Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbup Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 di Villa Lemon Lembang, Rabu (15/5).

Perbup Hibah Bansos Disosialisasikan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah melakukan sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2019, kepada perwakilan pegawai dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di Villa Lemon Lembang, Rabu (15/5). Hal itu dilakukan dalam rangka meningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbup tersebut merupakan Tentang Perubahan Atas Perbup Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB, Lukman Hakim mengatakan Pemkab Bandung Barat terus melakukan upaya perubahan-perubahan, tak terkecuali perubahan dari aspek regulasi yang sejalan dengan perubahan regulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Sebagaimana diketahui bersama bahwa regulasi pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial (Bansos) telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri dalam negara nomor 123 tahun 2018 tentang perubahan keempat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011,” kata Lukman saat mambacakan sambutan Sekda KBB di cara tersebut.

Sehubungan dengan perubahan regulasi tersebut, lanjut dia, maka pemerintah memandang perlu melakukan perubahan mendasar terhadap beberapa instrument yang perlu diketahui bersama, antara lain seperti pada pasal 13 ayat (1) ditambah huruf d, yang berbunyi bahwa dana hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada badan dan Lembaga. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BACA JUGA:  Damkar Kenalkan Anak Bahaya Kebakaran

Sementara pada pasal 15 huruf a ayat (2) yang berbunyi “Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit. Seperti telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pada ayat tersebut kini diubah menjadi “Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia”.

Dengan demikian setiap organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dapat mengajukan bantuan hibah dengan tetap berpedoman kepada pasal 3 ayat (4) huruf b, bahwa pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan seiring perkembangan teknologi, Pemkab Bandung Barat sejak tahun 2018 telah melakukan proses penganggaran, penatausahaan, penyaluran dan pelaporan belanja hibah dan bantuan sosial melalui sistem aplikasi berbasis web atau Hibah Bansos Online (HBO). Hal itu tak lain bertujuan untuk lebih meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memonitor penyaluran belanja bantuan hibah dan bantuan sosial yang akan dan sudah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

“Sehingga disini masyarakat dapat turut memberikan masukan dan saran terkait hibah bansos tersebut. Melalui media online, seluruh tahapan proses dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan serta monitoring dan evaluasi dapat dilihat secara online dan transparan<‘ jelasnya.

Meski demikian, kata Lukman, dalam proses pelaksanaan administrasi penyaluran belanja bantuan hibah dan belanja bantaun sosial, selama ini dinilai masih terdapat beberapa kelemahan. Antara lain kelemahan dalam perencanaan dan proposal serta evaluasi pelaporan dan perantanggungjawaban yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BACA JUGA:  Pencegahan HIV-AIDS Tanggung Jawab Bersama

Hal ini tercermin dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terhadap laporan belanja bantuan hibah dan bantuan sosial tahun Anggaran 2018. Seperti masih ditemukan adanya badan/lembaga/organisasi/ kemasyarakatan yang memperoleh bantuan hibah secara terus menerus, tanggal penerbitan NPHD mendahului tanggal penerbitan SK Bupati, serta badan/Lembaga/organisasi kemasyarakatan yang belum atau terlambat dalam menyampaikan LPJ sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Saya berharap melalui sosialisasi ini para peserta dapat menimba ilmu terhadap peraturan-peraturan yang ada termasuk perubahan-perubahan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta menghasilkan sumberdaya pegawai yang siap dan mampu mengaplikasikannya dan bekerja secara optimal dalam menggerakkan roda pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya belanja bantuan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah agar selalu berhati-hati dan mempedomani peraturan-peraturan yang ada. “Belanja bantuan hibah dan bantuan sosial melalui prosedur dan mekanisme tahapan yang benar mulai dari tahap perencanaan proposal, penganggaran, sampai evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Asep pun meminta tim verifikasi di tingkat perangkat daerah, agar harus benar-benar melakukan penelitian dan pengecekan terhadap berkas proposal yang diajukan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan calon penerima bantuan hibah dan bantuan sosial. Pengecekan baik dilihat dari aspek administrasi maupun kelengkapan persyaratan yang diperlukan serta keabsahan dan keberadaannya.

“Kita juga harus mampu menghasilkan sumberdaya pegawai yang siap dan mampu mengaplikasikannya serta bekerja secara optimal dalam menjalankan roda pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya hibah dan bansos sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya (adv/sep)