Tersandung Kasus Korupsi, Golkar Pecat Abdul Rozaq

BANDUNG-Partai Golkar telah memecat Abdul Rozaq Muslim, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang menjadi tersangka kasus korupsi. Golkar memastikan tidak akan menoleransi siapa pun kader partai yang melanggar norma-norma organisasi.

Wakil Sekretaris Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Jabar Sukim mengatakan, pemecatan Abdul Rozaq Muslim dilakukan begitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. “Pada dasarnya Partai Golkar itu dari dulu sampai sekarang sangat menjunjung tinggi akan asas keadilan dan penegakan hukum antikorupsi. Kepada siapa pun, karena itu adalah keputusan musyawarah nasional,” kata Sukim, Senin (7/12).

Tidak hanya yang melakukan korupsi, tekan dia, siapa pun kader partai yang tak memenuhi syarat prestasi, dedikasi loyalitas, dan tidak tercela (PDLT) bakal diberi sanksi tegas. Termasuk, ujar dia, ialah sanksi pemecatan. “Kalau ada kader yang melanggar atau membangkang terhadap norma-norma organisasi, apalagi melanggar pidana, yang merugikan dan mencemarkan nama baik partai, kader harus siap menerima risiko apapun. Yang paling pahit adalah pemecatan,” ucapnya.

Sebelumnya, Abdul Rozaq Muslim diduga menerima uang sebesar Rp 8,5 miliar, dalam kasus korupsi yang juga menyeret Bupati Indramayu Supendi. Penyidik KPK juga telah menggeledah kantor Abdul Rozaq Muslim di DPRD Jabar.

Sukim menyatakan, kasus yang menimpa Abdul Rozaq Muslim mesti menjadi pembelajaran bagi seluruh kader Golkar. Terutama bagi kader partai yang sedang mengemban jabatan di pemerintahan. “Kejadian ini jadi warning bagi kader Golkar yang lain, terutama yang sedang menjabat di legislatif dan eksekutif. Seharusnya kejadian ini tidak terjadi, karena partai selalu mengingatkan para kader untuk mencegah korupsi,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyatakan, penetapan tersangka terhadap Abdul Rozaq Muslim juga tak mengganggu soliditas partai dalam menghadapi Pilkada 2020. Apalagi, kasus tersebut cuma menyangkut perilaku dari salah seorang kader. “Golkar tetap solid untuk bertarung di Pilkada 2020, karena kasus ini bukan cerminan partai, melainkan oknum dari kader Golkar. Kami tetap berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi target 60 persen kemenangan Pilkada 2020 di Jabar,” tukasnya.(eko/sep)