Puluhan Calon Kepala Sekolah Tunggu Pelantikan

Jalaludin, Ketua PGRI Kabupaten Bandung Barat.

NGAMPRAH–Sebanyak 98 calon Kepala Sekoalah (Kepsek) Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menunggu pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat. Para calon kepala sekolah yang sudah mengikuti diklat yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah di Solo itu, akan mengisi kekosongan jabatan di 110 SD.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) KBB, Jalaludin mendorong Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna untuk segera melantik puluhan calon Kepsek SD yang sudah terpilih. Pasalnya, saat ini kekosongan kepala sekolah tersebut hanya diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) sejak beberapa tahun terakhir.

“Kami dari PGRI sudah menyampaikan kepada pak bupati untuk segera melantik kepala sekolah terpilih karena sudah lama kosong dan hanya diisi seorang Plt. Intinya pak bupati juga sudah merespon asalkan Dinas Pendidikan sudah memenuhi syarat administrasi yang normatif, itu yang disampaikan pak bupati,” ujar Jalaludin usai melakukan audiensi bersama Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna di Ngamprah, Senin (18/3).

Selain persoalan kepala sekolah, ujar dia, hal lainnya seperti untuk persoalan guru honorer juga disampaikan agar yang sudah memenuhi persyaratan normatif bisa diangkat. “Pertemuan pertama bersama PGRI, intinya kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan dunia pendidikan di Bandung Barat. Sehingga segala persoalan bisa diselesaikan bersama-sama,” terangnya.

Dia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal kesiapan PGRI menghadapi Pemilu 2019. Para guru juga diminta untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut tanpa harus golput. “Termasuk soal menghadapi pemilu tahun ini harus sukses dan jangan golput. Karena anggota PGRI di Bandung Barat saja mencapai 15 ribu orang. Sebanyak 6 ribunya berstatus PNS,” kata Jalaludin yang juga menjabat sebagai Kabid SD pada Disdik Bandung Barat.

Dalam kesempatan tersebut, anggota PGRI juga mengikuti kegiatan Apel Hari Kesadaran Nasional sekaligus penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan seluruh jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

“Melalui penandatanganan ini, kita semua berjanji, berkomitmen untuk mewujudkan target. Kita harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dari capaian kinerja kita,” tegas Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dalam sambutannya di Plasa Mekarsari Perkantoran Pemkab Bandung Barat.

Dia mengingatkan, bahwa urgensi meningkatkan akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari langkah strategis reformasi birokrasi atas beberapa masalah seperti kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai instansi pemerintah.

“Selanjutnya masih rendahnya tingkat kualitas pelayanan publik, kurangnya tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja aparatur serta menguatnya tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Artinya kita harus mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan,” kata Umbara. (sep)