Sopir hingga Kernet Dua Bulan Tak Digaji, Petugas Pengangkut Sampah Mogok Kerja

BANDUNG BARAT-Lantaran sudah dua bulan tak digaji, sopir dan kernet armada pengangkut sampah UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi mogok kerja, Senin (29/10). Akibatnya, sampah di sejumlah wilayah pun menumpuk, karena tak terangkut ke tempat pembuangan akhir sampah Sarimukti.

Seorang sopir yang menolak disebutkan namanya, mengungkapkan, aksi mogok kerja sebetulnya sudah direncanakan sejak sepekan lalu. Pemicunya, sebanyak 176 pegawai tidak tetap di UPT Kebersihan belum memperoleh gaji untuk bulan September dan Oktober.

Akan tetapi, setelah melalui pembahasan sampai malam, pimpinan menjanjikan bahwa gaji akan segera dicairkan. Para pengemudi truk sampah pun tetap berjalan seperti biasa. Namun demikian, janji untuk membayarkan tunggakan gaji tersebut ternyata belum direalisasi hingga sekarang.

“Makanya, hari ini (kemarin) berhenti dulu. Kami sebetulnya tidak ingin mogok, karena masyarakat pasti dirugikan. Namun, kami terpaksa melakukannya. Kami tidak menuntut peningkatan kesejahteraan, tapi gaji kami yang di bawah upah minimum ini, mohon dibayar tepat waktu setiap bulannya,” katanya.

Dia menuturkan, gaji PTT di UPT Kebersihan berbeda-beda nilainya. Hal itu tergantung pendidikan masing-masing PTT. Untuk PTT lulusan SD sampai SMA, gajinya sebesar Rp2 juta pet bulan. Adapun PTT lulusan sarjana mendapat gaji Rp2,5 juta per bulan.

Selain gaji karyawan, dia mengaku mendapat kabar bahwa dana operasional UPT Kebersihan juga mengalami keterlambatan pencairan. Dari informasi yang dia peroleh, keterlambatan tersebut dipicu oleh perubahan sistem keuangan.

“Pimpinan tetap ngotot, kami harus jalan. Ke media juga bilang bahwa pelayanan sudah normal. Padahal, teman-teman tetap tidak jalan, kecuali dua kendaraan di Lembang yang jalan, karena sopirnya terlambat tahu aksi ini,” katanya.

Dia menambahkan, beberapa karyawan yang mengajak mogok juga mendapat ancaman, karena dianggap sebagai propokator. Atas alasan itulah, dia enggan menyebutkan namanya.

“Saya mohon pengertian, karena saya bisa dianggap sebagai provokator yang mengajak mogok, dan bisa ‘diproses’. Susah kalau pimpinan ingin selalu dinilai baik, ke atas bilang sudah kondusif padahal di bawah masih bergejolak,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Kebersihan KBB, Rudi Huntadi mengaku baru tahu bahwa sopir dan kernet truk sampah mogok kerja pada pagi hari, setelah upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda. “Saya kaget dapat informasi itu, melalui WhatsApp dari staf,” katanya.

Rudi membenarkan bahwa gaji PTT di UPT Kebersihan untuk bulam September dan Oktober memang terlambat dibayarkan. Dia beralasan, mekanisme pencairan anggaran memerlukan waktu. Meski begitu, mekanisme pencairannya tetap diupayakan secepatnya.

“APBD perubahan itu kan mesti dikoreksi oleh provinsi. Rekomendasi dari provinsi baru turun pada 23 Oktober, dan sekarang sedang berposes di Pemkab Bandung Barat. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa dicairkan,” jelasnya.
Dia berharap, para sopir dan kernet bisa memahami mekanisme proses keuangan di Pemkab Bandung Barat. Mereka pun diimbau agar kembali menjalankan aktivitas pengangkutan sampah seperti biasa.

“Pelayanan sampah harus jalan terus, begitupun dengan pencairan tetap berposes. Agar keterlambatan pembayaran gaji ini tidak terulang lagi, maka penganggaran buat tahun 2019 akan diupayakan biar disekaliguskan. Jadi, tidak dibagi dalam APBD murni dan perubahan seperti sekarang,” pungkasnya.(eko/din)