PNS Diminta Lakukan Akselerasi Serapan Anggaran

, Wahyu Diguna, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Wujudkan 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati

NGAMPRAH – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Wahyu Diguna meminta seluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat. Salah satunya, soal tingkat penyerapan anggaran yang harus lebih dimaksimalkan serta direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

Menurutnya, dalam rangka mendukung Visi Bandung Barat yakni AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), setiap SKPD harus membuat strategi yang matang agar perencanaan bisa terlaksana dengan baik. Hal ini menjelang akan turunnya anggaran perubahan tahun 2018, setiap program harus bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai jargon Bandung Barat “Lumpat” harus diterjemahkan dengan aksi kinerja yang cepat dengan mengikuti aturan yang benar.

“Instruksi pak bupati, setiap kepala SKPD ini harus mampu berakselerasi dalam mewujudkan program 100 hari kerja. Seperti dalam penyerapan anggaran perubahan di akhir tahun ini, harus benar-benar terserap tanpa menyisakan angka silpa yang besar,” kata Wahyu kepada Pasundan Ekspres di Ngamprah, Rabu (11/10).

Dia menambahkan dalam mewujudkan jargon itu, tidak terlepas dari kualitas SDM yang dimiliki serta memiliki integritas yang memadai. Termasuk soal sikap disiplin ASN yang setiap saat harus ditingkatkan.

“Dengan begitu, segala apa yang diinginkan pimpinan (bupati) dalam mewujudkan 100 hari kerja bisa terwujud dengan baik,” terangnya.

Sebaliknya, kata dia, bila masing-masing SKPD tidak memiliki keinginan untuk bergerak cepat atau “Lumpat” maka, konsekuensi yang akan diterima yakni pejabat tersebut akan di “parkir”. Itu sudah menjadi sebuah aturan, kalau tidak mampu bekerja dengan baik siap-siap di parkir dari jabatannya.

“Makanya, saya terus mengajak dan mengimbau agar seluruh ASN dan pejabat bisa terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Bandung Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan beberapa program yang harus terlaksana dalam program 100 hari kerja di antaranya, peningkatan pelayanan publik seperti pembuatan administrasi kependudukan (adminduk), pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan puskesmas 24 jam, launching sekolah model, launching terpadu pelayanan kemiskinan dan beberapa program lainnya. Hal itu untuk menunaikan janji politik Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat.

“Ini juga sebagai cara untuk mengajak seluruh SKPD aga lebih fokus dalam membuat perencanaan serta aksi nyata dalam mewujudkan program tersebut. Dari mulai jabatan sekda, staf ahli, asisten, kepala SKPD hingga aparat pemerintah terbawah seperti desa harus bersinergi merealisasikan apa yang menjadi visi dari AKUR,” pungkasnya. (sep/din)