Upaya Pemkab Stabilkan Pendapatan di Tengah Pandemi

PRESTASI: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara didampingi Ketua DPRD, Rismanto menunjukkan bukti sertifikat raihan WTP untuk pertama kalinya dari BPK RI pada tahun lalu.

Kejar Target Hingga Realisasi Pajak

NGAMPRAH-Menjelang tutup tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus menggenjot raihan pajak dari sejumlah sektor. Meskipun upaya tersebut sempat terganjal oleh pandemi Covid-19 yang menghantam sejak awal tahun.
Sepuluh sektor pajak di KBB yang menjadi sumber serapan PAD yakni restoran, hotel, air tanah, penerangan jalan, reklame, hiburan, parkir, mineral bukan logam dan batuan, PBB, serta BPHTB.

Sepuluh sumber PAD itu mengalami refocusing target mengingat sejak Maret 2020, pandemi Covid-19 menghantam semua lini. Akhirnya pandemi berpengaruh ke realisasi pajak dari para wajib pajak yang terdampak pandemi.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) terus berupaya meningkatkan realisasi serapan PAD dengan melakukan penagihan secara langsung ke para wajib pajak (WP).

Kepala Bidang Pajak Daerah 1 pada BPKD KBB, Hasanuddin mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan wajib pajak untuk melakukan penagihan piutang pajak, terutama ke sektor-sektor yang memiliki piutang besar seperti sektor air tanah dari industri. “Kita terus melakukan penagihan piutang pajak, seperti untuk sektor air tanah yang merupakan sektor paling besar piutang pajaknya karena harga baku air tanah mengalami kenaikan sampai 6 kali lipat,” ungkap Hasanuddin.

Sementara sektor perhotelan dan restoran yang terdampak pandemi Covid-19 juga memiliki piutang pajak namun tak sebesar sektor air tanah. Secara berkala, wajib pajak melakukan pelaporan pendapatan omzet ke BPKD lalu membayarkan pajaknya. “Kalau sektor restoran dan hotel memiliki piutang pajak karena terdampak pandemi, omzet mereka turun. Hanya saja mereka tetap rutin melakukan pelaporan omzet mereka perbulannya,” katanya.

Target murni pendapatan dari sepuluh sektor jenis pajak tersebut mencapai Rp 161 miliar. Sementara setelah refocusing, target realisasi pajak berubah menjadi hanya Rp 109,215 miliar. Setelah refocusing, pihaknya optimis target raihan pajak bisa terpenuhi mengingat masih ada masa pajak satu kali lagi hingga Desember 2020. “Kalau untuk target realisasi Insya Allah tercapai, karena kan masih ada masa pajak satu kali lagi sampai Desember. Kalau yang November sudah melebihi target, kemungkinan bisa di angka 110 persen,” katanya.

Jika tak ada refocusing, Hasanuddin mengatakan tak mungkin target raihan pajak pada tahun ini akan terpenuhi. Hal tersebut lantaran sejak Maret, sektor pajak seperti hiburan, restoran, dan hotel terutama di wilayah Lembang, terpaksa tutup sepenuhnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat mencegah penyebaran Covid-19. “Selama pandemi Covid-19 ini ada perubahan target pajak. Target sebelumnya akan sangat berat terealisasi, makanya ada penyesuaian target sesuai keadaan sekarang,” jelasnya.

“Wajib pajak sektor hiburan, hotel, dan restoran di Lembang sejak April sampai Juli itu kan tutup total karena kebijakan pemerintah. Memang restoran ada yang tetap buka, tapi kan tidak ada pengunjung jadi omzet mereka hilang hampir 80 persen,” terangnya.

Di sisi lain, Pemkab Bandung Barat juga terus berupaya mempertahankan raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang baru pertama mereka dapatkan setelah 13 tahun berdiri.
Pada tahun 2020, pihaknya menargetkan 85 bidang tanah yang merupakan aset Pemkab Bandung Barat bisa disertifikatkan. Sementara lada tahun 2019, pihaknya sudah menyertifikatkan 55 bidang tanah dari total 1.735 bidang tanah. “Kalau aset masih berproses, sudah mengajukan berapa bidang untuk disertifikatkan ke BPN. Tahun 2020 ini kita targetkan 85 bidang yang disertifikasi. Eksisting 2019 itu setelah saya hitung ulang ada 55 sertifikat dr total 1.735, jadi sekitar 3,17 persen realisasinya. Sampai bulan November kemarin ada tambahan 5 sertifikat,” jelasnya.

Berbagai upaya terus dilakukan, diantaranya dengan pemutakhiran piutang dan pengelolaan serta sertifikasi aset. Saat ini pihaknya terus melakukan pencatatan dan penyertifikatan untuk mengamankan aset-aset milik pemerintah daerah.

Sebagian besar tanah yang akan disertifikatkan itu adalah limpahan dari Kabupaten Bandung dan didominasi lahan sekolah, perkantoran, ataupun lahan yang belum terbangun. Sertifikasi lahan juga dalam rangka penertiban aset-aset milik pemda yang seringkali terlibat sengketa kepemilikan dengan, pribadi, masyarakat, atau institusi. “Intinya kita terus melakukan pengamanan terhadap aset-aset kita, seperti tanah itu dengan sertifikasi. Tahun 2020 ini target kita kan 85 bidang tanah disertifikatkan. Untuk aset-aset lain seperti bangunan terus kita catat dan perbaiki,” ujar Kepala Bidang Aset pada BPKD KBB, Yusef.

“Kalau sudah disertifikatkan dam tercatat jadi jelas kalau dikemudian hari timbul permasalahan kita memiliki bukti yang kuat bahwa aset tersebut milik kita dan bisa dibuktikan,” tambah Yusef.

Jenis aset Milik Pemkab Bandung Barat sebetulnya terbagi menjadi dua bagian, yakni benda bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak meliputi tanah, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan instalasi jaringan.

Sementara aset bergerak milik Pemkab Bandung Barat terdiri dari mesin, kendaraan, dan peralatan (alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, dan rumah tangga).

Untuk memudahkan pencatatan aset, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) KBB sempat menggulirkan program Sensus Aset untuk mengetahui secara jelas jumlah aset limpahan dari Kabupaten Bandung sejak pemekaran pada tahun 2007 lalu.
Selain itu, BPKD juga memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat. Hal ini tak lain dalam rangka untuk lebih mendekatkan dengan mempermudah dan mempercepat akses layanan.

Salah satunya dengan menciptakan inovasi, terutama dalam memberikan kemudahan layanan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pandemi yang terjadi sejak Maret lalu, aktivitas masyarakat untuk berkumpul dan bertatap muka dibatasi demi mencegah penyebaran virus mematikan tersebut.

Sehingga hal itu berdampak terhadap pelayanan pembayaran pajak. Termasuk, berdampak juga pada pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Gedung C Pemkab Bandung Barat, yang sempat ditutup lantaran adanya ASN yang terkonfirmasi positif.

Kepala Bidang Pajak II BPKD KBB, Rega Wiguna mengatakan, BPKD telah menciptakan inovasi pembayaran pajak dengan sistem Payment Point Online Bank (PPOB). Ini tak lain untuk memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat di tengah wabah. “Ini memberikan dampak positif, karena masyarakat bisa membayar pajak kapan saja tanpa harus mendatangi kantor BPKD,” kata Rega, Rabu (25/11).

Sehingga di masa pandemi Covid-19, kata dia, pembayaran PBB bisa dilakukan di outlet yang telah dibuka seperti di perbankan, kantor Pos, e-commerce hingga gerai minimarket. Adapun beberapa outlet tersebut di antaranya bank bjb, PT Pos, Indomart, Alfamart, BukaLapak dan Tokopedia. “Selama pandemi Covid-19 ini, kami memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga seluruh wajub pajak tidak perlu khawatir terlambat membayar PBB, karena kami terus menyediakan berbagai kemudahan. Harapannya kesadaran masyarakat tetap tinggi karena sumber pajak ini akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah yang sudah direncanakan,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, untuk meghindari kerumunan masyarakat di masa pandemi Covid-19, cara tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan PAD. Sebab menurutnya, selama pandemi itu berdampak cukup besar terhadap penerimaan penurunan PAD. “Pandemi membuat target pendapatan direvisi karena harus menyesuaikan juga dengan kondisi di lapangan. Target PBB hasil refocusing sebesar Rp 76 miliar dan realisasi sudah Rp 82 miliar lebih. Kami masih punya waktu jelang akhir tahun yang diproyeksikan di angka Rp 95 miliar. Sementara untuk BPHTB, pasca refocusing targetnya Rp 85 miliar. Realisasinya sudah di angka Rp 90 miliar. Kita optimis bisa tembus Rp 100 miliar,” ujarnya.

Rega juga mengklaim, hadirnya pelayanan tersebut pembayaran PBB dan BPHTB mengalami kenaikan cukup signifikan. Artinya, program tersebut disambut positif oleh masyarakat. “Di masa pandemi awal-awal sehari kita bisa dapat Rp 50 juta. Termasuk saat AKB (adaptasi kebiasaan baru) pendapatan pernah sampai Rp 150 juta perhari,” katanya.

Lebih jauh Rega menjelaskan, upaya lain yang akan dilakukan jika para WP tak juga melakukan pembayaran pajak seperti PBB, maka langkah akhir yakni dengan jemput bola mendatangi warga yang menunggak pajak atau sudah jatuh tempo. Begitu juga dengan masyarakat agar taat pajak jika sudah melakukan transaksi jual beli tanah atau bangunan. “Mendatangi rumah warga itu opsi terakhir terutama menyasar rumah mewah. Ini sekaligus mengedukasi kesadaran masyarakat agar taat dan patuh dalam membayar pajak untuk PBB. Kami juga mengingatkan warga yang sudah melakukan proses jual beli aset seperti tanah dan bangunan (rumah) diwajibkan untuk membayar pajak atau yang kita kenal dengan pembayaran BPHTB,” pungkasnya.

A. Target PAD Murni KBB Tahun 2020.

1. Pajak Hotel Rp 20 miliar
2. Pajak Restoran Rp 27,5 miliar
3. Pajak Hiburan Rp 4,5 miliar
4. Pakal Reklame Rp 5,3 miliar
5. Pajak Penerangan Jalan Rp 60 miliar
6. Retribusi Parkir Rp 2,5 miliar
7. Pajak Air Tanah Rp 38,4 miliar
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 3,3 miliar

B. Target PAD Refocusing KBB Tahun 2020

1. Pajak Hotel Rp 7,6 miliar
2. Pajak Restoran Rp 13,9 miliar
3. Pajak Hiburan Rp 1,1 miliar
4. Pajak Reklame Rp 3,2 miliar
5. Pajak Penerangan Jalan Rp 55,8 miliar
6. Retribusi Parkir Rp 819 juta
7. Pajak Air Tanah Rp 23,6 miliar
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 2,8 miliar

C. Realisasi Pajak KBB hingga November 2020

1. Pajak Hotel Rp 8,128 miliar atau 106 persen. Pajak Restoran Rp 14,895 miliar atau 106 persen.
2. Pajak hiburan Rp 1,212 miliar atau 102 persen.
3. Pajak reklame Rp 3,287 miliar atau 100 persen.
4. Pajak penerangan jalan Rp 51,863 miliar atau 92 persen.
5. Pajak parkir Rp 884 juta atau 108 persen. Pajak air tanah Rp 23,391 miliar atau 98 persen.
6. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 2,667 miliar atau 93 persen.

D. Upaya Penggenjotan Raihan PAD

1. Penagihan Langsung ke Wajib Pajak
2. Pemberian program penghapusan denda administrasi
3. Penambahan masa jatuh tempo pembayaran pajak
4. Perapihan laporan catatan pajak

E. Upaya Mempertahankan WTP

1. Pemutakhiran catatan piutang
2. Pemutakhiran catatan aset bergerak dan tak bergerak
3. Sertifikasi aset berupa lahan dan bangunan
4. Review kegiatan dan pelaporan keuangan oleh Inspektorat. (adv)