaiki, belum lagi bicara kompetensi guru,” paparnya.

Dengan masih banyaknya PR, dia mengharapkan, di periode ini, Jokowi bisa menuntaskan PR yang masih banyak serta bekerja lebih keras dari kepemimpinannya di periode pertama (2014-2019). “Angka-angka itu masih tinggi terbayang di luar Pulau Jawa seperti apa. Jadi intinya, masih banyak PR yang harus membuat Pak Jokowi bekerja lebih keras lagi,” tegasnya.

Disinggung soal dampak dari memilih jalur oposisi, dia menegaskan, berdasarkan logika koalisi dan oposisi, hanya berlaku pada level pusat yakni, kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga urusan politik tidak akan berdampak ke daerah. “Saya rasa di daerah tidak akan ngaruh koalisi atau oposisi di suasana politik di tingkat Bandung Barat atau mungkin Provinsi Jawa Barat secara umum,” jelasnya.

Meski demikian, dia menyatakan, pada kontestasi Pileg 2019, PKS memperoleh 8,21 persen suara (11.493.663 suara) namun keputusan menjadi oposisi bukan karena angka atau kursi melainkan niat baik untuk mengoreksi jalannya pemerintahan, check and balances, serta niat baik untuk mengawasi.
Perkara angka dan berapa pun jumlah kursi tidak akan menjadi persoalan karena yang terpenting adalah menyuarakan kehendak masyarakat yang menitipkan suaranya kepada PKS. “Ini untuk memenuhi demokrasi, memenuhi logika demokrasi, pendidikan demokrasi, jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah angka dan lain-lain sepanjang kita konsisten sebagai check and balances, menjadi pengawas, penyeimbang kekuatan eksekutif,” pungkasnya.(eko/sep)