BANDUNG BARAT-Kegagalan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap satu di Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menjadi sorotan.
Bahkan sampai muncul usulan agar bupati menyerahkan posisi ketua harian (pelaksana) Gugus Tugas COVID-19 kepada TNI atau Polri sebagaimana dilakukan pemerintah pusat.
“Lihat saja di pusat Ketua Satgas disandang TNI (Doni Monardo). Di KBB bisa saja jabatan ketua harian/pelaksana gugus tugas diserahkan ke TNI/Polri biar lebih gereget mendisiplinkan dinas dan juga masyarakat. Itu bisa karena bupati punya hak prerogatif,” kata salah seorang tokoh pendiri KBB, Asep Suhardi, Kamis (7/5).
Baca Juga:Beda DerajatPencairan DAU Rp14 Miliar Ditunda Kemenkeu
Pria yang akrab disapa Asep Ado ini melihat, gugus tugas Covid-19 di KBB hanya bekerja sendiri-sendiri seperti layaknya penanganan bencana biasa.
Padahal dalam kondisi sekarang gugus tugas dituntut bekerja terstruktur dan terintegrasi agar dalam pengambilan keputusan cepat dan terukur. Oleh karena itu dia meminta agar bupati mempertimbangkan memasukan TNI/Polri sebagai ketua harian gugus tugas.
Dia sangat menyayangkan kasus positif Corona yang trennya masih terus naik padahal sudah diberlakukan PSBB. Hal ini adalah indikator ketidakmampuan ketua harian gugus tugas (sekda) memberi komando perangkat-perangkat di bawahnya. Akibatnya, hasil PSBB tidak sebanding dengan sokongan anggaran yang mencapai Rp224,4 miliar. “Semestinya bupati langsung sadar bahwa ada yang salah di jajaran gugus tugas,” kata dia.
Dia khawatir jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dampak sosial ekonomi bisa menjadi masalah baru selain penyebaran virus. Dia meyakini berapa kali pun PSBB diterapkan tidak akan bisa memutus penyebaran COVID-19 di Bandung Barat.
Dia mengingatkan agar bantuan pangan yang harus segera diberikan ke masyarakat, jangan sampai digembar gemborkan bantuan banyak diterima bupati tapi masyarakat kelaparan.
“Saya tidak maulah seperti di daerah lain ada warga yang meninggal akibat tidak dapat bantuan. Awas hati-hati, jangan bermain-main dengan anggaran atau bantuan bencana,” ujarnya.(eko/man)